Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang rencanannya diluncurkan tahun 2010 oleh Pemprov Bali, ternyata ditanggapi berbeda oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa.
NEGARA (Patroli Post) - Menurut bupati yang banyak meraih penghargaan di tingkat nasional ini menilai, program JKBM menghambur-hamburkan uang negara. Hal itu disampaikan Winasa, Senin (31/8) kemarin.
Menurut Winasa, pada dasarnya pihaknya menyambut positif program JKBM, hanya saja dia masih meragukan implimentasi program tersebut terutama menyangkut sistem dan penyelenggaraan kesehatan gratis itu.
Lebih jauh dikatakan, Kabupaten Jembrana sendiri telah memiliki Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Dengan adanya rencana JKBM, pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih. “Kita di Jembrana sudah punya program tersebut (JKJ-red). Sistem yang digunakan pun sudah jelas dan telah berjalan dengan baik,” paparnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak ingin terdapat doble anggaran yang dapat merugikan negara.
“Kalau di Jembrana kan sudah ada program tersebut. Jadi ngapain menghambur-hamburkan uang negara. Saya lebih setuju kalau bantuan kesehatan itu dalam bentuk subsidi, dimana anggaran dari Provinsi itu digunakan untuk biaya berobat lintas
kabupaten,” kata Winasa.
Sebagai misal, ada pasien Jembrana rujuk ke RS Tabanan atau Badung. Itulah yang semestinya yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, “ tandasnya.
Winasa juga mempertanyakan soal kejelasan, minimal soal badan penyelenggara, biaya serta mekanisme pelaksanaan jaminan kesehatan tersebut. “Jadi harus jelas obyek, subyek dan sasaran, serta hasil yang didapat. Kalau cuma bagi-bagi anggaran itu kan gampang. Belikan saja kalkulator lalu dibagi-bagikan,” sindirnya.
Diungkapkannya, bila benar-benar nantinya program itu diterapkan, Winasa meminta agar sistemnya diserahkan penuh kepada kabupaten, terlebih di Jembrana sendiri yang secara produk hukum telah menerapkan Perda Jaminan Kesehataan dimaksud. “Jelas program itu tidak bisa disamaratakan pada semua kabupaten. Jembrana dan Bangli misalnya, jelas penanganannya beda, ” demikian Winasa. yud
Senin, 31 Agustus 2009
Rabu, 19 Agustus 2009
BKKBN Sasar “Lokalisasi” Padanggalak
Bagi-bagi Kondom Gratis
Pihak BKKBN Provinsi Bali, Rabu (19/8) kemarin, menyasar “lokalisasi” Jagung I Padanggalak, Denpasar Timur, sembari membagi-bagikan kondom KB secara gratis kepada warga setempat, termasuk para pekerja seks komersial (PSK).
DENPASAR (Patroli Post) - Hal itu dilakukan terkait dengan program KB yang dapat mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Kegiatan tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Evaluasi Program PKMR hari II bagi kepala seksi dan orientasi PMKR untuk mitra kerja wilayah III Indonesia Timur.
Mendapat kondom gratis itu, para PSK terlihat sangat antusias menerimanya. Karena selama ini mereka mendapat kondom dengan cara membeli. Kendati demikian, animo pemakaian kondom di tempat “esek-esek” ini diakui seorang pengelola bisnis haram tersebut sangat tinggi.
“Kami di sini dalam setiap kali melayani tamu harus menggunakan kondom. Tetapi jika tamunya tetap ngotot tidak mau pakai kondom, maka terpaksa kami tolak, walaupun bayarannya lebih besar,” ungkap Ika, salah seorang PSK.
Tidak hanya para PSK yang ingin memakai kondom dalam setiap kali melayani para lelaki hidung belang, tetapi para pengelola tempat esek-esek tersebut juga mengimbau agar para PSK selalu memakai pelindung dalam melayani tamunya.
Nyoman, salah seorang pengelola bisnis “daging mentah” tersebut misalnya. Warga Denpasar ini mengaku punya cara tersendiri untuk merangsang para “karyawannya” agar memakai kondom.
“Kami di sini juga mengimbau mereka untuk selalu memakai kondom. Bahkan, kami di sini melakukan lomba pemakaian kondom terbanyak setiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan siapa yang menghabiskan kondom terbanyak, berarti dia yang juara. Hadiahnya berupa uang dan kondom juga,” tuturnya.
Meski demikian, respon dari para PSK untuk menggunakan kondom KB sepertinya kurang diminati. Pasalnya, kondom KB dinilai terlalu tebal dan kurang minyak pelicin.
“Pembagian kondom gratis ini sudah bagus, tapi terlalu tebal sehingga nanti tamunya komplain bahwa tidak bisa rasa. Selain itu, minyak pelicinnya juga kurang sehingga perempuannya yang merasa kesakitan saat berhubungan. Kalau Sutra kan tipis dan halus, meski resikonya gampang pecah saat orgasme,” ungkap Dewi, PSK lainnya.
Padahal menurut Inspektur Utama BKKBN Pusat, Drs Anwar Mohammad Diah MM yang memimpin pembagian kondom gratis itu, kondom KB keluaran terbaru di ujungnya berbentuk gerigi dan pinggirannya bergelombang sehingga hal tersebut akan memberi kenikmatan tersendiri bagi perempuan. “Yang kami cari kan bukan kenikmatannya, tetapi uangnya. Jadi, harapan kami cepat orgasme. Selesai dan dapat bayaran,” sahut Dewi, tanpa malu-malu. “Oke, ini menjadi masukan buat kami supaya kondom KB keluaran terbaru nanti ditambah minyak pelicin,” jawab Anwar, seraya memuji bersihnya ‘lokalisasi’ Jagung I Padanggalak. ray
Pihak BKKBN Provinsi Bali, Rabu (19/8) kemarin, menyasar “lokalisasi” Jagung I Padanggalak, Denpasar Timur, sembari membagi-bagikan kondom KB secara gratis kepada warga setempat, termasuk para pekerja seks komersial (PSK).
DENPASAR (Patroli Post) - Hal itu dilakukan terkait dengan program KB yang dapat mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Kegiatan tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Evaluasi Program PKMR hari II bagi kepala seksi dan orientasi PMKR untuk mitra kerja wilayah III Indonesia Timur.
Mendapat kondom gratis itu, para PSK terlihat sangat antusias menerimanya. Karena selama ini mereka mendapat kondom dengan cara membeli. Kendati demikian, animo pemakaian kondom di tempat “esek-esek” ini diakui seorang pengelola bisnis haram tersebut sangat tinggi.
“Kami di sini dalam setiap kali melayani tamu harus menggunakan kondom. Tetapi jika tamunya tetap ngotot tidak mau pakai kondom, maka terpaksa kami tolak, walaupun bayarannya lebih besar,” ungkap Ika, salah seorang PSK.
Tidak hanya para PSK yang ingin memakai kondom dalam setiap kali melayani para lelaki hidung belang, tetapi para pengelola tempat esek-esek tersebut juga mengimbau agar para PSK selalu memakai pelindung dalam melayani tamunya.
Nyoman, salah seorang pengelola bisnis “daging mentah” tersebut misalnya. Warga Denpasar ini mengaku punya cara tersendiri untuk merangsang para “karyawannya” agar memakai kondom.
“Kami di sini juga mengimbau mereka untuk selalu memakai kondom. Bahkan, kami di sini melakukan lomba pemakaian kondom terbanyak setiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan siapa yang menghabiskan kondom terbanyak, berarti dia yang juara. Hadiahnya berupa uang dan kondom juga,” tuturnya.
Meski demikian, respon dari para PSK untuk menggunakan kondom KB sepertinya kurang diminati. Pasalnya, kondom KB dinilai terlalu tebal dan kurang minyak pelicin.
“Pembagian kondom gratis ini sudah bagus, tapi terlalu tebal sehingga nanti tamunya komplain bahwa tidak bisa rasa. Selain itu, minyak pelicinnya juga kurang sehingga perempuannya yang merasa kesakitan saat berhubungan. Kalau Sutra kan tipis dan halus, meski resikonya gampang pecah saat orgasme,” ungkap Dewi, PSK lainnya.
Padahal menurut Inspektur Utama BKKBN Pusat, Drs Anwar Mohammad Diah MM yang memimpin pembagian kondom gratis itu, kondom KB keluaran terbaru di ujungnya berbentuk gerigi dan pinggirannya bergelombang sehingga hal tersebut akan memberi kenikmatan tersendiri bagi perempuan. “Yang kami cari kan bukan kenikmatannya, tetapi uangnya. Jadi, harapan kami cepat orgasme. Selesai dan dapat bayaran,” sahut Dewi, tanpa malu-malu. “Oke, ini menjadi masukan buat kami supaya kondom KB keluaran terbaru nanti ditambah minyak pelicin,” jawab Anwar, seraya memuji bersihnya ‘lokalisasi’ Jagung I Padanggalak. ray
Selasa, 18 Agustus 2009
Masih ada Oknum Polisi Langgar HAM dan Korupsi
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Drs. Nanan Sukarna mengakui masih ada beberapa oknum polisi yang menyimpang dari jalur tugas yang sebenarnya, akibat kurangnya kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas.
DENPASAR (Patroli Post) - “Saya bukan ngeles (mengelak-red) menang begitu kenyataannya. Sekarang aja masih banyak oknum polisi yang melanggar HAM, korupsi dan brutal,” tegas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna pada Seminar Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Denpasar, Selasa (18/8) kemarin.
Apabila bekerja berdasarkan aturan main kepolisian, kata Kadiv Humas, anggota Polri seyogyanya melaksanakan tugas penegakan hukum dan HAM, transparansi akuntabilitas ke publik serta comunity policing dengan baik dan bertanggung jawab.
Lebih jauh dikatakan, anggota Polri yang telah menjalani sidang disiplin di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan, ada yang sudah dipecat karena terbukti terlibat berbagai persoalan.
Menurut Nanan Sukarna, pada 2007 anggota Polri yang telah menjalani tata tertib mencapai 13.481 orang. Sementara untuk sidang disiplin sebanyak 5.703 orang, dan yang sudah menjalani pidana 357 orang.
Jumlah tersebut meningkat tajam tahun 2008, yaitu mencapai 37.481 personel. Dengan rincian 7.035 personel menjalani tata tertib dan 1.164 personel dihukum sesuai prosedur tindak pidana.
Sementara tahun 2009 (hingga semester pertama), terdapat 11.995 personel anggota Polri yang terkena tata tertib dan 3.281 orang disidang disiplin dan 519 orang terkena tindak pidana. “Khusus untuk tahun 2009, sudah sebanyak 283 polisi yang dipecat. Dan yang melakukan kesalahan kinerja itu hanya oknumnya saja bukan institusinya,” kata Nanan Sukarna
Dijelaskan, dilihat dari jumlah personel yang dimiliki, Jajaran Polda Bali bisa dikategorikan yang paling ideal jika dibandingkan dengan jumlah personel yang dimiliki daerah lain.
Namun demikian, karena Bali menjadi salah satu daerah tujuan wisata paling diminati wisatawan asing, maka Bali diharapkan tetap mewaspadai masuknya teroris ke wilayah ini.
“Personel yang dimiliki Polda Bali adalah 1 banding 200, jelas ini sangat ideal. Angka ini jauh berbeda dengan daerah lain seperti Polda Jawa Barat yang hanya memiliki personel 1 berbanding 700,” papar Nanan Sukarna.
Untuk itu, ia minta Jajaran Polda Bali terus mengoptimalkan pengamanan dan mengawasi kelompok terorisme yang mencoba memasuki Bali. Ia juga berharap masyarakat setempat juga ikut membantu aparat kepolisian mencegah atau menangkal masuknya teroris ke Bali. “Jangan sampai ada bom lagi di Bali. Karena itu, setiap ada orang asing yang mencurigakan diharapkan masyarakat segera melaporkan ke polisi,” pintanya. rie
DENPASAR (Patroli Post) - “Saya bukan ngeles (mengelak-red) menang begitu kenyataannya. Sekarang aja masih banyak oknum polisi yang melanggar HAM, korupsi dan brutal,” tegas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna pada Seminar Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Denpasar, Selasa (18/8) kemarin.
Apabila bekerja berdasarkan aturan main kepolisian, kata Kadiv Humas, anggota Polri seyogyanya melaksanakan tugas penegakan hukum dan HAM, transparansi akuntabilitas ke publik serta comunity policing dengan baik dan bertanggung jawab.
Lebih jauh dikatakan, anggota Polri yang telah menjalani sidang disiplin di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan, ada yang sudah dipecat karena terbukti terlibat berbagai persoalan.
Menurut Nanan Sukarna, pada 2007 anggota Polri yang telah menjalani tata tertib mencapai 13.481 orang. Sementara untuk sidang disiplin sebanyak 5.703 orang, dan yang sudah menjalani pidana 357 orang.
Jumlah tersebut meningkat tajam tahun 2008, yaitu mencapai 37.481 personel. Dengan rincian 7.035 personel menjalani tata tertib dan 1.164 personel dihukum sesuai prosedur tindak pidana.
Sementara tahun 2009 (hingga semester pertama), terdapat 11.995 personel anggota Polri yang terkena tata tertib dan 3.281 orang disidang disiplin dan 519 orang terkena tindak pidana. “Khusus untuk tahun 2009, sudah sebanyak 283 polisi yang dipecat. Dan yang melakukan kesalahan kinerja itu hanya oknumnya saja bukan institusinya,” kata Nanan Sukarna
Dijelaskan, dilihat dari jumlah personel yang dimiliki, Jajaran Polda Bali bisa dikategorikan yang paling ideal jika dibandingkan dengan jumlah personel yang dimiliki daerah lain.
Namun demikian, karena Bali menjadi salah satu daerah tujuan wisata paling diminati wisatawan asing, maka Bali diharapkan tetap mewaspadai masuknya teroris ke wilayah ini.
“Personel yang dimiliki Polda Bali adalah 1 banding 200, jelas ini sangat ideal. Angka ini jauh berbeda dengan daerah lain seperti Polda Jawa Barat yang hanya memiliki personel 1 berbanding 700,” papar Nanan Sukarna.
Untuk itu, ia minta Jajaran Polda Bali terus mengoptimalkan pengamanan dan mengawasi kelompok terorisme yang mencoba memasuki Bali. Ia juga berharap masyarakat setempat juga ikut membantu aparat kepolisian mencegah atau menangkal masuknya teroris ke Bali. “Jangan sampai ada bom lagi di Bali. Karena itu, setiap ada orang asing yang mencurigakan diharapkan masyarakat segera melaporkan ke polisi,” pintanya. rie
Senin, 17 Agustus 2009
Pasca Pembongkaran Tower, Jaringan Mulai Terganggu
Pasca pembongkaran belasan tower oleh jajaran Satpol PP Kabupaten Badung, jaringan komunikasi melalui telepon seluler di sejumlah kawasan di daerah ini mulai terganggu. Gangguan sinyal terjadi sejak hari Minggu (16/8) lalu, dan yang paling parah dialami para pengguna layanan Telkomsel dan XL.
BADUNG (Patroli Post) - Sejumlah pelanggan Telkomsel dan XL kepada koran ini, Senin (17/8) kemarin berharap agar kedua operator seluler tersebut segera mencari solusi, sehingga konsumen tidak dirugikan. “Sulit pakai nelepon dan kirim SMS. Berkali-kali SMS tapi nggak mau terkirim,” kata Putri, salah seorang penggunan XL di Kecamatan Petang, siang kemarin.
Hal serupa juga diungkapkan Alit, salah satu pengguna Telkomsel di kawasan Desa Sading, Mengwi. Dia mengatakan, bukan hanya sulit dipakai untuk internetan, untuk telepon dan SMS juga sulit. ”Tumben seperti ini (sulit nelpon dan SMS). Apa karena towernya di bongkar ya,” katanya.
Secara terpisah PR Telkomsel Bali, Hari Purwanto, siang kemarin ketika dikonfirmasi belum bisa menjelaskan penyebab tersendatnya layanan Telkomsel yang berlangsung sejak beberapa hari belakangan ini. Namun demikian, dia mensinyalir hal tersebut kemungkinan akibat peningkatan layanan pengguna Telkomsel.
”Secara umum tidak ada gangguan, tapi mungkin saja karena peningkatan jumlah pengguna, sehingga sinyalnya agak terganggu. Dan upaya up-grading jaringan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan yang sudah ada,” terang Purwanto.
Hal senada juga diungkapkan Nessy dari Humas PT Exelcomindo Pratama (XL). ”XL nggak ada gangguan kok. Kita berusaha memberika yang terbaik,” ujarnya seraya enggan mengomentari aksi pembongkaran tower di Badung.
Sekadar diketahui, sejak Senin (10/8) lalu, Pemkab Badung melalui jajaran Satpol PP Badung kembali membongkar 16 tower tak berizin alias bodong di wilayahnya. Pembongkaran tersebut dilakukan dengan dalih untuk menertibkan bangunan-bangunan melanggar serta mencegah terjadinya “hutan tower” di Badung. ana
BADUNG (Patroli Post) - Sejumlah pelanggan Telkomsel dan XL kepada koran ini, Senin (17/8) kemarin berharap agar kedua operator seluler tersebut segera mencari solusi, sehingga konsumen tidak dirugikan. “Sulit pakai nelepon dan kirim SMS. Berkali-kali SMS tapi nggak mau terkirim,” kata Putri, salah seorang penggunan XL di Kecamatan Petang, siang kemarin.
Hal serupa juga diungkapkan Alit, salah satu pengguna Telkomsel di kawasan Desa Sading, Mengwi. Dia mengatakan, bukan hanya sulit dipakai untuk internetan, untuk telepon dan SMS juga sulit. ”Tumben seperti ini (sulit nelpon dan SMS). Apa karena towernya di bongkar ya,” katanya.
Secara terpisah PR Telkomsel Bali, Hari Purwanto, siang kemarin ketika dikonfirmasi belum bisa menjelaskan penyebab tersendatnya layanan Telkomsel yang berlangsung sejak beberapa hari belakangan ini. Namun demikian, dia mensinyalir hal tersebut kemungkinan akibat peningkatan layanan pengguna Telkomsel.
”Secara umum tidak ada gangguan, tapi mungkin saja karena peningkatan jumlah pengguna, sehingga sinyalnya agak terganggu. Dan upaya up-grading jaringan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan yang sudah ada,” terang Purwanto.
Hal senada juga diungkapkan Nessy dari Humas PT Exelcomindo Pratama (XL). ”XL nggak ada gangguan kok. Kita berusaha memberika yang terbaik,” ujarnya seraya enggan mengomentari aksi pembongkaran tower di Badung.
Sekadar diketahui, sejak Senin (10/8) lalu, Pemkab Badung melalui jajaran Satpol PP Badung kembali membongkar 16 tower tak berizin alias bodong di wilayahnya. Pembongkaran tersebut dilakukan dengan dalih untuk menertibkan bangunan-bangunan melanggar serta mencegah terjadinya “hutan tower” di Badung. ana
Indonesia Berpacu dengan Waktu
Oleh : IGM Pujastana
Sebuah bangsa, kata Benedict Anderson, adalah sebuah komunitas yang dibayangkan. Disebut demikian karena sebagian besar anggota suatu bangsa tidak saling mengenal satu sama lain.
Dengan demikian si A yang orang Bali hanya bisa membentuk imajinasi dalam pikirannya bahwa dia memiliki ikatan kebangsaan dengan si B yang merupakan orang Batak.
Keinginan dan keinsyafan untuk mengikat diri menjadi suatu bangsa inilah yang disebut sebagai nasionalisme. Setidak-tidaknya begitulah yang diajarkan Bung Karno.
Semakin tinggi tingkat diferensiasi suatu bangsa secara etnis, agama, suku dan bahasa, maka semakin besar tantangan bagi nasionalisme. Dan semakin besar tantangan bagi nasionalisme semakin besar kemungkinan terjadinya disintegrasi suatu bangsa.
Sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa elemen-elemen suku, ras dan agama adalah faktor-faktor potensial penyebab disintegrasi.
Srilangka, misalnya, sampai sekarang terus dihantui perpecahan akibat pertikaian antara suku Tamil yang minoritas dan Sinhala yang mayoritas.
India terus menerus digerogoti pergolakan akibat penduduk Kahsmir yang beragama Islam ingin memisahkan diri dari India yang mayoritas beragama Hindu.
Sementara itu Filipina terus dihantui pertikaian akibat keinginan Suku Moro yang muslim memisahkan diri dari negara Filipina yang mayoritas warganya memeluk Katolik. Di Thailand bagian selatan, penduduk Muslim terus menyebar teror agar keinginan mereka membetuk daerah otonomi khusus dikabulkan.
Indonesiaisme
Indonesia sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari ancaman disintegrasi akibat perbedaan etnis dan agama. Nasionalisme Indonesia atau paham Indonesiaisme terus-menerus mengalami tantangan, mulai dari Gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang beranggotakan etnis Maluku dan beragama Kristen sampai pada gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII) yang ingin membentuk negara Islam.
Sebagai suatu organisasi DI/NII sudah lama mati. Tetapi ide-ide Islam radikal yang dianutnya terus-menerus mengalami metamorfosa.
Sebagian penganut nilai-nilai Islam radikal ini berjuang mewujudkan terbentuknya Negara Islam Indonesia dengan cara-cara damai, terutama melalui gerakan dakwah.
Tetapi sebagian lainnya melakukan perjuangannya dengan menebar teror. Jika benar sinyalemen Polri bahwa tindakan teror mulai mengarah pada presiden sebagai simbol utama paham Indonesiaisme, maka Bangsa Indonesia sesungguhnya sedang menghadapi tantangan serius.
Terorisme merupakan suatu gerakan yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu dengan cara kekerasan. Dengan demikian sesungguhnya terorisme berlawanan dengan semangat nasionalisme Indonesia yang didasarkan atas berbedaan nilai-nilai agama, ras, etik dan bahasa.
Perjuangan melawan terorisme di Indonesia pada hakekatnya adalah perjuangan melawan sebuah ide, dalam hal ini ide yang dilandasi nilai-nilai Islam radikal yang memaksakan suatu cara pandang tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sesungguhnya perjuangan melawan ide radikal bukanlah pengalaman baru. Indonesia pernah dicengkram komunisme dan berhasil lolos. Indonesia juga berhasil melepaskan diri dari kungkungan otoritarianisme dan militerisme.
Tetapi akankah Indonesia sebagai suatu bangsa bertahan dari terorisme?
Perembesan ide-ide radikal terorisme terjadi sedemikian cepat dan telah menciptakan
habitat yang begitu subur bagi para teroris. Kecepatan penyebaran ide terorisme membuat Bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk memulihkan lagi ide toleransi terhadap keragaman yang merupakan landasan bagi paham Indonesiaisme.
Sebuah bangsa, kata Benedict Anderson, adalah sebuah komunitas yang dibayangkan. Disebut demikian karena sebagian besar anggota suatu bangsa tidak saling mengenal satu sama lain.
Dengan demikian si A yang orang Bali hanya bisa membentuk imajinasi dalam pikirannya bahwa dia memiliki ikatan kebangsaan dengan si B yang merupakan orang Batak.
Keinginan dan keinsyafan untuk mengikat diri menjadi suatu bangsa inilah yang disebut sebagai nasionalisme. Setidak-tidaknya begitulah yang diajarkan Bung Karno.
Semakin tinggi tingkat diferensiasi suatu bangsa secara etnis, agama, suku dan bahasa, maka semakin besar tantangan bagi nasionalisme. Dan semakin besar tantangan bagi nasionalisme semakin besar kemungkinan terjadinya disintegrasi suatu bangsa.
Sejarah bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa elemen-elemen suku, ras dan agama adalah faktor-faktor potensial penyebab disintegrasi.
Srilangka, misalnya, sampai sekarang terus dihantui perpecahan akibat pertikaian antara suku Tamil yang minoritas dan Sinhala yang mayoritas.
India terus menerus digerogoti pergolakan akibat penduduk Kahsmir yang beragama Islam ingin memisahkan diri dari India yang mayoritas beragama Hindu.
Sementara itu Filipina terus dihantui pertikaian akibat keinginan Suku Moro yang muslim memisahkan diri dari negara Filipina yang mayoritas warganya memeluk Katolik. Di Thailand bagian selatan, penduduk Muslim terus menyebar teror agar keinginan mereka membetuk daerah otonomi khusus dikabulkan.
Indonesiaisme
Indonesia sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari ancaman disintegrasi akibat perbedaan etnis dan agama. Nasionalisme Indonesia atau paham Indonesiaisme terus-menerus mengalami tantangan, mulai dari Gerakan RMS (Republik Maluku Selatan) yang beranggotakan etnis Maluku dan beragama Kristen sampai pada gerakan Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII) yang ingin membentuk negara Islam.
Sebagai suatu organisasi DI/NII sudah lama mati. Tetapi ide-ide Islam radikal yang dianutnya terus-menerus mengalami metamorfosa.
Sebagian penganut nilai-nilai Islam radikal ini berjuang mewujudkan terbentuknya Negara Islam Indonesia dengan cara-cara damai, terutama melalui gerakan dakwah.
Tetapi sebagian lainnya melakukan perjuangannya dengan menebar teror. Jika benar sinyalemen Polri bahwa tindakan teror mulai mengarah pada presiden sebagai simbol utama paham Indonesiaisme, maka Bangsa Indonesia sesungguhnya sedang menghadapi tantangan serius.
Terorisme merupakan suatu gerakan yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu dengan cara kekerasan. Dengan demikian sesungguhnya terorisme berlawanan dengan semangat nasionalisme Indonesia yang didasarkan atas berbedaan nilai-nilai agama, ras, etik dan bahasa.
Perjuangan melawan terorisme di Indonesia pada hakekatnya adalah perjuangan melawan sebuah ide, dalam hal ini ide yang dilandasi nilai-nilai Islam radikal yang memaksakan suatu cara pandang tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sesungguhnya perjuangan melawan ide radikal bukanlah pengalaman baru. Indonesia pernah dicengkram komunisme dan berhasil lolos. Indonesia juga berhasil melepaskan diri dari kungkungan otoritarianisme dan militerisme.
Tetapi akankah Indonesia sebagai suatu bangsa bertahan dari terorisme?
Perembesan ide-ide radikal terorisme terjadi sedemikian cepat dan telah menciptakan
habitat yang begitu subur bagi para teroris. Kecepatan penyebaran ide terorisme membuat Bangsa Indonesia sedang berpacu dengan waktu untuk memulihkan lagi ide toleransi terhadap keragaman yang merupakan landasan bagi paham Indonesiaisme.
Kamis, 13 Agustus 2009
KSU Bale Dana Mesari Garap Petani Kopi
Pasarkan ‘Tai Lubak’ Hingga ke Mancanegara
Sejauh ini kabupaten Bangli memang layak disebut sebagai sentra pengahasil kopi, didukung topografinya yang berada di daerah ketinggian, berbagai jenis tanaman kopi dapat tumbuh subur. Koperasi Serba Usaha (KSU) Bale Dana Mesari memanfaatkan potensi ini dan mampu memasarkan produk kopi ‘Tai Lubak’ hingga ke manca Negara.
BANGLI (Patroli Post) - Maka tidaklah heran kalau petani yang memmpunyai lahan disekitaran Desa Pengotan hingga Kecamatan Kintamani, lebih memilih menanam kopi darapada tanaman jenis lainya. Hal ini yterbukti di Desa Pengotan, dimana sebagaian lahan pertanian disulap menjadi hutan kopi terutama tanaman kopi jenis Arabika. Namun kekhawatiran petani akan terjadinya permainan harga pada saat musim panen adalah suatu hal yang ditakutkan.
Bwerkaitan dengan itu munculah ide dari beberapa petani subak abian membentuk sebuah badan usaha (koperasi), yang pada nantinya hasil panen bisa dibeli koperasi dan kopi langsung diolah dan dipasarkan.
Manejer Koperasi Serba Usaha (KSU) Bale Dana Mesarai, Nengah Purna menuturkan, KSU didirikan 31 Desember 2004. “Ide mendirikan koperasi ini muncul secara tiba-tiba. Waktu itu kita kumpul dengan teman-teman seprofesi, lantas tanpa disadari muncul niat membentuk koperasi,” ungkapnya, seraya menambahakan awal berdirinya KSU hanya beranggotakan 33 orang, dimana setiap anggota kena simpanan pokok Rp1 juta dan simpanan wajib Rp10 ribu perbulan.
Tambah pria yang juga bertugas di Panwas Bangli ini setelah beberapa tahun berjalan, jumlah anggota meningkat menjadi 346 anggota saat ini. Dalam perjalanannya koperasi mengemban usaha membeli hasil panen kopi milik petani dan selanjutnya dengan usaha pengolahan menjadi kopi siap edar. Terkait dengan pemasaran hasil produksi kopi, KSU Bale Dana Mesari bekerjasama dengan eksportir kopi PT Asal Jaya Dampit Malang.
Tambah Purna untuk mendapatkan kwalitas kopi yang bagus, maka di saat pemetikan atau panen petani atau subak Abian menggunakan pola petik merah yang langsung diolah melalui mesin pengolahan guna menjaga keaslian aroma. Tidak itu saja, kini sudah dikembangkan kopi loak, yakni ‘Kopi Tain Lubak’ yang mekanisme pembuatan kopi loak itu memang sedikit rumit, dimana kopi yang nantinya diolah itu berasal dari sisa atau kotoran musang. “Untuk kopi jenis loak ini memang sangat digemari konsumen,” ujarnya. Dia menambahkan sejauh ini pangsa pasar kopi jenis arabika kopyor (arob) yang menjadi unggulan petani atau subak abian suka maju selain dipasarkan di tingkat lokal dan domestik juga sudah menembus pangsa pasar internasional atau diekspor ke Barzil, Jepang dan Prancis.
Namun demikian kata dia, di dalam perjalanan KSU ini juga sering mengalami kendala permodalan. “Kalau musim panen, tentu jumlah kopi yang kita tampung lumayan banyak dan untuk pembelian kopi dari petani sistemnya harus tunai,” kata dia. sam
Sejauh ini kabupaten Bangli memang layak disebut sebagai sentra pengahasil kopi, didukung topografinya yang berada di daerah ketinggian, berbagai jenis tanaman kopi dapat tumbuh subur. Koperasi Serba Usaha (KSU) Bale Dana Mesari memanfaatkan potensi ini dan mampu memasarkan produk kopi ‘Tai Lubak’ hingga ke manca Negara.
BANGLI (Patroli Post) - Maka tidaklah heran kalau petani yang memmpunyai lahan disekitaran Desa Pengotan hingga Kecamatan Kintamani, lebih memilih menanam kopi darapada tanaman jenis lainya. Hal ini yterbukti di Desa Pengotan, dimana sebagaian lahan pertanian disulap menjadi hutan kopi terutama tanaman kopi jenis Arabika. Namun kekhawatiran petani akan terjadinya permainan harga pada saat musim panen adalah suatu hal yang ditakutkan.
Bwerkaitan dengan itu munculah ide dari beberapa petani subak abian membentuk sebuah badan usaha (koperasi), yang pada nantinya hasil panen bisa dibeli koperasi dan kopi langsung diolah dan dipasarkan.
Manejer Koperasi Serba Usaha (KSU) Bale Dana Mesarai, Nengah Purna menuturkan, KSU didirikan 31 Desember 2004. “Ide mendirikan koperasi ini muncul secara tiba-tiba. Waktu itu kita kumpul dengan teman-teman seprofesi, lantas tanpa disadari muncul niat membentuk koperasi,” ungkapnya, seraya menambahakan awal berdirinya KSU hanya beranggotakan 33 orang, dimana setiap anggota kena simpanan pokok Rp1 juta dan simpanan wajib Rp10 ribu perbulan.
Tambah pria yang juga bertugas di Panwas Bangli ini setelah beberapa tahun berjalan, jumlah anggota meningkat menjadi 346 anggota saat ini. Dalam perjalanannya koperasi mengemban usaha membeli hasil panen kopi milik petani dan selanjutnya dengan usaha pengolahan menjadi kopi siap edar. Terkait dengan pemasaran hasil produksi kopi, KSU Bale Dana Mesari bekerjasama dengan eksportir kopi PT Asal Jaya Dampit Malang.
Tambah Purna untuk mendapatkan kwalitas kopi yang bagus, maka di saat pemetikan atau panen petani atau subak Abian menggunakan pola petik merah yang langsung diolah melalui mesin pengolahan guna menjaga keaslian aroma. Tidak itu saja, kini sudah dikembangkan kopi loak, yakni ‘Kopi Tain Lubak’ yang mekanisme pembuatan kopi loak itu memang sedikit rumit, dimana kopi yang nantinya diolah itu berasal dari sisa atau kotoran musang. “Untuk kopi jenis loak ini memang sangat digemari konsumen,” ujarnya. Dia menambahkan sejauh ini pangsa pasar kopi jenis arabika kopyor (arob) yang menjadi unggulan petani atau subak abian suka maju selain dipasarkan di tingkat lokal dan domestik juga sudah menembus pangsa pasar internasional atau diekspor ke Barzil, Jepang dan Prancis.
Namun demikian kata dia, di dalam perjalanan KSU ini juga sering mengalami kendala permodalan. “Kalau musim panen, tentu jumlah kopi yang kita tampung lumayan banyak dan untuk pembelian kopi dari petani sistemnya harus tunai,” kata dia. sam
Tewas Misterius di Pura Sakti
Ketut Supada (42) warga Dusun Negari, Banjarangkan meninggal saat mekemit di Pura Sakti Pangrebongan Negari, Kamis (13/8) sekitar pukul 00.00 Wita
SEMARAPURA (Patroli Post) - Menurut saksi Wayan Lodra (33) korban berangkat terlebih dulu dan tidur di salah satu gedong Pura Sakti Pangrebongan. Dirinya menyusul kemudian sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dan langsung merebahkan diri di samping korban.
Saat itu korban terlihat seperti tertidur lelap. Saksi yang mengaku tidak bisa tidur kemudian kembali ke rumah, tanpa berusaha membangunkan korban. Sampai pukul 07.00 Wita korban belum juga kembali pulang.
Istri korban Gusti Ayu Krisnawati menyusul ke Pura dan menemukan suaminya sudah terbujur kaku. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Banjarangkan. Kapolsek Banjarangkan. Kapolsek AKP Ketut Suastika kemudian memeriksa TKP.
Namun pihak keluarga korban tidak mengizinkan dilakukannya otopsi terhadap mayat korban.
Pihak keluarga malah menanyakan pada paranormal hari baik untuk melakukan upacara penguburan. Korban yang memiliki anak 3 orang diketahui mengidap hernia dan maag yang cukup akut.
Pihak Kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mencari tahu penyebab kematian yang sebenarnya. sug
SEMARAPURA (Patroli Post) - Menurut saksi Wayan Lodra (33) korban berangkat terlebih dulu dan tidur di salah satu gedong Pura Sakti Pangrebongan. Dirinya menyusul kemudian sekitar pukul 02.00 Wita dini hari dan langsung merebahkan diri di samping korban.
Saat itu korban terlihat seperti tertidur lelap. Saksi yang mengaku tidak bisa tidur kemudian kembali ke rumah, tanpa berusaha membangunkan korban. Sampai pukul 07.00 Wita korban belum juga kembali pulang.
Istri korban Gusti Ayu Krisnawati menyusul ke Pura dan menemukan suaminya sudah terbujur kaku. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Banjarangkan. Kapolsek Banjarangkan. Kapolsek AKP Ketut Suastika kemudian memeriksa TKP.
Namun pihak keluarga korban tidak mengizinkan dilakukannya otopsi terhadap mayat korban.
Pihak keluarga malah menanyakan pada paranormal hari baik untuk melakukan upacara penguburan. Korban yang memiliki anak 3 orang diketahui mengidap hernia dan maag yang cukup akut.
Pihak Kepolisian masih mendalami kasus ini untuk mencari tahu penyebab kematian yang sebenarnya. sug
Witoelar Ancam Hentikan Pembangunan Villa Danau Buyan
Pembangunan villa oleh PT Nusa Bali Abadi di kawasan Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, terancam batal. Hal yang sama juga terjadi pada Pemkab Buleleng yang ingin segera mewujudkan kawasan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA), tampaknya bakal menemui hambatan.
DENPASAR (Patroli Post) – Asumsi itu muncul setelah Patroli Post mengkonfirmasi masalah tersebut dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Rachmat Witoelar.
Ditemui di sela-sela kegiatan Konferensi Nasional Danau Indonesia I, Kamis (13/8) kemarin di Sanur, Meneg LH mengatakan, pihaknya akan meninjau kembali izin rencana pembangunan villa di Danau Buyan termasuk keinginan Pemkab Buleleng untuk menjadikan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA).
Ditambahkan, meskipun ada rekomendasi dari Menteri Kehutanan, namun melalui kewenangan yang dimilikinya maka dapat dipastikan pembangunan villa di kawasan Danau Buyan tersebut akan ditinjau ulang.
Menyinggung keputusannya untuk meninjau ulang izin tersebut akan tumpang tindih dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan, Rachmat Witoelar mengatakan, “Yang jelas, permasalahan ini akan kita tinjau ulang. Kita juga belum mengetahui mengapa Pak Kaban (Menteri Kehutan, red) berani memberikan rekomendasi”.
Hal senada juga diungkapkan Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, DR. Ir. Syamsul Arif. Menurutnya, keputusan bupati untuk menjadikan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA), seyogyanya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meskipun dalam ketentuan, lanjut Syamsul Arif, telah diatur tentang kewenangan kepala daerah sesuai undang-undang otonomi daerah, namun keputusan itu harus dikordinasikan dengan gubernur guna memperoleh persetujuan dari menteri terkait.
Seperti diberitakan Koran ini sebelumnya, Bupati Buleleng Drs Putu Bagiada bersama jajarannya, baru- baru ini, melakukan langkah persiapan termasuk mengunjungi rumah contoh villa dan loby milik PT Nusa Bali Abadi yang ada di kawasan Danau Buyan.
Kehadiran Bupati Bagiada beserta jajarannya atas undangan Dirut Nusa Bali Abadi, Niniek Hanoppo, yang secara tidak langsung mempresentasikan grand design-nya untuk menjadikan kawasan danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam Buleleng kepada semua undangan termasuk kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali, Istanto selaku wakil Dirjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan.
Pemanfaatan kawasan Danau Buyan untuk kepentingan wisata alam yang berlindung dibalik keputusan Menteri Kehutanan No:144/KptsII/1996 tanggal 4 April 1996 dengan luas Danau Buyan sekitar 367 Ha kini terancam dihentikan.
Menariknya, ketika beberapa awak media mencoba mengkonfirmasikan keputusan tersebut, Menteri Kehutanan MS Kaban tidak ada di tempat konferensi berlangsung. Menurut keterangan panitia MS Kaban sudah “ngacir” karena ada urusan yang sangat penting dan secepatnya harus kembali ke Jakarta.
Sebetulya rencana pengelolaan TWA Danau Buyan dan Tamblingan sudah ada sejak 1999, namun proyek ini dihentikan karena beberapa alasan. Kawasan yang telah ditetapkan dalam zona pengelolaan yakni zona perlindungan seluas 1.095,5 Ha dan zona pemanfaatan seluas 607,5 Ha, yang kemudian terbagi menjadi dua yakni bagian darat seluas 240 Ha dan di bagian danau seluas 367,5 Ha sehingga total kawasan Danau Buyan yang dimanfaatkan untuk kawasan TWA seluruhnya mencapai 1,703 Ha. sud
DENPASAR (Patroli Post) – Asumsi itu muncul setelah Patroli Post mengkonfirmasi masalah tersebut dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Rachmat Witoelar.
Ditemui di sela-sela kegiatan Konferensi Nasional Danau Indonesia I, Kamis (13/8) kemarin di Sanur, Meneg LH mengatakan, pihaknya akan meninjau kembali izin rencana pembangunan villa di Danau Buyan termasuk keinginan Pemkab Buleleng untuk menjadikan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA).
Ditambahkan, meskipun ada rekomendasi dari Menteri Kehutanan, namun melalui kewenangan yang dimilikinya maka dapat dipastikan pembangunan villa di kawasan Danau Buyan tersebut akan ditinjau ulang.
Menyinggung keputusannya untuk meninjau ulang izin tersebut akan tumpang tindih dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan, Rachmat Witoelar mengatakan, “Yang jelas, permasalahan ini akan kita tinjau ulang. Kita juga belum mengetahui mengapa Pak Kaban (Menteri Kehutan, red) berani memberikan rekomendasi”.
Hal senada juga diungkapkan Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, DR. Ir. Syamsul Arif. Menurutnya, keputusan bupati untuk menjadikan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA), seyogyanya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meskipun dalam ketentuan, lanjut Syamsul Arif, telah diatur tentang kewenangan kepala daerah sesuai undang-undang otonomi daerah, namun keputusan itu harus dikordinasikan dengan gubernur guna memperoleh persetujuan dari menteri terkait.
Seperti diberitakan Koran ini sebelumnya, Bupati Buleleng Drs Putu Bagiada bersama jajarannya, baru- baru ini, melakukan langkah persiapan termasuk mengunjungi rumah contoh villa dan loby milik PT Nusa Bali Abadi yang ada di kawasan Danau Buyan.
Kehadiran Bupati Bagiada beserta jajarannya atas undangan Dirut Nusa Bali Abadi, Niniek Hanoppo, yang secara tidak langsung mempresentasikan grand design-nya untuk menjadikan kawasan danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam Buleleng kepada semua undangan termasuk kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali, Istanto selaku wakil Dirjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan.
Pemanfaatan kawasan Danau Buyan untuk kepentingan wisata alam yang berlindung dibalik keputusan Menteri Kehutanan No:144/KptsII/1996 tanggal 4 April 1996 dengan luas Danau Buyan sekitar 367 Ha kini terancam dihentikan.
Menariknya, ketika beberapa awak media mencoba mengkonfirmasikan keputusan tersebut, Menteri Kehutanan MS Kaban tidak ada di tempat konferensi berlangsung. Menurut keterangan panitia MS Kaban sudah “ngacir” karena ada urusan yang sangat penting dan secepatnya harus kembali ke Jakarta.
Sebetulya rencana pengelolaan TWA Danau Buyan dan Tamblingan sudah ada sejak 1999, namun proyek ini dihentikan karena beberapa alasan. Kawasan yang telah ditetapkan dalam zona pengelolaan yakni zona perlindungan seluas 1.095,5 Ha dan zona pemanfaatan seluas 607,5 Ha, yang kemudian terbagi menjadi dua yakni bagian darat seluas 240 Ha dan di bagian danau seluas 367,5 Ha sehingga total kawasan Danau Buyan yang dimanfaatkan untuk kawasan TWA seluruhnya mencapai 1,703 Ha. sud
Rabu, 12 Agustus 2009
44,50 Km Jalan Provinsi di NTB Rusak Parah
44,50 Km Jalan Provinsi di NTB Rusak Parah
Sepanjang 44,50 Km jalan provinsi di 9 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kondisi rusak parah. Hal itu menyebabkan akses pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota terlambat.
MATARAM (Patroli Post) – Demikian dikemukakan Gubernur NTB, KH. Zainul Majdi MA saat membuka Rakor Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Kepala SKPD di lingkup Pemprov NTB, Rabu (12/8) kemarin.
Gubernur menegaskan adanya akses jalan itu diharapkan mobilisasi masyarakat akan terangkat khususnya pada sektor ekonomi.
Dikatakan Gubernur, pada dasarnya anggaran yang telah disiapkan pihaknya cukup lumayan besar dalam APBD 2009. Terlebih, perbaikan infrastruktur termasuk dalam program unggulan pemprov NTB.
“Baiknya sarana jalan di kabupaten/kota di NTB, maka perekonomian suatu wilayah akan cepat berkembang karena itu akan membuka keterisoliran wilayah itu,” kata KH. Zainul Majdi.
Gubernur berharap, seyogyanya Kepala Dinas (Kadis) PU NTB agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan kadis kabupaten/kota. Pasalnya, lemahnya koordinasi ini mengakibatkan sejumlah jalan provinsi kondisi rusak parah dan belum ada perbaikan.
“Kadis PU kabupaten/kota yang lebih tahu kondisi wilayahnya, jadi jika ingin memperbaiki jalan maka kami minta kadis PU provinsi berkoordinasi. Hal ini penting agar program provinsi dengan kabupaten/kota dapat bersinergi karena dana sebenarnya sudah kita siapkan,” ujar Gubernur.
Gubernur termuda di Indonesia juga menyinggung persoalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Dikatakannya, persoalan akses jalan dan drainase menuju ke lokasi wewenang bupati Loteng. Pasalnya, jalan utama menuju ke lokasi sudah ditalangi pihak Angkasa Pura Mataram.
“Ke depan, kami tidak ingin BIL itu banjir saat musim penghujan akibat jeleknya saluran drainase. Ini yang mesti diperhatikan pemda setempat. Terlebih status bandara ini adalah bandara internasional, malu dong kalau banjir,” tandasnya. rul
Sepanjang 44,50 Km jalan provinsi di 9 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kondisi rusak parah. Hal itu menyebabkan akses pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota terlambat.
MATARAM (Patroli Post) – Demikian dikemukakan Gubernur NTB, KH. Zainul Majdi MA saat membuka Rakor Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Kepala SKPD di lingkup Pemprov NTB, Rabu (12/8) kemarin.
Gubernur menegaskan adanya akses jalan itu diharapkan mobilisasi masyarakat akan terangkat khususnya pada sektor ekonomi.
Dikatakan Gubernur, pada dasarnya anggaran yang telah disiapkan pihaknya cukup lumayan besar dalam APBD 2009. Terlebih, perbaikan infrastruktur termasuk dalam program unggulan pemprov NTB.
“Baiknya sarana jalan di kabupaten/kota di NTB, maka perekonomian suatu wilayah akan cepat berkembang karena itu akan membuka keterisoliran wilayah itu,” kata KH. Zainul Majdi.
Gubernur berharap, seyogyanya Kepala Dinas (Kadis) PU NTB agar lebih pro aktif berkoordinasi dengan kadis kabupaten/kota. Pasalnya, lemahnya koordinasi ini mengakibatkan sejumlah jalan provinsi kondisi rusak parah dan belum ada perbaikan.
“Kadis PU kabupaten/kota yang lebih tahu kondisi wilayahnya, jadi jika ingin memperbaiki jalan maka kami minta kadis PU provinsi berkoordinasi. Hal ini penting agar program provinsi dengan kabupaten/kota dapat bersinergi karena dana sebenarnya sudah kita siapkan,” ujar Gubernur.
Gubernur termuda di Indonesia juga menyinggung persoalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Dikatakannya, persoalan akses jalan dan drainase menuju ke lokasi wewenang bupati Loteng. Pasalnya, jalan utama menuju ke lokasi sudah ditalangi pihak Angkasa Pura Mataram.
“Ke depan, kami tidak ingin BIL itu banjir saat musim penghujan akibat jeleknya saluran drainase. Ini yang mesti diperhatikan pemda setempat. Terlebih status bandara ini adalah bandara internasional, malu dong kalau banjir,” tandasnya. rul
Besar Potensi Kembangkan Koperasi di Gianyar
Besar Potensi Kembangkan Koperasi di Gianyar
Tingginya pertumbuhan koperasi di Gianyar, tidak jarang mendapat kesan pesimis. Bahkan, bermunculannya beberapa koperasi baru, dikatakan, hanya sekadar memperoleh bantuan kredit dari pemerintah, sehingga nantinya justru memperburuk citra koperasi.
GIANYAR (Patroli Post) - Menyikapi itu, Kadis Koperasi Gianyar Tjokorda Brahmaita justru berpandangan lain. Dikatakan, selama pendirian koperasi masih dilandasi kebutuhan bersama anggota dan memiliki SDM pengelolaan yang kompeten, berapa pun banyaknya koperasi yang didirikan tidak akan menjadi masalah. “'Berdirinya banyak koperasi secara serempak tidak akan menimbulkan masalah, apabila berdasarkan kepentingan bersama dan memiliki manajemen pengelolaan yang baik,”' katanya.
Lebih lanjut disebutkan, jumlah koperasi yang ideal bagi Gianyar tidak bisa ditarik garis yang tegas, atau dengan kata lain ada pembatasan jumlah tiap wilayahnya. Apabila merujuk pada Inpres No. 18 Tahun 1998, koperasi bisa terbentuk dengan anggota minimal 20 orang yang memiliki kesamaan usaha dan kepentingan. “Jumlah koperasi ideal yang dimiliki Gianyar sejalan dengan adanya Inpres ini, tidak bisa dibatasi lagi. Kalau dulu sebelum berlakunya Inpres ada pembatasan pembentukan koperasi perwilayah,” katanya.
Meski demikian, ditegaskan, dikeluarkannya badan hukum koperasi tersebut tak hanya harus memenuhi jumlah minimal anggota, melainkan persyaratan lain seperti modal awal dan rencana kegiatan. “Harus ada tanda-tanda kelayakan ekonomis dari koperasi yang akan terbentuk. Kalau ternyata 20 anggota tersebut tidak bertanggungjawab, kita tidak langsung mengeluarkan badan hukumnya. Untuk sementara kita berikan pra-koperasi dulu,” ujarnya.
Ditambahkan, pertumbuhan ideal yang sekiranya mencukupi kebutuhan masyarakat Gianyar harus dilihat dari jumlah penduduk dewasa yang sudah memiliki penghasilan. Disebutkan pula, dari 1.015 Koperasi yang ada dengan 167.864 orang anggota mampu terus berperan dalam menyukseskan perekonomian kerakyatan dengan Roh Koperasi. Dari jumlah ini, baginya masih relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Gianyar. Dengan menggunakan perhitungan ini, Bramaita memperkirakan masih ada potensi bagi koperasi merekrut anggota dan mendirikan koperasi baru. “Melonjaknya pembentukan koperasi baru ini tidak akan berimbas pada rusaknya citra koperasi,” katanya optimis.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Gianyar I Dewa Suteja juga lebih menekankan pada pembentukan perangkat hukum yang mengatur koordinasi antara Dekopinda, instansi terkait dan koperasi yang ada. Menurutnya, hal ini penting, agar koperasi yang dibentuk tidak melenceng serta melupakan jati diri dan prinsip-prinsip dari koperasi. “Keberadaan koperasi yang seperti inilah yang mesti mendapatkan pengawasan yang ketat,” tegasnya.
Lanjutnya, berbagai upaya telah dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka pembangunan koperasi setempat. Namun dari potret umum, koperasi diseluruh Gianyar disebutkan baru 60 persen dari 1.015 tergolong sudah sehat dan berkembang dengan baik. Namun masih ada sekiatar 49 persen masih membutuhkan perhatian lebih.
Dari sosialisasi ke tujuh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gianyar berbagai masukan telah dirangkum untuk dijadikan evaluasi memajukan perekonomian masyarakat Gianyar meliputi Program KTA, PER mendapat tambahan dana sehingga gerakan koperasi dapat merasakan program tersebut, Penyaluran pupuk bersubsidi, peningkatan pembinaan terhadap koperasi serta perlu diperjuangkan agar koperasi tidak menjadi obyek pajak. asn
Tingginya pertumbuhan koperasi di Gianyar, tidak jarang mendapat kesan pesimis. Bahkan, bermunculannya beberapa koperasi baru, dikatakan, hanya sekadar memperoleh bantuan kredit dari pemerintah, sehingga nantinya justru memperburuk citra koperasi.
GIANYAR (Patroli Post) - Menyikapi itu, Kadis Koperasi Gianyar Tjokorda Brahmaita justru berpandangan lain. Dikatakan, selama pendirian koperasi masih dilandasi kebutuhan bersama anggota dan memiliki SDM pengelolaan yang kompeten, berapa pun banyaknya koperasi yang didirikan tidak akan menjadi masalah. “'Berdirinya banyak koperasi secara serempak tidak akan menimbulkan masalah, apabila berdasarkan kepentingan bersama dan memiliki manajemen pengelolaan yang baik,”' katanya.
Lebih lanjut disebutkan, jumlah koperasi yang ideal bagi Gianyar tidak bisa ditarik garis yang tegas, atau dengan kata lain ada pembatasan jumlah tiap wilayahnya. Apabila merujuk pada Inpres No. 18 Tahun 1998, koperasi bisa terbentuk dengan anggota minimal 20 orang yang memiliki kesamaan usaha dan kepentingan. “Jumlah koperasi ideal yang dimiliki Gianyar sejalan dengan adanya Inpres ini, tidak bisa dibatasi lagi. Kalau dulu sebelum berlakunya Inpres ada pembatasan pembentukan koperasi perwilayah,” katanya.
Meski demikian, ditegaskan, dikeluarkannya badan hukum koperasi tersebut tak hanya harus memenuhi jumlah minimal anggota, melainkan persyaratan lain seperti modal awal dan rencana kegiatan. “Harus ada tanda-tanda kelayakan ekonomis dari koperasi yang akan terbentuk. Kalau ternyata 20 anggota tersebut tidak bertanggungjawab, kita tidak langsung mengeluarkan badan hukumnya. Untuk sementara kita berikan pra-koperasi dulu,” ujarnya.
Ditambahkan, pertumbuhan ideal yang sekiranya mencukupi kebutuhan masyarakat Gianyar harus dilihat dari jumlah penduduk dewasa yang sudah memiliki penghasilan. Disebutkan pula, dari 1.015 Koperasi yang ada dengan 167.864 orang anggota mampu terus berperan dalam menyukseskan perekonomian kerakyatan dengan Roh Koperasi. Dari jumlah ini, baginya masih relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Gianyar. Dengan menggunakan perhitungan ini, Bramaita memperkirakan masih ada potensi bagi koperasi merekrut anggota dan mendirikan koperasi baru. “Melonjaknya pembentukan koperasi baru ini tidak akan berimbas pada rusaknya citra koperasi,” katanya optimis.
Sementara itu, Ketua Dekopinda Gianyar I Dewa Suteja juga lebih menekankan pada pembentukan perangkat hukum yang mengatur koordinasi antara Dekopinda, instansi terkait dan koperasi yang ada. Menurutnya, hal ini penting, agar koperasi yang dibentuk tidak melenceng serta melupakan jati diri dan prinsip-prinsip dari koperasi. “Keberadaan koperasi yang seperti inilah yang mesti mendapatkan pengawasan yang ketat,” tegasnya.
Lanjutnya, berbagai upaya telah dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka pembangunan koperasi setempat. Namun dari potret umum, koperasi diseluruh Gianyar disebutkan baru 60 persen dari 1.015 tergolong sudah sehat dan berkembang dengan baik. Namun masih ada sekiatar 49 persen masih membutuhkan perhatian lebih.
Dari sosialisasi ke tujuh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gianyar berbagai masukan telah dirangkum untuk dijadikan evaluasi memajukan perekonomian masyarakat Gianyar meliputi Program KTA, PER mendapat tambahan dana sehingga gerakan koperasi dapat merasakan program tersebut, Penyaluran pupuk bersubsidi, peningkatan pembinaan terhadap koperasi serta perlu diperjuangkan agar koperasi tidak menjadi obyek pajak. asn
Provinsi Pertanyakan Upah Pungut Pajak Rp42 M
Penghasilan pajak Badung ditengarai telah digerogoti melalui Upah Pungut (UP). Para pejabat hingga pegawai di daerah ini menerima UP yang tergolong fantastis, yaitu Rp42 M. Hal ini kontan saja menimbulkan pertanyaan dari pihak Provinsi.
BADUNG (patroli Post) – Dalam pertemuan dengan Pemkab Badung untuk membahas verifikasi APBD Perubahan 2009, Rabu (12/8) kemarin, pihak provinsi mempertanyakan besarnya UP yang mencapai Rp42 miliar.
Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin Sekda Badung I Wayan Subawa dan Tim Anggaran Dewan yang dipimpin Ketua Sementara Dewan Badung, I Made Sumer mengungkapkan, prosentase UP yang ditarik maksimal 5 persen sesuai aturan upah pungut pajak daerah.
Selain itu, Subawa juga menjelaskan UP dihitung dari piutang pajak karena Pemkab Badung sangat yakin piutang pajak akan dapat ditarik.
Awalnya, UP ditetapkan 5 persen. Karena dinilai terlalu besar oleh dewan di masa Bupati Alit Putra , maka diturunkan menjadi 3,5 persen. Tetapi pada masa pemerintahaan Bupati AAN Oka Ratmadi, UP kembali dinaikkan menjadi 5 persen karena anggota Dewan juga kecipratan.
Namun, karena KPK menilai dewan tak berhak menerima UP maka Januari 2009, UP untuk anggota dewan dihapus. Tetapi besarnya UP tetap 5 persen. “Jatah untuk anggota dewan saat ini dialihkan untuk kesejahteraan pegawai,” ujar Subawa memberi alasan.
Disamping masalah UP, banyaknya proyek fisik yang dianggarkan dalam anggaran perubahan juga menjadi pertanyaan pihak Provinsi.
Disebutkan, karena banyaknya proyek maka penyelesaiannya dikhawatirkan tidak akan t tepat waktu. Namun, Subawa memberi alasan, proyek yang masuk dalam anggaran perubahan adalah yang dibiayai oleh dana pusat, yakni DAK atau dana Ad hoc.
Pihak Pemkab Badung yakin penyelesaian proyek tersebut tepat waktu. “Pengerjaannya dilakukan mendahului perubahan,” jelas Subawa. ana
BADUNG (patroli Post) – Dalam pertemuan dengan Pemkab Badung untuk membahas verifikasi APBD Perubahan 2009, Rabu (12/8) kemarin, pihak provinsi mempertanyakan besarnya UP yang mencapai Rp42 miliar.
Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin Sekda Badung I Wayan Subawa dan Tim Anggaran Dewan yang dipimpin Ketua Sementara Dewan Badung, I Made Sumer mengungkapkan, prosentase UP yang ditarik maksimal 5 persen sesuai aturan upah pungut pajak daerah.
Selain itu, Subawa juga menjelaskan UP dihitung dari piutang pajak karena Pemkab Badung sangat yakin piutang pajak akan dapat ditarik.
Awalnya, UP ditetapkan 5 persen. Karena dinilai terlalu besar oleh dewan di masa Bupati Alit Putra , maka diturunkan menjadi 3,5 persen. Tetapi pada masa pemerintahaan Bupati AAN Oka Ratmadi, UP kembali dinaikkan menjadi 5 persen karena anggota Dewan juga kecipratan.
Namun, karena KPK menilai dewan tak berhak menerima UP maka Januari 2009, UP untuk anggota dewan dihapus. Tetapi besarnya UP tetap 5 persen. “Jatah untuk anggota dewan saat ini dialihkan untuk kesejahteraan pegawai,” ujar Subawa memberi alasan.
Disamping masalah UP, banyaknya proyek fisik yang dianggarkan dalam anggaran perubahan juga menjadi pertanyaan pihak Provinsi.
Disebutkan, karena banyaknya proyek maka penyelesaiannya dikhawatirkan tidak akan t tepat waktu. Namun, Subawa memberi alasan, proyek yang masuk dalam anggaran perubahan adalah yang dibiayai oleh dana pusat, yakni DAK atau dana Ad hoc.
Pihak Pemkab Badung yakin penyelesaian proyek tersebut tepat waktu. “Pengerjaannya dilakukan mendahului perubahan,” jelas Subawa. ana
Bupati Badung Dilaporkan Kasus Perusakan
DENPASAR (Patroli Post) – Bupati Badung Anak Agung Gede Agung dilaporkan ke Dit Reskrim Polda Bali atas tuduhan perusakan. Dalam hal ini pelapornya adalah pihak PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
Selain Bupati Badung, terseret pula nama terlapor lainnya, dia adalah I Wayan Adi Arnawa, SH selaku Kepala Polisi Pamong Praja Badung.
Saat berkesempatan menemui awak media di ruang press room Mapolda Bali, Rabu (12/8) kemarin, Kapolda Bali Irjen Sutisna langsung memberi tanggapan atas laporan tersebut.
Jenderal asal Jawa Barat ini berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke meja penyidik itu. “Siapa pun yang dilaporkan, polisi wajib menerima laporan, dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Namun penanganannya tentunya akan dilakukan secara proporsional dan sesuai prosedur yang ada,” jelas Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra.
Ketika dikonfirmasi ke Kasat I Dit Reskrim Polda Bali AKBP Nurwachid, perwira yang sukses mengungkap kasus tewasnya redaktur Radar Bali, AA Prabangsa ini mengatakan bahwa beberapa saksi telah dimintai keterangan terkait laporan tersebut. “Sebenarnya kasus ini sudah lama. Bahkan penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi, diantaranya saksi dari pelapor, saksi dari Pemda, eksekutor pembongkar tower dan Ketua Satpol PP Badung,” ujarnya sembari menjelaskan, pemeriksaan tersebut telah jauh-jauh hari dilakukan sebelum kasus ini tercium oleh awak media.
Disinggung perihal pemanggilan Bupati Badung untuk dilakukan pemeriksaan, Nurwachid mengaku sejauh ini penyidik memang belum melakukan hal itu. Namun, tidak menutup kemungkinan pemanggilan itu akan dilaksanakan.
Hanya saja tambahnya, semuanya masih akan dilihat dulu perkembangannya. “Yang jelas dalam setiap penyelidikan dan penyidikan, kita tetap konsisten. Semua itu akan kembali lagi sesuai dengan proporsional dan prosedur yang ada,” jelasnya.
Sebagaimana informasi yang didapat koran ini, masuknya laporan perusakan berawal dari dicabutnya tower milik PT. Excelcomindo Pratama Tbk yang terletak di Jalan Subak Gerana Banjar Pacung, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung dan di Jalan Raya Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Badung.
Dalam kasus tersebut, pihak pelapor menyebutkan angka kerugian yang harus dialami mencapai Rp7 miliar. rie
Selain Bupati Badung, terseret pula nama terlapor lainnya, dia adalah I Wayan Adi Arnawa, SH selaku Kepala Polisi Pamong Praja Badung.
Saat berkesempatan menemui awak media di ruang press room Mapolda Bali, Rabu (12/8) kemarin, Kapolda Bali Irjen Sutisna langsung memberi tanggapan atas laporan tersebut.
Jenderal asal Jawa Barat ini berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke meja penyidik itu. “Siapa pun yang dilaporkan, polisi wajib menerima laporan, dan selanjutnya akan dilakukan penyelidikan. Namun penanganannya tentunya akan dilakukan secara proporsional dan sesuai prosedur yang ada,” jelas Kapolda didampingi Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra.
Ketika dikonfirmasi ke Kasat I Dit Reskrim Polda Bali AKBP Nurwachid, perwira yang sukses mengungkap kasus tewasnya redaktur Radar Bali, AA Prabangsa ini mengatakan bahwa beberapa saksi telah dimintai keterangan terkait laporan tersebut. “Sebenarnya kasus ini sudah lama. Bahkan penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi, diantaranya saksi dari pelapor, saksi dari Pemda, eksekutor pembongkar tower dan Ketua Satpol PP Badung,” ujarnya sembari menjelaskan, pemeriksaan tersebut telah jauh-jauh hari dilakukan sebelum kasus ini tercium oleh awak media.
Disinggung perihal pemanggilan Bupati Badung untuk dilakukan pemeriksaan, Nurwachid mengaku sejauh ini penyidik memang belum melakukan hal itu. Namun, tidak menutup kemungkinan pemanggilan itu akan dilaksanakan.
Hanya saja tambahnya, semuanya masih akan dilihat dulu perkembangannya. “Yang jelas dalam setiap penyelidikan dan penyidikan, kita tetap konsisten. Semua itu akan kembali lagi sesuai dengan proporsional dan prosedur yang ada,” jelasnya.
Sebagaimana informasi yang didapat koran ini, masuknya laporan perusakan berawal dari dicabutnya tower milik PT. Excelcomindo Pratama Tbk yang terletak di Jalan Subak Gerana Banjar Pacung, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Badung dan di Jalan Raya Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Badung.
Dalam kasus tersebut, pihak pelapor menyebutkan angka kerugian yang harus dialami mencapai Rp7 miliar. rie
Senin, 10 Agustus 2009
Petemon Nyaris Rusuh
Gara-gara Siswi SMA Dibogem Hingga Lebam
Aksi kerusuhan massal nyaris terjadi kembali di Buleleng, Senin (10/8) kemarin, kali ini ketegangan nyaris tersulut di Desa Petemon, Kecamatan Seririt.
SINGARAJA (Patroli Post) - Pemicunya adalah aksi penganiayaan yang dilakukan Agung Hendrayana, beralamat di Banjar Jeroan, Desa Petemon, Seririt, terhadap Komang Anggi Artami (17) warga Banjar Beratan, Desa Petemon, Kecamatan Seririt. Akibatnya, pipi kiri Komang Anggi mengalami bengkak dan lebam.
Tidak terima dengan aksi penganiayaan itu, sejumlah pemuda Dusun Beratan, lantas bermaksud melakukan balasan namun berhasil dicegah tetua desa setempat. Akhirnya aksi mereka dilanjutkan ke Mapolsektif Seririt untuk mengantar korban melaporkan kejadian penganiayaan itu.
Informasi yang berhasil dihimpun Koran ini, kejadian itu bermula saat Anggi dan kawan-kawannya pulang sekolah. Mereka berjalan berbarengan sambil sesekali bercanda dengan celoteh nakal khas anak SMA. Namun tanpa diduga salah seorang teman Anggi mendorong Anggi sehingga mengenai badan Agung Hendrayana.
Tanpa banyak kata, Agung langsung melayangkan bogemnya ke wajah Anggi. Akibat serangan mendadak itu, kontan Anggi menjerit kesakitan dan menutup wajahnya. “Saya tidak menyangka akan dipukul Agung, padahal saat itu saya sedang tidak bercanda dengannya,” terang Anggi, siswi kelas tiga SMA PGRI Seririt saat ditemui di Polsektif Seririt bersama puluhan pemuda dari Dusun Beratan usai melapor. Anggi mengaku, pipi kirinya itu ditonjok sekali hingga ia mengalami luka lebam dan bengkak di pipi kirinya.
Kapolsektif Seririt AKP Wayan Wetem seizin Kapolres Buleleng Istiyono saat dikonfirmasi mengenai kasus penganiyayaan itu menyatakan, pemukulan yang dilakukan oleh Agung terhadap Anggi itu terjadi siang kemarin usai pulang sekolah.
”Kasusnya saat ini sedang kita proses,” tandas Wetem sambil berharap kepada sejumlah pemuda yang mengantar Anggi tidak melakukan upaya balasan dan mempercayakan penangan kasus itu kepada aparat kepolisian. war
Aksi kerusuhan massal nyaris terjadi kembali di Buleleng, Senin (10/8) kemarin, kali ini ketegangan nyaris tersulut di Desa Petemon, Kecamatan Seririt.
SINGARAJA (Patroli Post) - Pemicunya adalah aksi penganiayaan yang dilakukan Agung Hendrayana, beralamat di Banjar Jeroan, Desa Petemon, Seririt, terhadap Komang Anggi Artami (17) warga Banjar Beratan, Desa Petemon, Kecamatan Seririt. Akibatnya, pipi kiri Komang Anggi mengalami bengkak dan lebam.
Tidak terima dengan aksi penganiayaan itu, sejumlah pemuda Dusun Beratan, lantas bermaksud melakukan balasan namun berhasil dicegah tetua desa setempat. Akhirnya aksi mereka dilanjutkan ke Mapolsektif Seririt untuk mengantar korban melaporkan kejadian penganiayaan itu.
Informasi yang berhasil dihimpun Koran ini, kejadian itu bermula saat Anggi dan kawan-kawannya pulang sekolah. Mereka berjalan berbarengan sambil sesekali bercanda dengan celoteh nakal khas anak SMA. Namun tanpa diduga salah seorang teman Anggi mendorong Anggi sehingga mengenai badan Agung Hendrayana.
Tanpa banyak kata, Agung langsung melayangkan bogemnya ke wajah Anggi. Akibat serangan mendadak itu, kontan Anggi menjerit kesakitan dan menutup wajahnya. “Saya tidak menyangka akan dipukul Agung, padahal saat itu saya sedang tidak bercanda dengannya,” terang Anggi, siswi kelas tiga SMA PGRI Seririt saat ditemui di Polsektif Seririt bersama puluhan pemuda dari Dusun Beratan usai melapor. Anggi mengaku, pipi kirinya itu ditonjok sekali hingga ia mengalami luka lebam dan bengkak di pipi kirinya.
Kapolsektif Seririt AKP Wayan Wetem seizin Kapolres Buleleng Istiyono saat dikonfirmasi mengenai kasus penganiyayaan itu menyatakan, pemukulan yang dilakukan oleh Agung terhadap Anggi itu terjadi siang kemarin usai pulang sekolah.
”Kasusnya saat ini sedang kita proses,” tandas Wetem sambil berharap kepada sejumlah pemuda yang mengantar Anggi tidak melakukan upaya balasan dan mempercayakan penangan kasus itu kepada aparat kepolisian. war
Golkar dan Demokrat Ketar-ketir Tak Kebagian Kursi Pimpinan
Golkar dan Demokrat Ketar-ketir Tak Kebagian Kursi Pimpinan
Turunnya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penetapan susunan dan kedudukan (susduk) DPRD yang baru, membuat ketar-ketir Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pasalnya kedua partai besar tersebut kemungkinan tak akan kebagian kursi pimpinan Dewan.
BADUNG (Patroli Post) - Sesuai SE tertanggal 5 Agustus yang diteken Mendagri Mardiyanto tersebut, PDIP selaku partai yang perolehan kursi terbanyak dinyatakan berhak memboyong seluruh pimpinan DPRD Badung yang terdiri atas Ketua dan dua Wakil Ketua.
Maka dengan demikian Partai Golkar dan Partai Demokrat yang meraih suara terbanyak nomor 2 dan 3 tidak akan jatah kursi Wakil Ketua Dewan Badung. Apalagi, susduk tersebut menegaskan bahwa penetapan pimpinan DPRD definitif harus berdasarkan susduk UU yang baru sebagai pengganti UU No 22 Tahun 2003.
Berlakunya susduk baru tersebut sempat diutarakan oleh Ketua KPUD Badung I Wayan Jondra belum lama ini. Menurut Jondra, partai perolehan kursi terbanyak berhak atas kursi ketiga pimpinan Dewan Badung. Jondra juga memastikan partai gurem yang jumlahnya sebanyak 6 perwakilan di Badung dapat membentuk satu fraksi. Minimal satu fraksi anggotanya 4 orang sama dengan jumlah komisi di DPRD Badung.
“SE mendagri itu kita terima Jumat malam lalu. Kalau memang susduknya ngomong begitu mau bilang apa. Kita bergerak harus sesuai aturan,” ungkap Sekretaris DPRD Badung I Komang Gde Sutrisna, ketika ditemui di Kantor DPRD Badung, Senin (10/8) kemarin.
Salah Tafsir
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Badung I Ketut Suiasa yang berasal dari Partai Golkar masih belum percaya kalau semua pimpinan di DPRD Badung bakal dipegang PDIP. Menurut dia, KPU Badung keliru dalam menafsirkan pasal per pasal dalam susduk tersebut.
“Saya mengecam seorang Ketua KPU Badung sampai melontarkan pernyataan seperti. Susduk sejauh ini belum ada ketetapan hukum dan belum disahkan dalam lembaran negara sebagai sebuah UU,kok Ketua KPU sudah ngomongnya begitu, tau gak dia akibatnya dari pernyataannya itu. Politik di Badung bisa ribut. Salah lagi dia menafsirkan isi hukum dari susduk itu,” jelas Suiasa panjang lebar.
Politisi asal Pecatu ini menilai, sangat tidak masuk akal ketiga pimpinan di Dewan Badung penjabatnya dari partai itu-itu saja. “Kalau benar begitu, partai besar lainnya gimana? Memang bisa dia (PDIP, red) kerja sendiri,” ujarnya bertanya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Fraksi Golkar Badung ini mengingatkan, KPU selaku lembaga independen tidak boleh menafsirkan sendiri terhadap aturan yang ada.
Apalagi aturan tersebut belum memiliki kepastian hukum tetap. “KPU Pusat aja tidak berikan statemen apa-apa,kok KPU Badung berani,” tanyanya.
Sementara itu, kubu Fraksi PDIP, Senin (10/8) kemarin, secara khusus telah melakukan pembahasan terhadap susduk yang membuat deg-degan dua partai pesaingnya.
Rencananya, hari ini DPRD Badung akan menggelar rapat untuk membentuk kelengkapan DPRD Badung. ana
Turunnya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penetapan susunan dan kedudukan (susduk) DPRD yang baru, membuat ketar-ketir Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pasalnya kedua partai besar tersebut kemungkinan tak akan kebagian kursi pimpinan Dewan.
BADUNG (Patroli Post) - Sesuai SE tertanggal 5 Agustus yang diteken Mendagri Mardiyanto tersebut, PDIP selaku partai yang perolehan kursi terbanyak dinyatakan berhak memboyong seluruh pimpinan DPRD Badung yang terdiri atas Ketua dan dua Wakil Ketua.
Maka dengan demikian Partai Golkar dan Partai Demokrat yang meraih suara terbanyak nomor 2 dan 3 tidak akan jatah kursi Wakil Ketua Dewan Badung. Apalagi, susduk tersebut menegaskan bahwa penetapan pimpinan DPRD definitif harus berdasarkan susduk UU yang baru sebagai pengganti UU No 22 Tahun 2003.
Berlakunya susduk baru tersebut sempat diutarakan oleh Ketua KPUD Badung I Wayan Jondra belum lama ini. Menurut Jondra, partai perolehan kursi terbanyak berhak atas kursi ketiga pimpinan Dewan Badung. Jondra juga memastikan partai gurem yang jumlahnya sebanyak 6 perwakilan di Badung dapat membentuk satu fraksi. Minimal satu fraksi anggotanya 4 orang sama dengan jumlah komisi di DPRD Badung.
“SE mendagri itu kita terima Jumat malam lalu. Kalau memang susduknya ngomong begitu mau bilang apa. Kita bergerak harus sesuai aturan,” ungkap Sekretaris DPRD Badung I Komang Gde Sutrisna, ketika ditemui di Kantor DPRD Badung, Senin (10/8) kemarin.
Salah Tafsir
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Badung I Ketut Suiasa yang berasal dari Partai Golkar masih belum percaya kalau semua pimpinan di DPRD Badung bakal dipegang PDIP. Menurut dia, KPU Badung keliru dalam menafsirkan pasal per pasal dalam susduk tersebut.
“Saya mengecam seorang Ketua KPU Badung sampai melontarkan pernyataan seperti. Susduk sejauh ini belum ada ketetapan hukum dan belum disahkan dalam lembaran negara sebagai sebuah UU,kok Ketua KPU sudah ngomongnya begitu, tau gak dia akibatnya dari pernyataannya itu. Politik di Badung bisa ribut. Salah lagi dia menafsirkan isi hukum dari susduk itu,” jelas Suiasa panjang lebar.
Politisi asal Pecatu ini menilai, sangat tidak masuk akal ketiga pimpinan di Dewan Badung penjabatnya dari partai itu-itu saja. “Kalau benar begitu, partai besar lainnya gimana? Memang bisa dia (PDIP, red) kerja sendiri,” ujarnya bertanya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Fraksi Golkar Badung ini mengingatkan, KPU selaku lembaga independen tidak boleh menafsirkan sendiri terhadap aturan yang ada.
Apalagi aturan tersebut belum memiliki kepastian hukum tetap. “KPU Pusat aja tidak berikan statemen apa-apa,kok KPU Badung berani,” tanyanya.
Sementara itu, kubu Fraksi PDIP, Senin (10/8) kemarin, secara khusus telah melakukan pembahasan terhadap susduk yang membuat deg-degan dua partai pesaingnya.
Rencananya, hari ini DPRD Badung akan menggelar rapat untuk membentuk kelengkapan DPRD Badung. ana
2010, Bandara Selaparang ‘Ditutup’
2010, Bandara Selaparang ‘Ditutup’
Pemprov NTB Tak Mampu Kembangkan Pelabuhan Lembar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dipastikan tidak akan memfungsikan kembali Bandara Selaparang di wilayah Rembiga Kota Mataram. Pasalnya, awal 2010, sesuai target Pemda, Bandara Internasional Lombok (BIL) diwilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai beroperasi.
MATARAM (Patroli Post) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, H. Ahmad Baharuddin, saat memberikan paparannya kepada rombongan Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando (Sesko) dengan jajaran pejabat dilingkup Pemprov NTB mengatakan, pada dasarnya hingga kini, pembangunan BIL di Loteng telah mencapai kisaran 39 Persen.
Terlebih, anggaran yang direncanakan sebelumnya senilai Rp. 650 miliar dipastikan akan naik menjadi Rp779 miliar. Hal ini menyusul, adanya pekerjaan tambahan pada bangunan fisik BIL. Selain itu kenaikan juga disebabkan adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan harga yang belum ditenderkan.
Seperti diketahui, pemprov NTB harus menambah anggaran sebesar Rp119 miliar dari anggaran sebelumnya Rp110 miliar. Selain itu Pemkab Lombok Tengah juga harus mengeluarkan dana Rp41 miliar. “Dengan kondisi ini, maka target perkiraan pembangunan BIL akan bisa rampung pada September 2009 mendatang,” kata H Ahmad Baharuddin, Senin (10/6) kemarin.
Dikatakan Baharuddin, sejatinya sesuai restra dan permintaan dari Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Mataram dan diperkuat oleh management Angkasa Pura setempat, direncanakan lahan Bandara Selaparang Mataram akan dijadikan lokasi komando pertahanan udara khusus di wilayah timur Indonesia.
“Surat pengajuan sudah kita terima dan telah disetujui pihak pemda untuk diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna meningkatkan status bandara komersial Selaparang menjadi bandara teritori meliter yang pengelolaanya dibawah AURI. Namun, hingga kini kita masih menunggu keputusan politik pak Persiden terhadap hal ini,” ujarnya seraya menambahkan, surat pengajuan telah dikirimkan beberapa waktu lalu seiring dengan mulai dibangunnya run way Bandara Internasional Lombok (BIL). rul
Pemprov NTB Tak Mampu Kembangkan Pelabuhan Lembar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dipastikan tidak akan memfungsikan kembali Bandara Selaparang di wilayah Rembiga Kota Mataram. Pasalnya, awal 2010, sesuai target Pemda, Bandara Internasional Lombok (BIL) diwilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mulai beroperasi.
MATARAM (Patroli Post) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, H. Ahmad Baharuddin, saat memberikan paparannya kepada rombongan Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando (Sesko) dengan jajaran pejabat dilingkup Pemprov NTB mengatakan, pada dasarnya hingga kini, pembangunan BIL di Loteng telah mencapai kisaran 39 Persen.
Terlebih, anggaran yang direncanakan sebelumnya senilai Rp. 650 miliar dipastikan akan naik menjadi Rp779 miliar. Hal ini menyusul, adanya pekerjaan tambahan pada bangunan fisik BIL. Selain itu kenaikan juga disebabkan adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan harga yang belum ditenderkan.
Seperti diketahui, pemprov NTB harus menambah anggaran sebesar Rp119 miliar dari anggaran sebelumnya Rp110 miliar. Selain itu Pemkab Lombok Tengah juga harus mengeluarkan dana Rp41 miliar. “Dengan kondisi ini, maka target perkiraan pembangunan BIL akan bisa rampung pada September 2009 mendatang,” kata H Ahmad Baharuddin, Senin (10/6) kemarin.
Dikatakan Baharuddin, sejatinya sesuai restra dan permintaan dari Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Mataram dan diperkuat oleh management Angkasa Pura setempat, direncanakan lahan Bandara Selaparang Mataram akan dijadikan lokasi komando pertahanan udara khusus di wilayah timur Indonesia.
“Surat pengajuan sudah kita terima dan telah disetujui pihak pemda untuk diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna meningkatkan status bandara komersial Selaparang menjadi bandara teritori meliter yang pengelolaanya dibawah AURI. Namun, hingga kini kita masih menunggu keputusan politik pak Persiden terhadap hal ini,” ujarnya seraya menambahkan, surat pengajuan telah dikirimkan beberapa waktu lalu seiring dengan mulai dibangunnya run way Bandara Internasional Lombok (BIL). rul
Dir Reskrim Bantah Tudingan Miring
Dir Reskrim Bantah Tudingan Miring
Penyidik Bongkar Kasus Internal Vila The Bli Bli
Dituding mengintervensi kinerja satpam Vila The Bli Bli Residen, di Jalan Braban No. 99X Banjar Taman Kerobokan Badung, Dir Reskrim Polda Bali Kombes Pol Wilmar Marpaung, akhirnya mengeluarkan pernyataan bantahan.
DENPASAR (Patroli Post) – Kendati tak datang langsung menemui sejumlah awak media, perwira melati tiga asal Sumatera Utara (Sumut) ini, melalui salah satu penyidik yaitu Kompol Tri Kuncoro, Senin (10/8) kemarin mengklarifikasi berita yang dinilai merugikan pihak kepolisian khususnya Dir Reskrim Polda Bali.
Dalam keterangannya, Kuncoro menjelaskan kronologi kejadian versi penyelidikan kepolisian. Dikatakan, 20 Mei 2005, Su Pei Rong bersama istrinya Liu Yu Tseng mendirikan PT Meriment Liesure di kawasan Jalan Braban 99X Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung. Su Pei Rong sebagai Komisaris, dan Liu Yu Tseng sebagai Direktur.
Seiring berjalannya waktu, 23 November 2005, Su Pei Rong memberi kuasa kepada Swarna Safri alias Inggrid untuk mengurus mewakili kedua pemilik perusahaan dalam semua izin yang diperlukan dengan mengatasnamakan Swarna Safri selaku penerima kuasa (dalam hal ini membangun The Bli Bli Residen,-red). “Setelah dipercayakan mengurus semuanya, dalam pelaksanannya Swarna Safri selaku penerima kuasa, dituding telah melakukan banyak kebohongan dan penyimpangan,” jelas Kompol Tri Kuncoro.
Penyimpangan tersebut diantaranya, mengangkat dan memberhentikan karyawan tanpa seizin dan sepengetahuan pemberi kuasa, ada indikasi menguasai villa, juga terlibat penggelapkan uang dan mark up biaya operasional perusahaan, bahkan sekitar 22 – 26 Juli 2009, Laptop milik Su Pei Rong yang selama ini ditaruh di perusahaan juga hilang, sehingga ada dugaan dibawa Inggrid, karena ia sering menggunakannya.
“Dugaan-dugaan itu juga diperkuat ketika pemberi kuasa datang ke Bali untuk melihat perusahaan tersebut, tapi yang bersangkutan berusaha mengusirnya agar keluar dari perusahaan dan mengakui bahwa perusahaan tersebut adalah miliknya pribadi, baik kepada pemberi kuasa maupun kepada orang lain,” imbuh Kuncoro, didampingi Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra.
Lebih lanjut, dikatakan 24 Juli 2009, Su Pei Rong melaporkan Inggrid ke Dit Reskrim Polda Bali untuk kasus pencurian dan penggelapan di PT Merriment Liesure dan The Bli Bli Residen. Menindaklanjuti itu, penyidik melakukan panggilan kepada dua orang karyawan perusahaan tersebut sebagai saksi.
“Sekitar 2 Agustus 2009, pukul 11.30 Wita, Dir Reskrim ditelpon Jimmy Kaligis (penerjemah pelapor,-red) yang menjelaskan dirinya ketakutan karena didatangi tiga orang tidak dikenal. Karena Dir Reskrim kebetulan berada tidak jauh dari lokasi, maka langsung ke The Bli Bli Residen tempat Jimmy Kaligis menginap. Selanjutnya, menelpon penyidik yang menangani kasus tersebut,” terang Kuncoro.
Sekitar 30 menit kemudian, penyidik yang menangani kasus tersebut datang ke TKP dan menjelaskan permasalahannya sehingga masing-masing pihak bisa tahu yang sebenarnya dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saat itulah, Dir Reskrim bertemu dengan Wayan Ardika (Manager Marketing) dan Nyoman Widana (Security), selanjutnya menanyakan status keduanya. Namun permasalahan meruncing ketika Widana dan Ardika menunjukkan kontrak kerja mereka. Sebaliknya, Dir Reskrim mengatakan surat kontrak kerja tersebut tidak sah.
“Tidak sah karena kedua orang tersebut diangkat sebagai karyawan tanpa sepengetahuan dari Su Pei Rong selaku Komisaris. Informasi yang kita dapat, keduanya bukan sebagai karyawan, namun bodyguard-nya Swarna Safri alias Inggrid,” ujar Kuncoro menjelaskan status Widana dan Ardika.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kabid Humas Polda Bali Kombes Gde Sugianyar berharap semua pihak dapat menahan diri, sehingga tidak memperkeruh suasana serta menghormati proses hukum juga penyidikan yang sedang berlangsung demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. rie
Penyidik Bongkar Kasus Internal Vila The Bli Bli
Dituding mengintervensi kinerja satpam Vila The Bli Bli Residen, di Jalan Braban No. 99X Banjar Taman Kerobokan Badung, Dir Reskrim Polda Bali Kombes Pol Wilmar Marpaung, akhirnya mengeluarkan pernyataan bantahan.
DENPASAR (Patroli Post) – Kendati tak datang langsung menemui sejumlah awak media, perwira melati tiga asal Sumatera Utara (Sumut) ini, melalui salah satu penyidik yaitu Kompol Tri Kuncoro, Senin (10/8) kemarin mengklarifikasi berita yang dinilai merugikan pihak kepolisian khususnya Dir Reskrim Polda Bali.
Dalam keterangannya, Kuncoro menjelaskan kronologi kejadian versi penyelidikan kepolisian. Dikatakan, 20 Mei 2005, Su Pei Rong bersama istrinya Liu Yu Tseng mendirikan PT Meriment Liesure di kawasan Jalan Braban 99X Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Badung. Su Pei Rong sebagai Komisaris, dan Liu Yu Tseng sebagai Direktur.
Seiring berjalannya waktu, 23 November 2005, Su Pei Rong memberi kuasa kepada Swarna Safri alias Inggrid untuk mengurus mewakili kedua pemilik perusahaan dalam semua izin yang diperlukan dengan mengatasnamakan Swarna Safri selaku penerima kuasa (dalam hal ini membangun The Bli Bli Residen,-red). “Setelah dipercayakan mengurus semuanya, dalam pelaksanannya Swarna Safri selaku penerima kuasa, dituding telah melakukan banyak kebohongan dan penyimpangan,” jelas Kompol Tri Kuncoro.
Penyimpangan tersebut diantaranya, mengangkat dan memberhentikan karyawan tanpa seizin dan sepengetahuan pemberi kuasa, ada indikasi menguasai villa, juga terlibat penggelapkan uang dan mark up biaya operasional perusahaan, bahkan sekitar 22 – 26 Juli 2009, Laptop milik Su Pei Rong yang selama ini ditaruh di perusahaan juga hilang, sehingga ada dugaan dibawa Inggrid, karena ia sering menggunakannya.
“Dugaan-dugaan itu juga diperkuat ketika pemberi kuasa datang ke Bali untuk melihat perusahaan tersebut, tapi yang bersangkutan berusaha mengusirnya agar keluar dari perusahaan dan mengakui bahwa perusahaan tersebut adalah miliknya pribadi, baik kepada pemberi kuasa maupun kepada orang lain,” imbuh Kuncoro, didampingi Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Gde Sugianyar Dwi Putra.
Lebih lanjut, dikatakan 24 Juli 2009, Su Pei Rong melaporkan Inggrid ke Dit Reskrim Polda Bali untuk kasus pencurian dan penggelapan di PT Merriment Liesure dan The Bli Bli Residen. Menindaklanjuti itu, penyidik melakukan panggilan kepada dua orang karyawan perusahaan tersebut sebagai saksi.
“Sekitar 2 Agustus 2009, pukul 11.30 Wita, Dir Reskrim ditelpon Jimmy Kaligis (penerjemah pelapor,-red) yang menjelaskan dirinya ketakutan karena didatangi tiga orang tidak dikenal. Karena Dir Reskrim kebetulan berada tidak jauh dari lokasi, maka langsung ke The Bli Bli Residen tempat Jimmy Kaligis menginap. Selanjutnya, menelpon penyidik yang menangani kasus tersebut,” terang Kuncoro.
Sekitar 30 menit kemudian, penyidik yang menangani kasus tersebut datang ke TKP dan menjelaskan permasalahannya sehingga masing-masing pihak bisa tahu yang sebenarnya dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saat itulah, Dir Reskrim bertemu dengan Wayan Ardika (Manager Marketing) dan Nyoman Widana (Security), selanjutnya menanyakan status keduanya. Namun permasalahan meruncing ketika Widana dan Ardika menunjukkan kontrak kerja mereka. Sebaliknya, Dir Reskrim mengatakan surat kontrak kerja tersebut tidak sah.
“Tidak sah karena kedua orang tersebut diangkat sebagai karyawan tanpa sepengetahuan dari Su Pei Rong selaku Komisaris. Informasi yang kita dapat, keduanya bukan sebagai karyawan, namun bodyguard-nya Swarna Safri alias Inggrid,” ujar Kuncoro menjelaskan status Widana dan Ardika.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kabid Humas Polda Bali Kombes Gde Sugianyar berharap semua pihak dapat menahan diri, sehingga tidak memperkeruh suasana serta menghormati proses hukum juga penyidikan yang sedang berlangsung demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif. rie
KUD Surya Mertha, Gandeng Swasta Rancang Waralaba
KUD Surya Mertha, Gandeng Swasta Rancang Waralaba
Koperasi Unit Desa (KUD) Surya Mertha di Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Jembrana adalah salah satu koperasi sukses yang mampu memberikan kontribusi kepada anggotanya. Rahasia sikses, KUD menggandeng swasta serta menerapkan sistem wararaba.
NEGARA (Patroli Post) - KUD Surya Mertha yang didirikan sejak tahun 1996, dengan 3000 anggota ini merupakan koperasi serba usaha. Selain unit simpan pinjam, KUD yang pernah meraih penghargaan tingkat Propinsi Bali sebagai Juara I dalam Koperasi Produsen ini, juga memiliki unit usaha pengolahan atau produsen hasil bumi, diantaranya unit kakao, kelapa butiran, kopi bubuk, cengeh serta penggilingan beras.
Ketua KUD Surya Mertha, I Made Sudirna membeberkan, selain unit usaha itu, pihaknya juga membeli gabah petani yang selanjutnya digiling, dan berasnya dibeli oleh Pemkab untuk disalurkan ke PNS Pemkab Jembrana.
“Dana talangan dari Pemkab besarnya 4, 5 juta dan dibagi untuk 6 KUD, KUD kami mendapat bantuan sebesar Rp 700 juta, dari dana itu kami membeli gabah petani dengan harga bersaing, setelah gabah itu kami giling, berasnya dibeli kembali oleh Pemkab untuk didistribusikan ke PNS Jembrana,” beber Sudirna.
Kebijakan Pemkab dengan memberikan dana talangan tersebut, kata Sudirna merupakan kebijakan Pemkab Jembrana ini untuk memproteski petani Jembrana.
“Kita harapkan agar kebijakan ini terus berlanjut, meski nantinya Pak Bupati tidak jadi bupati lagi. Karena kami terbukti kebijakan tersebut benar-benar membantu petani,” harap Sudirna.
Dibeberkan Sudirna dalam hal memproteksi dimaksud, pada saat musim panen biasanya para tengkulak atau pihak swasta yang datang dari luar Jembrana membeli gabah petani dengan harga murah.
“Adanya dana talangan yang dikelola sejumlah KUD di Jembrana, sehingga kami bisa melakukan perlawanan terhadap pembeli dari luar, misalnya kalau ada bos dari Denpasar yang membeli gabah Rp1800 perkilonya, kami bisa melawan hingga Rp2.100. Ini artinya kita telah memberikan proteksi kepada petani sehingga petani tidak dirugikan,” beber Sudirna.
Selain itu lanjut Sudirna, KUD Surya Mertha merupakan satu-satunya KUD yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta (retail) secara waralaba. “Selain mendapatkan keuntungan kami juga menempatkan tenaga kerja pada retail tersebut,“ ujarnya. yud
Koperasi Unit Desa (KUD) Surya Mertha di Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Jembrana adalah salah satu koperasi sukses yang mampu memberikan kontribusi kepada anggotanya. Rahasia sikses, KUD menggandeng swasta serta menerapkan sistem wararaba.
NEGARA (Patroli Post) - KUD Surya Mertha yang didirikan sejak tahun 1996, dengan 3000 anggota ini merupakan koperasi serba usaha. Selain unit simpan pinjam, KUD yang pernah meraih penghargaan tingkat Propinsi Bali sebagai Juara I dalam Koperasi Produsen ini, juga memiliki unit usaha pengolahan atau produsen hasil bumi, diantaranya unit kakao, kelapa butiran, kopi bubuk, cengeh serta penggilingan beras.
Ketua KUD Surya Mertha, I Made Sudirna membeberkan, selain unit usaha itu, pihaknya juga membeli gabah petani yang selanjutnya digiling, dan berasnya dibeli oleh Pemkab untuk disalurkan ke PNS Pemkab Jembrana.
“Dana talangan dari Pemkab besarnya 4, 5 juta dan dibagi untuk 6 KUD, KUD kami mendapat bantuan sebesar Rp 700 juta, dari dana itu kami membeli gabah petani dengan harga bersaing, setelah gabah itu kami giling, berasnya dibeli kembali oleh Pemkab untuk didistribusikan ke PNS Jembrana,” beber Sudirna.
Kebijakan Pemkab dengan memberikan dana talangan tersebut, kata Sudirna merupakan kebijakan Pemkab Jembrana ini untuk memproteski petani Jembrana.
“Kita harapkan agar kebijakan ini terus berlanjut, meski nantinya Pak Bupati tidak jadi bupati lagi. Karena kami terbukti kebijakan tersebut benar-benar membantu petani,” harap Sudirna.
Dibeberkan Sudirna dalam hal memproteksi dimaksud, pada saat musim panen biasanya para tengkulak atau pihak swasta yang datang dari luar Jembrana membeli gabah petani dengan harga murah.
“Adanya dana talangan yang dikelola sejumlah KUD di Jembrana, sehingga kami bisa melakukan perlawanan terhadap pembeli dari luar, misalnya kalau ada bos dari Denpasar yang membeli gabah Rp1800 perkilonya, kami bisa melawan hingga Rp2.100. Ini artinya kita telah memberikan proteksi kepada petani sehingga petani tidak dirugikan,” beber Sudirna.
Selain itu lanjut Sudirna, KUD Surya Mertha merupakan satu-satunya KUD yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta (retail) secara waralaba. “Selain mendapatkan keuntungan kami juga menempatkan tenaga kerja pada retail tersebut,“ ujarnya. yud
Fenomena : Saya Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi
Saya Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi
Pengakuan Seorang Korban HIV-
Oleh : IDA AYU PUTU RUPINI
SUR, demikian inisial perempuan satu ini. Dia sudah lama hidup dengan HIV. Jalan ini tidak pernah dipilihnya, tapi harus dia jalani. Kenapa SUR terinfeksi HIV? Ada satu titik dimasa lalu yang mengantarkan dia ke jalan ini. Berikut penuturannya.
Dulu, kehidupan keluarga saya sangat bahagia. Orangtua kami sangat menyayangi anak-anaknya. Saya berasal dari desa terpencil di pedalaman Bali, jauh dari keramaian dan kepenatan ramainya ibu kota. Bagi saya , masa kecil yang begitui indah tidak akan pernah saya lupakan begitu saja, apalagi masa-masa sekolah dulu.
Masa SMA saya habiskan di ibu kota provinsi (Denpasar-red). Waktu itu, ketika duduk di bangku SMA, saya sudah mulai merasakan jatuh cinta. Lain desa, lain kota.
Denpasar membuat kehidupan saya berubah drastic. Saya mulai mengenal narkoba, gonta-ganti pacar. Memang benar kata orang, sekejam-kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota.
Saya melewatkan masa muda dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Cita-cita saya hancur berantakan. Saya tidak pernah ingat kalau saya punya keluarga yang begitu menyayangi saya.Yang ada di pikiran saya waktu itu hanya memakai dan memakai (narkoba-red), melakukan tindak criminal, masuk penjara dan sampai akhirnya ditinggal suami.
Saat saya mulai menyadari kesalahan-kesalahan itu, saya dikagetkan dengan status saya. Saya telah terinfeksi HIV. Mau mati rasanya waktu pertama kali menerima hasil tes. Saat itu merupakan kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Dengan HIV dan status sebagai janda, lengkaplah sudah penderitaan saya.
Tapi saya tidak mau larut dengan kesedihan-kesedihan atau penyesalan di masa lalu. Saya harus bangkit dan bangun dari mimpi buruk untuk meraih masa depan yang lebih baik, walaupun dengan virus HIV ada di dalam tubuh saya. Apalagi saat ini saya memiliki seorang anak yang harus saya didik dengan baik. Dan walaupun saya terinfeksi HIV, saya masih bias berkarya dan bekerja seperti orang lain pada umumnya.
Saat ini saya sudah menjadi aktivis di yayasan yang bergerak di bidang penanggulangan narkoba, HIV dan AIDS. Tujuan pekerjaan saya untuk memutus tali rantai penularan HIV di Bali. Saya juga tidak akan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Di sisa-sisa hidup ini, saya ingin melaluinya dengan hal-hal terbaik yang berguna untuk saya, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
HIV bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak yang ingin saya lakukan. Saya ingin hidup seribu tahun lagi, walaupun virus-virus HIV ada di dalam tubuh saya.
Pengakuan Seorang Korban HIV-
Oleh : IDA AYU PUTU RUPINI
SUR, demikian inisial perempuan satu ini. Dia sudah lama hidup dengan HIV. Jalan ini tidak pernah dipilihnya, tapi harus dia jalani. Kenapa SUR terinfeksi HIV? Ada satu titik dimasa lalu yang mengantarkan dia ke jalan ini. Berikut penuturannya.
Dulu, kehidupan keluarga saya sangat bahagia. Orangtua kami sangat menyayangi anak-anaknya. Saya berasal dari desa terpencil di pedalaman Bali, jauh dari keramaian dan kepenatan ramainya ibu kota. Bagi saya , masa kecil yang begitui indah tidak akan pernah saya lupakan begitu saja, apalagi masa-masa sekolah dulu.
Masa SMA saya habiskan di ibu kota provinsi (Denpasar-red). Waktu itu, ketika duduk di bangku SMA, saya sudah mulai merasakan jatuh cinta. Lain desa, lain kota.
Denpasar membuat kehidupan saya berubah drastic. Saya mulai mengenal narkoba, gonta-ganti pacar. Memang benar kata orang, sekejam-kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota.
Saya melewatkan masa muda dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Cita-cita saya hancur berantakan. Saya tidak pernah ingat kalau saya punya keluarga yang begitu menyayangi saya.Yang ada di pikiran saya waktu itu hanya memakai dan memakai (narkoba-red), melakukan tindak criminal, masuk penjara dan sampai akhirnya ditinggal suami.
Saat saya mulai menyadari kesalahan-kesalahan itu, saya dikagetkan dengan status saya. Saya telah terinfeksi HIV. Mau mati rasanya waktu pertama kali menerima hasil tes. Saat itu merupakan kenangan yang tidak pernah saya lupakan. Dengan HIV dan status sebagai janda, lengkaplah sudah penderitaan saya.
Tapi saya tidak mau larut dengan kesedihan-kesedihan atau penyesalan di masa lalu. Saya harus bangkit dan bangun dari mimpi buruk untuk meraih masa depan yang lebih baik, walaupun dengan virus HIV ada di dalam tubuh saya. Apalagi saat ini saya memiliki seorang anak yang harus saya didik dengan baik. Dan walaupun saya terinfeksi HIV, saya masih bias berkarya dan bekerja seperti orang lain pada umumnya.
Saat ini saya sudah menjadi aktivis di yayasan yang bergerak di bidang penanggulangan narkoba, HIV dan AIDS. Tujuan pekerjaan saya untuk memutus tali rantai penularan HIV di Bali. Saya juga tidak akan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Di sisa-sisa hidup ini, saya ingin melaluinya dengan hal-hal terbaik yang berguna untuk saya, keluarga dan masyarakat pada umumnya.
HIV bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak yang ingin saya lakukan. Saya ingin hidup seribu tahun lagi, walaupun virus-virus HIV ada di dalam tubuh saya.
Suara Demokrasi
Suara Demokrasi
Dalam sistem demokrasi, suara pemerintah bukanlah satu-satunya suara yang bisa didengar rakyat. Ada banyak suara lain yang berdegung di telinga yang bahkan mengalahkan nyaring suara pemerintah.
Untuk bisa didengar dan dipercaya, suara pemerintah tidak hanya bisa sekadar dibunyikan dengan nyaring. Dibutuhkan bukti-bukti dan logika yang kuat di balik suara tersebut.
Begitulah yang terjadi ketika seorang teroris terkapar di sebuah rumah terpencil di Temanggung dengan tubuh penuh peluru dan kepala terbelah. Pihak Polri yakin bahwa teroris itu adalah Noordin M Top, sekalipun belum mengumumkan secara resmi.
Tetapi suara-suara yang meragukan bahwa teroris tersebut Noordin M Top tampaknya lebih nyaring terdengar.
Suara-suara yang meragukan kebenaran cerita pihak Polri tersebut sejauh ini tidak hanya dilandasi spekulasi teoritis mengenai kebiasaan Noordin M Top. Tidak mungkin biang teroris tersebut dibiarkan sendiri di dalam rumah tanpa pengawalan. Selain itu biasanya Noordin M Top melengkapi tubuhnya dengan rompi bom bunuh diri yang pasti akan meledak jika terdesak.
Seorang pengamat militer yang dekat dengan pihak Densus 88 bahkan mengaku sudah melihat foto korban dan menyebutkan tidak mirip dengan sosok Noordin M Top sebagaimana dalam foto yang disebar aparat kepolisian di berbagai kota sebulan terakhir.
Jaringan TV Al Jazeera bahkan memberitakan sidik jari mayat teroris Temanggung bukan milik Noordin.
Sialnya lagi, suara-suara yang meragukan bahwa teroris Temanggung yang mati di kamar mandi tersebut adalah Noordin, bukan berasal dari sembarang orang. Ada yang berasal dari mantan rekannya ketika masih di jaringan Jamaah Islamiyah. Juga mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) dan seorang pengamat asing yang menyibukkan diri meneliti jaringan Jamaah Islamiyah selama bertahun-tahun.
Bahkan ada yang berpendapat lebih ekstrem bahwa Noordin M Top hanyalah rekaan polisi semata-mata seperti diutarakan seorang mantan Kepala Bakin (sebelum berubah menjadi BIN). Menurut dia Noordin M Top hanya sosok yang digunakan pihak asing untuk menjelek-jelekan Islam.
Pendek kata keyakinan Polri tengah dikepung secara ketat oleh tokoh-tokoh di atas.
Satu-satunya cara untuk keluar dari kepungan di atas adalah dengan memaparkan hasil uji DNA korban. Dan pemaparan tersebut harus se-transparan mungkin. Jika tidak maka suara-suara yang meragukan sosok Noordin tidak akan bisa dibungkam, bahkan akan semakin menggila.
Seandainyapun hasil uji DNA menyebutkan teroris Temanggung bukan Noordin M Top, tak sedikitpun meluntur kebanggaan rakyat akan kerja Densus 88.
Mereka hanya perlu sedikit waktu lagi untuk menangkap Noordin asli untuk selanjutnya menangkap gembong teroris lainnya macam Umar Patek dan Dulmatin.
Dalam sistem demokrasi, suara pemerintah bukanlah satu-satunya suara yang bisa didengar rakyat. Ada banyak suara lain yang berdegung di telinga yang bahkan mengalahkan nyaring suara pemerintah.
Untuk bisa didengar dan dipercaya, suara pemerintah tidak hanya bisa sekadar dibunyikan dengan nyaring. Dibutuhkan bukti-bukti dan logika yang kuat di balik suara tersebut.
Begitulah yang terjadi ketika seorang teroris terkapar di sebuah rumah terpencil di Temanggung dengan tubuh penuh peluru dan kepala terbelah. Pihak Polri yakin bahwa teroris itu adalah Noordin M Top, sekalipun belum mengumumkan secara resmi.
Tetapi suara-suara yang meragukan bahwa teroris tersebut Noordin M Top tampaknya lebih nyaring terdengar.
Suara-suara yang meragukan kebenaran cerita pihak Polri tersebut sejauh ini tidak hanya dilandasi spekulasi teoritis mengenai kebiasaan Noordin M Top. Tidak mungkin biang teroris tersebut dibiarkan sendiri di dalam rumah tanpa pengawalan. Selain itu biasanya Noordin M Top melengkapi tubuhnya dengan rompi bom bunuh diri yang pasti akan meledak jika terdesak.
Seorang pengamat militer yang dekat dengan pihak Densus 88 bahkan mengaku sudah melihat foto korban dan menyebutkan tidak mirip dengan sosok Noordin M Top sebagaimana dalam foto yang disebar aparat kepolisian di berbagai kota sebulan terakhir.
Jaringan TV Al Jazeera bahkan memberitakan sidik jari mayat teroris Temanggung bukan milik Noordin.
Sialnya lagi, suara-suara yang meragukan bahwa teroris Temanggung yang mati di kamar mandi tersebut adalah Noordin, bukan berasal dari sembarang orang. Ada yang berasal dari mantan rekannya ketika masih di jaringan Jamaah Islamiyah. Juga mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) dan seorang pengamat asing yang menyibukkan diri meneliti jaringan Jamaah Islamiyah selama bertahun-tahun.
Bahkan ada yang berpendapat lebih ekstrem bahwa Noordin M Top hanyalah rekaan polisi semata-mata seperti diutarakan seorang mantan Kepala Bakin (sebelum berubah menjadi BIN). Menurut dia Noordin M Top hanya sosok yang digunakan pihak asing untuk menjelek-jelekan Islam.
Pendek kata keyakinan Polri tengah dikepung secara ketat oleh tokoh-tokoh di atas.
Satu-satunya cara untuk keluar dari kepungan di atas adalah dengan memaparkan hasil uji DNA korban. Dan pemaparan tersebut harus se-transparan mungkin. Jika tidak maka suara-suara yang meragukan sosok Noordin tidak akan bisa dibungkam, bahkan akan semakin menggila.
Seandainyapun hasil uji DNA menyebutkan teroris Temanggung bukan Noordin M Top, tak sedikitpun meluntur kebanggaan rakyat akan kerja Densus 88.
Mereka hanya perlu sedikit waktu lagi untuk menangkap Noordin asli untuk selanjutnya menangkap gembong teroris lainnya macam Umar Patek dan Dulmatin.
17 Agustus di Istana Dijamin Aman
17 Agustus di Istana Dijamin Aman
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) siap menjamin keamanan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64, khususnya di Istana Negara, menyusul ancaman keamanan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
NUSA DUA (Patroli Post) - Hal itu ditegaskan Komandan Paspampres Mayjen TNI Marciano Norman, ketika mendampingi kunjungan kerja Presiden di Nusa Dua, Bali, Senin (10/8) kemarin.
Seperti diketahui, peringatan 17 Agustus akan dimeriahkan dengan undangan dari berbagai lapisan masyarakat di Kompleks Istana Negara, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Marciano mengatakan, Paspampres siap menjamin keamanan kepala negara dan juga para undangan. “17 Agustus kali ini akan digelar kegiatan-kegiatan di Istana sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kita juga mengharapkan undangan akan banyak, tetapi kita juga menjamin keamanan mereka. Dan itu menjadi tanggung jawab kami dari Paspampres,” ujarnya.
Menurut dia, pihak rumah tangga Istana telah mengatur distribusi undangan dan telah disesuaikan juga dengan pertimbangan keamanan Istana demi kelancaran upacara peringatan.
Paspampres pada peringatan hari kemerdekaan juga bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Kapolda agar semua kegiatan berjalan lancar. “Menjamin keamanan istana itu adalah tanggung jawab Paspampres, di luar adalah tanggung jawab Pangdam dan Kapolda, sehingga kami bekerjasama menggelar satu keamanan yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman,” terangnya.
Menanggapi pengungkapan rencana kelompok teroris yang ingin menyerang kediaman pribadi Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana dari Presiden untuk berpindah tempat tinggal. “Belum ada rencana itu,” ujarnya.
Paspampres, lanjut dia, terus mengevaluasi segala kemungkinan ancaman keamanan yang dapat terjadi dan melakukan evaluasi untuk memeriksa kesiapan personel, peralatan dan latihan sesuai dengan kondisi terkini.
“Evaluasi itu dihadapkan pada ancaman aktual yang dinamis, sehingga dari ancaman itu Paspampres mampu menggelar pengamanan terkini menghadap itu,” ungkapnya.
Dari evaluasi yang selalu dilakukan itu, Marciano mengatakan, pengamanan terhadap kepala negara dapat diperketat atau dilonggarkan sesuai dengan ancaman terkini yang dihadapi.
Untuk operasional, jelas dia, Paspampres tidak bekerja sendirian, tetapi juga bersandar kepada pengamanan wilayah tempat Presiden beraktivitas yang digelar oleh Kodam dan Polda setempat.
“Saya selaku Danpaspampres bertanggungjawab pada ring satu saya, sedangkan di luar juga melaksanakan evaluasi pengamanan yang sama. Jadi kalau ancamannya meningkat, mulai dari lapisan ketiga, kedua, lalu ke kita juga pengamanannya meningkat. Kita tergantung saja, kita `up and down` lah,” kata Marciano. yes/ant
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) siap menjamin keamanan rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64, khususnya di Istana Negara, menyusul ancaman keamanan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
NUSA DUA (Patroli Post) - Hal itu ditegaskan Komandan Paspampres Mayjen TNI Marciano Norman, ketika mendampingi kunjungan kerja Presiden di Nusa Dua, Bali, Senin (10/8) kemarin.
Seperti diketahui, peringatan 17 Agustus akan dimeriahkan dengan undangan dari berbagai lapisan masyarakat di Kompleks Istana Negara, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Marciano mengatakan, Paspampres siap menjamin keamanan kepala negara dan juga para undangan. “17 Agustus kali ini akan digelar kegiatan-kegiatan di Istana sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kita juga mengharapkan undangan akan banyak, tetapi kita juga menjamin keamanan mereka. Dan itu menjadi tanggung jawab kami dari Paspampres,” ujarnya.
Menurut dia, pihak rumah tangga Istana telah mengatur distribusi undangan dan telah disesuaikan juga dengan pertimbangan keamanan Istana demi kelancaran upacara peringatan.
Paspampres pada peringatan hari kemerdekaan juga bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Kapolda agar semua kegiatan berjalan lancar. “Menjamin keamanan istana itu adalah tanggung jawab Paspampres, di luar adalah tanggung jawab Pangdam dan Kapolda, sehingga kami bekerjasama menggelar satu keamanan yang memadai sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman,” terangnya.
Menanggapi pengungkapan rencana kelompok teroris yang ingin menyerang kediaman pribadi Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana dari Presiden untuk berpindah tempat tinggal. “Belum ada rencana itu,” ujarnya.
Paspampres, lanjut dia, terus mengevaluasi segala kemungkinan ancaman keamanan yang dapat terjadi dan melakukan evaluasi untuk memeriksa kesiapan personel, peralatan dan latihan sesuai dengan kondisi terkini.
“Evaluasi itu dihadapkan pada ancaman aktual yang dinamis, sehingga dari ancaman itu Paspampres mampu menggelar pengamanan terkini menghadap itu,” ungkapnya.
Dari evaluasi yang selalu dilakukan itu, Marciano mengatakan, pengamanan terhadap kepala negara dapat diperketat atau dilonggarkan sesuai dengan ancaman terkini yang dihadapi.
Untuk operasional, jelas dia, Paspampres tidak bekerja sendirian, tetapi juga bersandar kepada pengamanan wilayah tempat Presiden beraktivitas yang digelar oleh Kodam dan Polda setempat.
“Saya selaku Danpaspampres bertanggungjawab pada ring satu saya, sedangkan di luar juga melaksanakan evaluasi pengamanan yang sama. Jadi kalau ancamannya meningkat, mulai dari lapisan ketiga, kedua, lalu ke kita juga pengamanannya meningkat. Kita tergantung saja, kita `up and down` lah,” kata Marciano. yes/ant
Minggu, 09 Agustus 2009
Noordin Not Dead
Noordin Not Dead
Noordin not dead. Demikian judul berita dalam situs harian terbitan Australia, Sydney Morning Herald. Mengutip pendapat Sidney Jones dari LSM Interational Crisis Group yang banyak melakukan penelitian tentang jaringan teroris Jamaah Islamiyah.
Sesaat setelah penyergapan di Temanggung, hampir semua surat koran utama dunia seperti The New York Time, Daily Telegraph dan Sydney Morning Herald memberitakan tewasnya Noordin M Top.
Tetapi belakangan Sydney Herald Morning memilih untuk tidak percaya bahwa gembong teroris yang paling dicari di Indonesia itu telah tewas. The New York Times dalam situsnya juga memberitakan keraguan yang sama.
Jaringan Televisi yang bermarkas di Qatar, Al Jazeera yang ketika pengepungan tengah berlangsung me-release berita bahwa Noordin telah ditangkap pihak Densus 88, bahkan lebih berani lagi dengan mengutip pendapat Rohan Gunaratna, Kepala Centre for Violence and Terorism yang berkedudukan di Singapura, yang menyatakan bahwa tes DNA terhadap mayat teroris Temanggung menunjukkan orang tersebut bukan Noordin M Top.
Dengan demikian bukan hanya media dalam negeri yang meributkan keragu-raguan mengenai identitas teroris yang tewas di rumah milik Djuhri (ada yang menyebut Muhzahri, Muh. Djahri atau Mohzahri) di Desa Kedu, Temanggung.
Ketidakpercayaan bahwa sosok yang tewas di Temanggung adalah Noordin M Top telah menjadi pendapat umum. Pendapat umum tersebut sedikit banyak diperkuat oleh keyakinan Dynno Chressbon, pengamat intelijen yang telah melihat foto jenazah teroris itu dimana dagunya lebih lonjong dibandingkan dengan sketsa wajah Noordin yang disebar polisi. Foto mayat teroris Temanggung yang kepalanya terbelah itu, kini beredar luas di internet, sekalipun diduga foto tersebut palsu.
Media nyaris tidak pernah mengutip pendapat yang meyakini bahwa Noordin telah mati. Bisa jadi karena memang tidak ada sumber berita yang meyakini tewasnya Noordin M Top. Bahkan mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Hendropriyono yang awalnya yakin bahwa teroris yang tewas di Temanggung adalah Noordin berubah pikiran karena menurutnya tidak mungkin gembong teroris itu berada sendirian tanpa pengawalan sekalipun di dalam rumah.
Kontroversi mayat Noordin M Top ini tentu bukan tanggungjawab pihak Polri mengingat lembaga tersebut belum memastikan bahwa yang terbunuh di Temanggung itu adalah Noordin. Hasil uji DNA masih harus ditunggu beberapa hari ke depan.
Apapun hasilnya, kerja aparat Densus 88 Polri harus dihargai. ‘Kehebatan’ Densus 88 sebagai kesatuan anti terror hanya sebagian kecil ditentukan oleh keberhasilan menangkap Noordin M Top. Usaha keras dan tak kenal lelah dengan menerapkan penyidikan secara brilian untuk membongkar plot rencana teror merupakan bentuk kehebatan Densus 88 yang sesungguhnya. Akan halnya soal Noordin M Top, jika memang teroris Malaysia ini belum mati, penangkapannya hanya soal waktu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu saat Noordin akan melakukan kesalahan yang membuat dirinya tertangkap, hidup atau mati.
Noordin not dead. Demikian judul berita dalam situs harian terbitan Australia, Sydney Morning Herald. Mengutip pendapat Sidney Jones dari LSM Interational Crisis Group yang banyak melakukan penelitian tentang jaringan teroris Jamaah Islamiyah.
Sesaat setelah penyergapan di Temanggung, hampir semua surat koran utama dunia seperti The New York Time, Daily Telegraph dan Sydney Morning Herald memberitakan tewasnya Noordin M Top.
Tetapi belakangan Sydney Herald Morning memilih untuk tidak percaya bahwa gembong teroris yang paling dicari di Indonesia itu telah tewas. The New York Times dalam situsnya juga memberitakan keraguan yang sama.
Jaringan Televisi yang bermarkas di Qatar, Al Jazeera yang ketika pengepungan tengah berlangsung me-release berita bahwa Noordin telah ditangkap pihak Densus 88, bahkan lebih berani lagi dengan mengutip pendapat Rohan Gunaratna, Kepala Centre for Violence and Terorism yang berkedudukan di Singapura, yang menyatakan bahwa tes DNA terhadap mayat teroris Temanggung menunjukkan orang tersebut bukan Noordin M Top.
Dengan demikian bukan hanya media dalam negeri yang meributkan keragu-raguan mengenai identitas teroris yang tewas di rumah milik Djuhri (ada yang menyebut Muhzahri, Muh. Djahri atau Mohzahri) di Desa Kedu, Temanggung.
Ketidakpercayaan bahwa sosok yang tewas di Temanggung adalah Noordin M Top telah menjadi pendapat umum. Pendapat umum tersebut sedikit banyak diperkuat oleh keyakinan Dynno Chressbon, pengamat intelijen yang telah melihat foto jenazah teroris itu dimana dagunya lebih lonjong dibandingkan dengan sketsa wajah Noordin yang disebar polisi. Foto mayat teroris Temanggung yang kepalanya terbelah itu, kini beredar luas di internet, sekalipun diduga foto tersebut palsu.
Media nyaris tidak pernah mengutip pendapat yang meyakini bahwa Noordin telah mati. Bisa jadi karena memang tidak ada sumber berita yang meyakini tewasnya Noordin M Top. Bahkan mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Hendropriyono yang awalnya yakin bahwa teroris yang tewas di Temanggung adalah Noordin berubah pikiran karena menurutnya tidak mungkin gembong teroris itu berada sendirian tanpa pengawalan sekalipun di dalam rumah.
Kontroversi mayat Noordin M Top ini tentu bukan tanggungjawab pihak Polri mengingat lembaga tersebut belum memastikan bahwa yang terbunuh di Temanggung itu adalah Noordin. Hasil uji DNA masih harus ditunggu beberapa hari ke depan.
Apapun hasilnya, kerja aparat Densus 88 Polri harus dihargai. ‘Kehebatan’ Densus 88 sebagai kesatuan anti terror hanya sebagian kecil ditentukan oleh keberhasilan menangkap Noordin M Top. Usaha keras dan tak kenal lelah dengan menerapkan penyidikan secara brilian untuk membongkar plot rencana teror merupakan bentuk kehebatan Densus 88 yang sesungguhnya. Akan halnya soal Noordin M Top, jika memang teroris Malaysia ini belum mati, penangkapannya hanya soal waktu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu saat Noordin akan melakukan kesalahan yang membuat dirinya tertangkap, hidup atau mati.
SBY : AIDS Akibatkan Lost Generation
Presiden Buka ICAAP
Jika kasus HIV/AIDS tidak tertangani dengan baik, kemungkinan akan terjadi kepunahan generasi atau lost generation di dunia. Karena saat ini saja sekitar 75 ribu orang telah tertular HIV per harinya.
NUSA DUA (Patroli Post) - Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan International Congress on AIDS in Asia and the Pasific (ICAAP) ke-9 di Lotus Ponds Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Minggu (9/8) malam.
Dia mengharapkan tiap tahunnya kasus HIV/AIDS dapat ditekan hingga 25 persen. Jika tidak ditangani, kemungkinan 2 tahun lagi sekitar 2 juta orang akan terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia. Namun saat ini, lanjutnya, tak kurang 18 ribu orang penderita AIDS di Indonesia telah menjalani terapi anti retroviral (ARV) secara gratis. ‘’Untuk penanggulangan kasus ini, kita membutuhkan sekitar sepuluh juta dolar AS setiap tahunnya,’’ ujarnya.
Menurut SBY, melalui pengorganisasian yang baik maka penyebaran kasus ini dapat ditekan. Dia juga menambahkan, pemerintah tidak dapat menghadapi permasalahan ini sendiri tanpa dukungan semua komponen untuk menghadapinya.
Di tempat yang sama, duta penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Ny. Ani Yudhoyono (ibu presiden) mengatakan, meskipun epidemi AIDS lebih mengarah kepada pekerja seks komersial dan pengguna narkoba suntik, namun penjangkauan layanan kesehatannya diharapkan lebih memperhatikan hak azasi manusia. ‘’Jangan ada lagi stigma dan diskriminasi kepada mereka,’’ tegasnya.
Sementara itu Ketua Pelaksana ICAAP Zubairi Djoerban mengatakan, kasus HIV/AIDS di dunia tiap tahun meningkat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan di seluruh dunia, mulai pembagian kondom, klinik Voluntary Counselling Test (VCT) hingga terapi Anti Retro Viral (ARV). ‘’Namun masih ada stigma dan perlakuan diskriminasi yang dirasakan para orang dengan HIV AIDS atau ODHA,’’ sebutnya.
Dia berharap melalui kongres ini wawasan masyarakat dunia makin terbuka. Sehingga bisa menerima dan ikut berpartisipasi menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS.
Sedangkan President of the AIDS Society of Asia and the Pasific Myung-Hwan Cho mengharapkan kongres ini memberikan harapan baru bagi para ODHA di seluruh dunia.
JVR Prasada Rao, Direktur UNAIDS Asia Pasifik mengatakan selain masalah kemiskinan dan kelaparan, permasalahan AIDS menjadi ancaman di wilayah Asia Pasifik. Bagaimana mengatasinya, sebutnya, perlu upaya serius dari semua komponen. Khususnya dari sisi pendanaan. Karena itu, lanjutnya, pihaknya akan berupaya menggalang dana dari berbagai negara untuk menekan penyebaran kasus AIDS ini.
Kegiatan ICAAP ke-9 dilaksanakan 9-13 Agustus di Bali International Convention Center, Nusa Dua. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 orang delegasi dari 65 negara di Asia dan Pasifik, yang meliputi 51 negara di Asia dan 14 negara di Pasifik. Sementara itu, berdasarkan laporan UNAIDS/WHO tahun 2008, tercatat dua juta orang di dunia meninggal dunia akibat HIV/AIDS.
Saat ini setiap 15 detik setidaknya satu orang meninggal akibat penyakit AIDS. Di Indonesia saja, saat ini diperkirakan 270 ribu orang telah terinfeksi HIV dan hanya 10 persen diantaranya yang tercatat di Departemen Kesehatan. sud
Jika kasus HIV/AIDS tidak tertangani dengan baik, kemungkinan akan terjadi kepunahan generasi atau lost generation di dunia. Karena saat ini saja sekitar 75 ribu orang telah tertular HIV per harinya.
NUSA DUA (Patroli Post) - Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan International Congress on AIDS in Asia and the Pasific (ICAAP) ke-9 di Lotus Ponds Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Minggu (9/8) malam.
Dia mengharapkan tiap tahunnya kasus HIV/AIDS dapat ditekan hingga 25 persen. Jika tidak ditangani, kemungkinan 2 tahun lagi sekitar 2 juta orang akan terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia. Namun saat ini, lanjutnya, tak kurang 18 ribu orang penderita AIDS di Indonesia telah menjalani terapi anti retroviral (ARV) secara gratis. ‘’Untuk penanggulangan kasus ini, kita membutuhkan sekitar sepuluh juta dolar AS setiap tahunnya,’’ ujarnya.
Menurut SBY, melalui pengorganisasian yang baik maka penyebaran kasus ini dapat ditekan. Dia juga menambahkan, pemerintah tidak dapat menghadapi permasalahan ini sendiri tanpa dukungan semua komponen untuk menghadapinya.
Di tempat yang sama, duta penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia Ny. Ani Yudhoyono (ibu presiden) mengatakan, meskipun epidemi AIDS lebih mengarah kepada pekerja seks komersial dan pengguna narkoba suntik, namun penjangkauan layanan kesehatannya diharapkan lebih memperhatikan hak azasi manusia. ‘’Jangan ada lagi stigma dan diskriminasi kepada mereka,’’ tegasnya.
Sementara itu Ketua Pelaksana ICAAP Zubairi Djoerban mengatakan, kasus HIV/AIDS di dunia tiap tahun meningkat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan di seluruh dunia, mulai pembagian kondom, klinik Voluntary Counselling Test (VCT) hingga terapi Anti Retro Viral (ARV). ‘’Namun masih ada stigma dan perlakuan diskriminasi yang dirasakan para orang dengan HIV AIDS atau ODHA,’’ sebutnya.
Dia berharap melalui kongres ini wawasan masyarakat dunia makin terbuka. Sehingga bisa menerima dan ikut berpartisipasi menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS.
Sedangkan President of the AIDS Society of Asia and the Pasific Myung-Hwan Cho mengharapkan kongres ini memberikan harapan baru bagi para ODHA di seluruh dunia.
JVR Prasada Rao, Direktur UNAIDS Asia Pasifik mengatakan selain masalah kemiskinan dan kelaparan, permasalahan AIDS menjadi ancaman di wilayah Asia Pasifik. Bagaimana mengatasinya, sebutnya, perlu upaya serius dari semua komponen. Khususnya dari sisi pendanaan. Karena itu, lanjutnya, pihaknya akan berupaya menggalang dana dari berbagai negara untuk menekan penyebaran kasus AIDS ini.
Kegiatan ICAAP ke-9 dilaksanakan 9-13 Agustus di Bali International Convention Center, Nusa Dua. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.000 orang delegasi dari 65 negara di Asia dan Pasifik, yang meliputi 51 negara di Asia dan 14 negara di Pasifik. Sementara itu, berdasarkan laporan UNAIDS/WHO tahun 2008, tercatat dua juta orang di dunia meninggal dunia akibat HIV/AIDS.
Saat ini setiap 15 detik setidaknya satu orang meninggal akibat penyakit AIDS. Di Indonesia saja, saat ini diperkirakan 270 ribu orang telah terinfeksi HIV dan hanya 10 persen diantaranya yang tercatat di Departemen Kesehatan. sud
Kamis, 06 Agustus 2009
Dinamika Internal PDIP
Dinamika Internal PDIP
PDIP adalah partai yang memiliki satu pusat kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Semua aktivitas politik PDIP berawal dan berakhir pada Megawati.
Tetapi belakangan kita mulai melihat bahwa tidak semua elit partai menjadikan kehendak politik Megawati sebagai tolok ukur saat melakukan maneuver politik .
Tentu tidak akan ada elit partai yang berani melakukan itu, terkecuali, Taufik Kiemas (TK), suami Megawati sendiri. Posisi TK memang tidak sekuat Mega tetapi relatif cukup penting di mata elit PDIP lainnya.
Sikap TK yang memuji pidato rancangan APBN dan nota keuangan 2010 Presiden sesungguhnya mengejutkan, tidak saja bagi para simpatisan tetapi juga bagi elit politik PDIP.
Bagimana bisa, TK secara spontan memuji RAPN 2010 sebagao pro rakyat dan membuka diri terhadap koalisi dengan Partai Demokrat?
Awalnya diduga, sikap TK sudah mendapat lampu hijau dari Megawati. Dan jika lampu hijau tersebut memang benar-benar ada tentu timbul keterkejutan lainnya, bagaimana bisa sikap Megawati melunak secara drastis terhadap SBY?
Tetapi semua pertanyaan tersebut terjawab setelah Megawati tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Dalam diskusi mengenai APBN 2010 di Megawati Institute, Megawati tetap menunjukkan sikap oposisi terhadap SBY.
Dengan demikian saat ini sedang terjadi dinamika internal ditubuh PDIP yang dimana kekukuhan Megawati untuk beroposisi terhadap SBY ‘ditantang’ sikap pragmatisme TK.
Bagaimana kemudian PDIP mengelola dinamika internal ini? Selama ini kita tahu bahwa elit partai yang ‘berseberangan’ dengan Megawati dipastikan akan terpental dari PDIP.
Tetapi dinamika internal yang muncul dari perbedaan pandangan antara Magawati dan TK tentu tidak akan mengakibatkan kejadian yang dramatis, misalnya TK terpental dari PDIP.
Tetapi perbedaan pandangan tersebut akan menimbulkan polarisasi diantara elit politik PDIP. Elit partai yang menilai oposisi terhadap SBY sebagai sesuatu yang merugikan PDIP tentu akan mendapat angin dengan sikap TK.
Selain itu PDIP yang terkesan monolitik ternyata memiliki dinamika di bawah permukaan yang tidak melulu senada dengan pandangan Megawati.
Posisi Megawati memang terlalu kuat. TK sendiripun bukan tandingan Megawati.
Hanya saja keberanian TK memberi pernyataan bersahabat terhadap SBY menunjukkan bahwa PDIP memiliki persoalan internal yang harus diselesaikan dengan baik. Bukankah partai yang besar adalah partai yang mampu mengelola konflik internal tanpa menyebabkan perpecahan?
PDIP adalah partai yang memiliki satu pusat kekuasaan yang sesungguhnya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Semua aktivitas politik PDIP berawal dan berakhir pada Megawati.
Tetapi belakangan kita mulai melihat bahwa tidak semua elit partai menjadikan kehendak politik Megawati sebagai tolok ukur saat melakukan maneuver politik .
Tentu tidak akan ada elit partai yang berani melakukan itu, terkecuali, Taufik Kiemas (TK), suami Megawati sendiri. Posisi TK memang tidak sekuat Mega tetapi relatif cukup penting di mata elit PDIP lainnya.
Sikap TK yang memuji pidato rancangan APBN dan nota keuangan 2010 Presiden sesungguhnya mengejutkan, tidak saja bagi para simpatisan tetapi juga bagi elit politik PDIP.
Bagimana bisa, TK secara spontan memuji RAPN 2010 sebagao pro rakyat dan membuka diri terhadap koalisi dengan Partai Demokrat?
Awalnya diduga, sikap TK sudah mendapat lampu hijau dari Megawati. Dan jika lampu hijau tersebut memang benar-benar ada tentu timbul keterkejutan lainnya, bagaimana bisa sikap Megawati melunak secara drastis terhadap SBY?
Tetapi semua pertanyaan tersebut terjawab setelah Megawati tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Dalam diskusi mengenai APBN 2010 di Megawati Institute, Megawati tetap menunjukkan sikap oposisi terhadap SBY.
Dengan demikian saat ini sedang terjadi dinamika internal ditubuh PDIP yang dimana kekukuhan Megawati untuk beroposisi terhadap SBY ‘ditantang’ sikap pragmatisme TK.
Bagaimana kemudian PDIP mengelola dinamika internal ini? Selama ini kita tahu bahwa elit partai yang ‘berseberangan’ dengan Megawati dipastikan akan terpental dari PDIP.
Tetapi dinamika internal yang muncul dari perbedaan pandangan antara Magawati dan TK tentu tidak akan mengakibatkan kejadian yang dramatis, misalnya TK terpental dari PDIP.
Tetapi perbedaan pandangan tersebut akan menimbulkan polarisasi diantara elit politik PDIP. Elit partai yang menilai oposisi terhadap SBY sebagai sesuatu yang merugikan PDIP tentu akan mendapat angin dengan sikap TK.
Selain itu PDIP yang terkesan monolitik ternyata memiliki dinamika di bawah permukaan yang tidak melulu senada dengan pandangan Megawati.
Posisi Megawati memang terlalu kuat. TK sendiripun bukan tandingan Megawati.
Hanya saja keberanian TK memberi pernyataan bersahabat terhadap SBY menunjukkan bahwa PDIP memiliki persoalan internal yang harus diselesaikan dengan baik. Bukankah partai yang besar adalah partai yang mampu mengelola konflik internal tanpa menyebabkan perpecahan?
Dari Bali ke Hongkong Menebar Pesona
Belum lama ini, koresponden Patroli Post, Bagus Sakaputra, SE, M.M berkesempatan melawat ke Hongkong atas sponsor Garuda Indonesia untuk mengikuti pameran busana. Berikut laporannya.
Sore itu sekitar pukul 15.40 Wita, pesawat Garuda yang saya tumpangi mendarat mulus di landasan bandara Hongkong International Airport. Perjalanan dari Denpasar-Hongkong dengan Garuda hanya ditempuh dalam waktu sekitar empat jam.
Saat saya menginjakkan kaki di bandara, cuaca langit Hongkong tampak cerah. Dari bandara saya dengan rombongan berjumlah enam orang terdiri dari empat pria dan satu wanita langsung menuju penginapan yaitu Novotel Wan Chai.
Dalam perjalanan menuju hotel, saya sempat dikagetkan oleh aksi demo yang dilakukan warga Hongkong. Tak urung jalan pun jadi macet. Maklum, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi terpaksa harus menutup beberapa ruas jalan.
Terkait dengan aksi demo tersebut, saya mencoba mencari tahu dengan menanya kepada sopir taxi. Dari keterangan sopir taxi itulah saya tahu alasan kenapa ribuan warga Hongkong hari itu tumpah ruang ke jalanan. Karena hari itu, tepatnya tanggal 1 Juli merupakan Hari Kemerdekaan Hongkong setelah sekian lama menjadi koloni Inggris.
Bagi saya, ada sesuatu yang menarik dalam aksi demo tersebut, dimana para demonstran melakukan aksinya dengan tertib. Pemandangan ini tentu tidak seperti yang biasa saya lihat di Tanah Air, dimana peserta demo selalu identik dengan kekerasan dan intimidasi.
Sesampai di hotel saya dan rombongan dibawah komando Ketua Asosiasi Pengusaha Perancang Muda Indonesia (APPMI) Bali, Ali Charisma langsung beristirahat di kamar masing-masing setelah capek menempuh perjalanan cukup jauh.
Kehadiran saya dan rombongan di negara bekas jajahan Inggris itu, tidak lain adalah untuk mengikuti peragaan busana yang bertitel “Fashion week” yang merupakan acara tahunan.
Event bergengsi dalam dunia mode ini digelar dua kali setahun, yaitu pada musim semi (dingin) dan musim panas. Bali dalam acara itu menampilkan lima desainer kondang, termasuk Ali Charisma. Sementara saya sendiri bertindak selaku music director. Kehadiran saya dan rombongan dalam event yang dinanti-nanti itu, tentu tidak mau mengecewakan para penggemar fashion di Hongkong. Karena itu, beragam busana rancangan terbaru dari para desainer Bali coba dipamerkan di ajang Fashion Week tersebut.
Dari sekian baju hasil rancangan para desainer muda berbakat Pulau Dewata yang dibawa ke arena itu, ternyata disambut cukup antusias para remaja putri Hongkong, lebih-lebih setelah beberapa busana yang dibawa dalam ajang tersebut diperagakan oleh para gadis model Hongkong.
Lewat tebar pesona para gadis model Hongkong yang cantik dan manis itulah, busana hasil rancangan para desainer dari Bali menjadi laris manis, kendati harga yang ditawarkan cukup lumayan, yaitu antara Rp 1 juta sampai Rp 2,5 juta.
Hongkong selama ini memang dikenal sebagai pusat bisnis. Gedung-gedung jangkung, baik kantor, hotel, atau apartemen, nyaris memenuhi wilayah bekas koloni Inggris ini.
Namun, di sela-sela gedung pencakar langit itu, taman-taman dan bangunan bersejarah terpelihara dengan baik. Central Park, Statue Park, dan taman-taman yang lain, tampil anggun di tengah hiruk-pikuk pebisnis dan segala aktivitasnya.
Sore itu sekitar pukul 15.40 Wita, pesawat Garuda yang saya tumpangi mendarat mulus di landasan bandara Hongkong International Airport. Perjalanan dari Denpasar-Hongkong dengan Garuda hanya ditempuh dalam waktu sekitar empat jam.
Saat saya menginjakkan kaki di bandara, cuaca langit Hongkong tampak cerah. Dari bandara saya dengan rombongan berjumlah enam orang terdiri dari empat pria dan satu wanita langsung menuju penginapan yaitu Novotel Wan Chai.
Dalam perjalanan menuju hotel, saya sempat dikagetkan oleh aksi demo yang dilakukan warga Hongkong. Tak urung jalan pun jadi macet. Maklum, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi terpaksa harus menutup beberapa ruas jalan.
Terkait dengan aksi demo tersebut, saya mencoba mencari tahu dengan menanya kepada sopir taxi. Dari keterangan sopir taxi itulah saya tahu alasan kenapa ribuan warga Hongkong hari itu tumpah ruang ke jalanan. Karena hari itu, tepatnya tanggal 1 Juli merupakan Hari Kemerdekaan Hongkong setelah sekian lama menjadi koloni Inggris.
Bagi saya, ada sesuatu yang menarik dalam aksi demo tersebut, dimana para demonstran melakukan aksinya dengan tertib. Pemandangan ini tentu tidak seperti yang biasa saya lihat di Tanah Air, dimana peserta demo selalu identik dengan kekerasan dan intimidasi.
Sesampai di hotel saya dan rombongan dibawah komando Ketua Asosiasi Pengusaha Perancang Muda Indonesia (APPMI) Bali, Ali Charisma langsung beristirahat di kamar masing-masing setelah capek menempuh perjalanan cukup jauh.
Kehadiran saya dan rombongan di negara bekas jajahan Inggris itu, tidak lain adalah untuk mengikuti peragaan busana yang bertitel “Fashion week” yang merupakan acara tahunan.
Event bergengsi dalam dunia mode ini digelar dua kali setahun, yaitu pada musim semi (dingin) dan musim panas. Bali dalam acara itu menampilkan lima desainer kondang, termasuk Ali Charisma. Sementara saya sendiri bertindak selaku music director. Kehadiran saya dan rombongan dalam event yang dinanti-nanti itu, tentu tidak mau mengecewakan para penggemar fashion di Hongkong. Karena itu, beragam busana rancangan terbaru dari para desainer Bali coba dipamerkan di ajang Fashion Week tersebut.
Dari sekian baju hasil rancangan para desainer muda berbakat Pulau Dewata yang dibawa ke arena itu, ternyata disambut cukup antusias para remaja putri Hongkong, lebih-lebih setelah beberapa busana yang dibawa dalam ajang tersebut diperagakan oleh para gadis model Hongkong.
Lewat tebar pesona para gadis model Hongkong yang cantik dan manis itulah, busana hasil rancangan para desainer dari Bali menjadi laris manis, kendati harga yang ditawarkan cukup lumayan, yaitu antara Rp 1 juta sampai Rp 2,5 juta.
Hongkong selama ini memang dikenal sebagai pusat bisnis. Gedung-gedung jangkung, baik kantor, hotel, atau apartemen, nyaris memenuhi wilayah bekas koloni Inggris ini.
Namun, di sela-sela gedung pencakar langit itu, taman-taman dan bangunan bersejarah terpelihara dengan baik. Central Park, Statue Park, dan taman-taman yang lain, tampil anggun di tengah hiruk-pikuk pebisnis dan segala aktivitasnya.
Bupati Bagiada Bergeming
Soal Danau Buyan
Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk segera mewujudkan kawasan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA) nampaknya sudah sulit di bendung.
SINGARAJA (Patroli Post) - Kendati penolakan dari sebagian kalangan di Bali Selatan begitu deras mengalir termasuk dari wahana lingkungan hidup (WALHI), namun hal itu tetap membuat Bupati Buleleng Drs Putu Bagiada tetap bergeming alias tidak surut langkah atau terpengaruh.
Buktinya, orang nomor satu di jajaran eksekutif Buleleng ini bersama sejumlah pejabat tinggi Pemkab Buleleng kini tengah melakukan langkah persiapan, termasuk mengunjungi rumah contoh villa dan loby milik PT Nusa Bali Abadi di kawasan Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kamis (6/8) kemarin.
Kehadiran bupati beserta jajarannya itu, atas undangan Dirut PT Nusa Bali Abadi, Niniek Hanoppo, yang secara tidak langsung mempresentasikan grand design-nya di hadapan bupati dan para undangan lainnya untuk menjadikan kawasan danau Buyan sebagai daerah tujuan Wisata Alam Buleleng.
Turut hadir dalam acara presentasi tersebut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali, Istanto selaku wakil Dirjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan.
Dalam pernyataannya Bupati Bagiada menandaskan bahwa Danau Buyan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Provinsi Bali yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
“Pemanfaatan kawasan Danau Buyan untuk kepentingan wisata alam ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 144/KptsII/1996 tanggal 4 April 1996 dengan luas Danau Buyan sekitar 367 hektar,” terang bupati yang di dampingi Ketua DPRD Buleleng Mangku Muliarta dan Sekda Buleleng Drs Ketut Gelgel Ariadi.
Kata Bagiada, mengingat potensi alamnya yang menarik dan merupakan daerah resapan untuk cadangan air yang posisinya sangat penting bagi wilayah-wilayah di Provinsi Bali, sehingga keberadaan Danau Buyan perlu dijaga agar tetap lestari dan memberikan manfaat untuk warga sekitar.
Tidak hanya itu, imbuh Bagiada, kawasan Danau Buyan juga merupakan kawasan yang ditetapkan menjadi zona konservasi sehingga pemanfaatannya untuk TWA tetap mengacu pada usaha untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.
“Pesona Danau Buyan yang begitu memikat, akan ditata sehingga pada saatnya nanti bisa dinikmati para wisatawan untuk kegiatan tracking, outbond, camping ground dan yang lainya,” ujar Bupati Bagiada, sembari menepis kekhawatiran banyak pihak dengan menyatakan bahwa pilosofis yang terkandung dalam ‘Tri Hita Karana’ akan menjadi dasar pengembangan kawasan Danau Buyan, sehingga unsur hutan yang ada di TWA Danau Buyan, tidak saja untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkannya, tetapi juga untuk pendidikan, rekreasi dan peningkatan ekonomi masyrakat.
Bupati juga dengan penuh keyakinan menyatakan jika acara peninjauan langsung terhadap contoh rumah villa dan lobby yang dibangun oleh investor, betul–betul dibuat dengan konsep ramah lingkungan, tidak merusak hutan dan tidak merusak kawasan. Justru sebaliknya, dapat mengoptimalkan dan mengembangkan hutan kembali dan sekaligus melestarikan hutan di kawasan taman wisata Danau Buyan, sehingga pariwisata di daerah ini terus berkembang dan semakin maju.
Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Istanto, menyatakan, Nusa Bali Abadi sebagai salah satu investor yang menata kawasan Danau Buyan sudah mengantongi izin dari Departemen Kehutanan. ”Pengusahaan di blok pemanfaatan TWA Danau Buyan Tamblingan seluas kurang lebih 20,30 Ha, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.283/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Agustus tahun 2007. Sesuai dengan PP 18 tahun 1994, TWA diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata alam dengan didasari empat prinsip ekowisata diantaranya konservasi, pendidikan lingkungan, partisipasi masyarakat lokal dan ekonomi,” kata Istanto Sebetulya rencana pengelolaan TWA Danau Buyan dan Tamblingan sudah ada sejak 1999, namun terhenti karena beberapa alasan. Kawasan yang telah ditetapkan dalam zona pengelolaan yakni zona perlindungan seluas 1.095,5 Ha, dan zona pemanfaatan seluas 607,5 Ha.
Zona tersebut terbagi menjadi dua yakni bagian darat seluas 240 Ha. Dan di bagian danau seluas 367,5 Ha. Sehingga total kawasan Danau Buyan yang di manfaatkan untuk kawasan TWA seluruhnya 1,703 Ha. war
Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk segera mewujudkan kawasan Danau Buyan sebagai daerah tujuan wisata alam (TWA) nampaknya sudah sulit di bendung.
SINGARAJA (Patroli Post) - Kendati penolakan dari sebagian kalangan di Bali Selatan begitu deras mengalir termasuk dari wahana lingkungan hidup (WALHI), namun hal itu tetap membuat Bupati Buleleng Drs Putu Bagiada tetap bergeming alias tidak surut langkah atau terpengaruh.
Buktinya, orang nomor satu di jajaran eksekutif Buleleng ini bersama sejumlah pejabat tinggi Pemkab Buleleng kini tengah melakukan langkah persiapan, termasuk mengunjungi rumah contoh villa dan loby milik PT Nusa Bali Abadi di kawasan Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kamis (6/8) kemarin.
Kehadiran bupati beserta jajarannya itu, atas undangan Dirut PT Nusa Bali Abadi, Niniek Hanoppo, yang secara tidak langsung mempresentasikan grand design-nya di hadapan bupati dan para undangan lainnya untuk menjadikan kawasan danau Buyan sebagai daerah tujuan Wisata Alam Buleleng.
Turut hadir dalam acara presentasi tersebut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bali, Istanto selaku wakil Dirjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan.
Dalam pernyataannya Bupati Bagiada menandaskan bahwa Danau Buyan merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Provinsi Bali yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
“Pemanfaatan kawasan Danau Buyan untuk kepentingan wisata alam ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 144/KptsII/1996 tanggal 4 April 1996 dengan luas Danau Buyan sekitar 367 hektar,” terang bupati yang di dampingi Ketua DPRD Buleleng Mangku Muliarta dan Sekda Buleleng Drs Ketut Gelgel Ariadi.
Kata Bagiada, mengingat potensi alamnya yang menarik dan merupakan daerah resapan untuk cadangan air yang posisinya sangat penting bagi wilayah-wilayah di Provinsi Bali, sehingga keberadaan Danau Buyan perlu dijaga agar tetap lestari dan memberikan manfaat untuk warga sekitar.
Tidak hanya itu, imbuh Bagiada, kawasan Danau Buyan juga merupakan kawasan yang ditetapkan menjadi zona konservasi sehingga pemanfaatannya untuk TWA tetap mengacu pada usaha untuk memelihara dan menjaga kelestariannya.
“Pesona Danau Buyan yang begitu memikat, akan ditata sehingga pada saatnya nanti bisa dinikmati para wisatawan untuk kegiatan tracking, outbond, camping ground dan yang lainya,” ujar Bupati Bagiada, sembari menepis kekhawatiran banyak pihak dengan menyatakan bahwa pilosofis yang terkandung dalam ‘Tri Hita Karana’ akan menjadi dasar pengembangan kawasan Danau Buyan, sehingga unsur hutan yang ada di TWA Danau Buyan, tidak saja untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkannya, tetapi juga untuk pendidikan, rekreasi dan peningkatan ekonomi masyrakat.
Bupati juga dengan penuh keyakinan menyatakan jika acara peninjauan langsung terhadap contoh rumah villa dan lobby yang dibangun oleh investor, betul–betul dibuat dengan konsep ramah lingkungan, tidak merusak hutan dan tidak merusak kawasan. Justru sebaliknya, dapat mengoptimalkan dan mengembangkan hutan kembali dan sekaligus melestarikan hutan di kawasan taman wisata Danau Buyan, sehingga pariwisata di daerah ini terus berkembang dan semakin maju.
Sementara itu, Kepala BKSDA Bali Istanto, menyatakan, Nusa Bali Abadi sebagai salah satu investor yang menata kawasan Danau Buyan sudah mengantongi izin dari Departemen Kehutanan. ”Pengusahaan di blok pemanfaatan TWA Danau Buyan Tamblingan seluas kurang lebih 20,30 Ha, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.283/MENHUT-II/2007 tanggal 16 Agustus tahun 2007. Sesuai dengan PP 18 tahun 1994, TWA diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata alam dengan didasari empat prinsip ekowisata diantaranya konservasi, pendidikan lingkungan, partisipasi masyarakat lokal dan ekonomi,” kata Istanto Sebetulya rencana pengelolaan TWA Danau Buyan dan Tamblingan sudah ada sejak 1999, namun terhenti karena beberapa alasan. Kawasan yang telah ditetapkan dalam zona pengelolaan yakni zona perlindungan seluas 1.095,5 Ha, dan zona pemanfaatan seluas 607,5 Ha.
Zona tersebut terbagi menjadi dua yakni bagian darat seluas 240 Ha. Dan di bagian danau seluas 367,5 Ha. Sehingga total kawasan Danau Buyan yang di manfaatkan untuk kawasan TWA seluruhnya 1,703 Ha. war
Rabu, 05 Agustus 2009
Patroli Post : Diburu Interpol, Beraksi di Bali
Bahkan, pria asal Perancis tersebut pun kini telah diincar atau diburu kepolisian dari tiga negara yakni Perancis, Australia dan Indonesia.
DENPASAR (Patroli Post) – Informasi di lapangan menyebutkan, Serhani lari dari negaranya sesaat akan diajukan ke pengadilan dalam kasus penggelapan yang dilakukan. Berhasil kabur dari negaranya, tersangka bersembunyi di Australia. Akibat keberadaannya diendus pihak keamanan, ia pun lari ke Indonesia dan menuju Provinsi Bali. Tidak sampai di situ. Ketika berada di Bali, diduga ia juga melakukan sejumlah kejahatan.
Dikonfirmasi perihal buronan tersebut, Direskrim Polda Bali, Kombes Wilmar Marpaung hingga kini justru mengaku belum menerima informasinya. “Sampai saat ini, saya belum terima laporannya, saya cek lagi,” ujarnya ketika dihubungi via selularnya, Rabu (5/8) kemarin.
Sementara itu, pasca adanya informasi kasus tersebut, Kabid Humas Polda Bali Kombes Gde Sugianyar menghimbau masyarakat serta pemilik hotel untuk lebih teliti serta waspada terhadap orang yang mencurigakan. “Jika memang menemukan hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkannya ke pihak kepolisian,” imbaunya.
Kronologi kasus tersangka terjadi saat ia berbisnis di negaranya, Perancis. Namun sayang, ia telah melakukan penipuan. Akhirnya, ia diajukan ke pengadilan. Namun, sehari sebelum ia melarikan diri ke Australia. Diduga, ia menggunakan dokumen palsu. “Ada dugaan memalsukan dokumen sehingga bisa lolos saat pemeriksaan,” ujar seorang sumber kuat di jajaran kepolisian yang minta namanya dirahasiakan, Rabu (5/8) kemarin.
Sesampainya di Australia, Serhani menetap sebentar, kemudian melarikan diri ke Indonesia dan menuju Pelabuhan Benoa Denpasar Bali. Diduga, ia sampai di Bali Jumat (24/7) lalu menumpang kapal Australia. Anehnya, di dalam kapal tersebut, ia juga melakukan tindak kejahatan. “Dia mencuri HP dan sejumlah uang milik ABK (Anak Buah Kapal),” imbuh sumber tadi.
Karena merasa curiga, seorang ABK berinisial MP melaporkan kasus tersebut ke pihak Australia Federal Police (AFP) dan kepolisian Prancis. Namun entah mengapa, Serhani tetap lolos dari jerat hukum.
Bahkan, sesampainya di Bali, Serhani tetap melakukan sejumlah penipuan. Diantaranya terhadap Konsulat Perancis di Bali, ia mengarang cerita palsu dengan melaporkan jika paspornya hilang sehingga berhasil mendapatkan paspor baru. “Dia sangat licin,” jelas sumber Patroli Post. Pasalnya, ada dugaan kalau Addei Karim Serhani telah melakukan sejumlah penipuan, termasuk di beberapa hotel berbintang kawasan Kuta.
Hal itu terkait adanya informasi yang masuk bahwasannya Serhani sempat menginap di beberapa hotel di kawasan Kuta kemudian meninggalkan utang. Parahnya, dia mengatasnamakan kapal yang ditumpanginya. “Ada juga informasi kalau dia membayar menggunakan bilyet giro (BG) kosong kepada salah satu hotel di Legian,” tutupnya. rie
DENPASAR (Patroli Post) – Informasi di lapangan menyebutkan, Serhani lari dari negaranya sesaat akan diajukan ke pengadilan dalam kasus penggelapan yang dilakukan. Berhasil kabur dari negaranya, tersangka bersembunyi di Australia. Akibat keberadaannya diendus pihak keamanan, ia pun lari ke Indonesia dan menuju Provinsi Bali. Tidak sampai di situ. Ketika berada di Bali, diduga ia juga melakukan sejumlah kejahatan.
Dikonfirmasi perihal buronan tersebut, Direskrim Polda Bali, Kombes Wilmar Marpaung hingga kini justru mengaku belum menerima informasinya. “Sampai saat ini, saya belum terima laporannya, saya cek lagi,” ujarnya ketika dihubungi via selularnya, Rabu (5/8) kemarin.
Sementara itu, pasca adanya informasi kasus tersebut, Kabid Humas Polda Bali Kombes Gde Sugianyar menghimbau masyarakat serta pemilik hotel untuk lebih teliti serta waspada terhadap orang yang mencurigakan. “Jika memang menemukan hal-hal yang mencurigakan agar segera melaporkannya ke pihak kepolisian,” imbaunya.
Kronologi kasus tersangka terjadi saat ia berbisnis di negaranya, Perancis. Namun sayang, ia telah melakukan penipuan. Akhirnya, ia diajukan ke pengadilan. Namun, sehari sebelum ia melarikan diri ke Australia. Diduga, ia menggunakan dokumen palsu. “Ada dugaan memalsukan dokumen sehingga bisa lolos saat pemeriksaan,” ujar seorang sumber kuat di jajaran kepolisian yang minta namanya dirahasiakan, Rabu (5/8) kemarin.
Sesampainya di Australia, Serhani menetap sebentar, kemudian melarikan diri ke Indonesia dan menuju Pelabuhan Benoa Denpasar Bali. Diduga, ia sampai di Bali Jumat (24/7) lalu menumpang kapal Australia. Anehnya, di dalam kapal tersebut, ia juga melakukan tindak kejahatan. “Dia mencuri HP dan sejumlah uang milik ABK (Anak Buah Kapal),” imbuh sumber tadi.
Karena merasa curiga, seorang ABK berinisial MP melaporkan kasus tersebut ke pihak Australia Federal Police (AFP) dan kepolisian Prancis. Namun entah mengapa, Serhani tetap lolos dari jerat hukum.
Bahkan, sesampainya di Bali, Serhani tetap melakukan sejumlah penipuan. Diantaranya terhadap Konsulat Perancis di Bali, ia mengarang cerita palsu dengan melaporkan jika paspornya hilang sehingga berhasil mendapatkan paspor baru. “Dia sangat licin,” jelas sumber Patroli Post. Pasalnya, ada dugaan kalau Addei Karim Serhani telah melakukan sejumlah penipuan, termasuk di beberapa hotel berbintang kawasan Kuta.
Hal itu terkait adanya informasi yang masuk bahwasannya Serhani sempat menginap di beberapa hotel di kawasan Kuta kemudian meninggalkan utang. Parahnya, dia mengatasnamakan kapal yang ditumpanginya. “Ada juga informasi kalau dia membayar menggunakan bilyet giro (BG) kosong kepada salah satu hotel di Legian,” tutupnya. rie
Patroli Post : Jeritan Hati di Sudut Dunia
Wanta adalah perempuan muda asal Kamboja yang sebagian hidupnya habis oleh pengalaman mengerikan. Terjebak dalam perdagangan perempuan lintas negara, Wanta berakhir dalam ikatan kerja seks di Malaysia. Dan kita tahu ikatan kerja seperti itu tak ubahnya perbudakan.
Perempuan muda itu kini memang telah kembali ke tempat asalnya, Kota Pnom Penh di Kamboja. Tetapi hidupnya tak akan pernah kembali seperti sedia kala. Wanta terjangkit HIV dan sisa hidupnya harus dihabiskan berkumpul dengan para perempuan korban perdagangan perempuan yang beruntung kembali dalam keadaan hidup. Mereka semua adalah penderita HIV/AIDS yang keluhannya tak pernah terdengar atau didengar.
Derita korban perdagangan perempuan memang bukan hanya milik para perempuan Kamboja. Banyak perempuan Indonesia mengalami nasib yang sama. Misalnya saja Rina. Perempuan ini adalah korban perdagangan perempuan yang kemudian terdampar di Myanmar. Selain Rina masih ada Nitha yang mengalami kekerasan seksual ketika bekerja di Timur Tengah.
Ketiga perempuan tersebut, bersama-sama dengan 20 perempuan lainnya dari seluruh Asia Tenggara akan menceritakan pengalaman pahit mereka dalam South East Asia (SEA) Court of Women on HIV and Human Trafficking : from Vulnerability to free, Just and Safe Movement yang berlangsung hari ini di Bali.
Acara testimoni para perempuan korban perdagangan perempuan ini merupakan bagian dari International Congress on AIDS in Asia and Pacific (ICAAP9).
Tentu saja testimoni ini tidak hanya akan selesai sebatas pemaparan kisah memilukan para korban. Bahkan disebutkan, testimoni tersebut sesungguhnya adalah pengadilan tempat para korban mencari keadilan. Nantinya akan ditunjuk beberapa juri yang akan menilai keabsahan keterangan para korban sekaligus mencari cara agar mereka bisa mendapatkan keadilan.
Masalah perdagangan perempuan lintas negara merupakan masalah akut bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia-Pasifik. Sepertiga kasus perdagangan wanita di dunia terjadi di kawasan ini.
Negara-negara di Asia Pasifik adalah sumber, tempat transit sekaligus daerah tujuan dari perdagangan perempuan.
Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan terjangkit HIV. Tetapi dalam hal mereka yang terjangkit karena terjebak dalam perbudakan seks, kasusnya teramat sangat pedih.
Barangkali karena aspek tragis yang memilukan tersebut maka kasus ditangani secara khusus oleh PBB.
Benang merah yang dapat ditarik dari testimoni para perempuan malang di atas adalah bahwa suara mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, melainkan mewakili jutaan perempuan bernasib sama tetapi tak punya kesempatan menyuarakan penderitaannya.
Para perempuan itu terpaksa harus menjalani hidup di sudut gelap dunia tanpa bisa dilihat dan didengar penderitaannya.
Perempuan muda itu kini memang telah kembali ke tempat asalnya, Kota Pnom Penh di Kamboja. Tetapi hidupnya tak akan pernah kembali seperti sedia kala. Wanta terjangkit HIV dan sisa hidupnya harus dihabiskan berkumpul dengan para perempuan korban perdagangan perempuan yang beruntung kembali dalam keadaan hidup. Mereka semua adalah penderita HIV/AIDS yang keluhannya tak pernah terdengar atau didengar.
Derita korban perdagangan perempuan memang bukan hanya milik para perempuan Kamboja. Banyak perempuan Indonesia mengalami nasib yang sama. Misalnya saja Rina. Perempuan ini adalah korban perdagangan perempuan yang kemudian terdampar di Myanmar. Selain Rina masih ada Nitha yang mengalami kekerasan seksual ketika bekerja di Timur Tengah.
Ketiga perempuan tersebut, bersama-sama dengan 20 perempuan lainnya dari seluruh Asia Tenggara akan menceritakan pengalaman pahit mereka dalam South East Asia (SEA) Court of Women on HIV and Human Trafficking : from Vulnerability to free, Just and Safe Movement yang berlangsung hari ini di Bali.
Acara testimoni para perempuan korban perdagangan perempuan ini merupakan bagian dari International Congress on AIDS in Asia and Pacific (ICAAP9).
Tentu saja testimoni ini tidak hanya akan selesai sebatas pemaparan kisah memilukan para korban. Bahkan disebutkan, testimoni tersebut sesungguhnya adalah pengadilan tempat para korban mencari keadilan. Nantinya akan ditunjuk beberapa juri yang akan menilai keabsahan keterangan para korban sekaligus mencari cara agar mereka bisa mendapatkan keadilan.
Masalah perdagangan perempuan lintas negara merupakan masalah akut bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia-Pasifik. Sepertiga kasus perdagangan wanita di dunia terjadi di kawasan ini.
Negara-negara di Asia Pasifik adalah sumber, tempat transit sekaligus daerah tujuan dari perdagangan perempuan.
Banyak hal yang menyebabkan seorang perempuan terjangkit HIV. Tetapi dalam hal mereka yang terjangkit karena terjebak dalam perbudakan seks, kasusnya teramat sangat pedih.
Barangkali karena aspek tragis yang memilukan tersebut maka kasus ditangani secara khusus oleh PBB.
Benang merah yang dapat ditarik dari testimoni para perempuan malang di atas adalah bahwa suara mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, melainkan mewakili jutaan perempuan bernasib sama tetapi tak punya kesempatan menyuarakan penderitaannya.
Para perempuan itu terpaksa harus menjalani hidup di sudut gelap dunia tanpa bisa dilihat dan didengar penderitaannya.
Patroli Post : BCW Adukan Kinerja Penegak Hukum ke KY
DENPASAR (Patroli Post) - Lambatnya penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum di Bali membuat Bali Corruption Watch (BCW) gerah. Pasalnya, ultimatum yang diberikan lembaga ini tidak ditanggapi secara serius oleh pihak penegak hukum di Bali.
Kepada Patroli Post, Ketua BCW Putu Wirata Dwikora, Rabu (5/8) kemarin mengatakan, pihaknya akan mengadukan kinerja penegak hukum yang dinilainya tidak serius dan profesional menangani kasus korupsi di Bali ke Komisi Yudisial (KY).
Menurutnya, para penegak hukum mestinya bertindak profesional dan terbuka terhadap perkembangan penanganan kasus korupsi di Bali. “Coba kita lihat sejauhmana masyarakat dapat mengetahui kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di daerah ini,” tanyanya.
Ditanya kasus apa saja yang akan diadukan ke KY, Wirata mengatakan, ada beberapa kasus korupsi di Bali yang akan dipertanyakan ke KY diantaranya putusan pengadilan yang kontroversial, kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah yang hingga kini tidak jelas penanganannya, serta tindak lanjut temuan KPK terhadap beberapa instansi pemerintah di Bali.
Terkait hal ini, Wirata mendesak agar KY lebih mengefektifkan sinerginya dengan beberapa lembaga negara lain seperti KPK, PPATK, BPK, dan yang lainnya, yang selama ini dinilainya telah terjalin baik. Dia menjelaskan, berdasarkan dari hasil seminar tentang “Mafia Peradilan” beberapa waktu lalu, diketahui bahwa kasus korupsi yudisial di lembaga peradilan Indonesia cukup tinggi .
Sekanjutnya Wirata mengutip pernyataan Presiden Transparancy International Indonesia, Dr Todung Mulya Lubis, SH LLM dalam seminar tersebut, korupsi yudisial di lembaga pengadilan merupakan yang tertinggi diantara beberapa lembaga negara, disusul lembaga lainnya seperti Kantor Pajak Daerah/Retribusi (Rp 8.502.000), BPN (Rp 7.555.000,-),Depkes (Rp 5.744.000), Angkasa Pura (Rp4.709.000), BPOM (Rp 4.438.000), Pemkab/Kota (Rp 4.210.000), dan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian, imigrasi, DLLAJR, Pelindo, Depkumham, dan MUI.
Sementara aktivis LSM dari seluruh Indonesia yang merupakan jejaring KY telah sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku penegak hukum khususnya hakim di beberapa daerah.
“Sinergi dengan KPK bisa dilakukan untuk mengintip hakim-hakim nakal, kalau-kalau ada yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan perkara. PPATK juga bisa menjadi sumber informasi untuk memantau rekening para hakim, apabila ada transfer dan peningkatan tabungan yang tidak jelas asal-usulnya,” demikian Wirata Dwikora. sud
Kepada Patroli Post, Ketua BCW Putu Wirata Dwikora, Rabu (5/8) kemarin mengatakan, pihaknya akan mengadukan kinerja penegak hukum yang dinilainya tidak serius dan profesional menangani kasus korupsi di Bali ke Komisi Yudisial (KY).
Menurutnya, para penegak hukum mestinya bertindak profesional dan terbuka terhadap perkembangan penanganan kasus korupsi di Bali. “Coba kita lihat sejauhmana masyarakat dapat mengetahui kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi di daerah ini,” tanyanya.
Ditanya kasus apa saja yang akan diadukan ke KY, Wirata mengatakan, ada beberapa kasus korupsi di Bali yang akan dipertanyakan ke KY diantaranya putusan pengadilan yang kontroversial, kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah yang hingga kini tidak jelas penanganannya, serta tindak lanjut temuan KPK terhadap beberapa instansi pemerintah di Bali.
Terkait hal ini, Wirata mendesak agar KY lebih mengefektifkan sinerginya dengan beberapa lembaga negara lain seperti KPK, PPATK, BPK, dan yang lainnya, yang selama ini dinilainya telah terjalin baik. Dia menjelaskan, berdasarkan dari hasil seminar tentang “Mafia Peradilan” beberapa waktu lalu, diketahui bahwa kasus korupsi yudisial di lembaga peradilan Indonesia cukup tinggi .
Sekanjutnya Wirata mengutip pernyataan Presiden Transparancy International Indonesia, Dr Todung Mulya Lubis, SH LLM dalam seminar tersebut, korupsi yudisial di lembaga pengadilan merupakan yang tertinggi diantara beberapa lembaga negara, disusul lembaga lainnya seperti Kantor Pajak Daerah/Retribusi (Rp 8.502.000), BPN (Rp 7.555.000,-),Depkes (Rp 5.744.000), Angkasa Pura (Rp4.709.000), BPOM (Rp 4.438.000), Pemkab/Kota (Rp 4.210.000), dan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian, imigrasi, DLLAJR, Pelindo, Depkumham, dan MUI.
Sementara aktivis LSM dari seluruh Indonesia yang merupakan jejaring KY telah sepakat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku penegak hukum khususnya hakim di beberapa daerah.
“Sinergi dengan KPK bisa dilakukan untuk mengintip hakim-hakim nakal, kalau-kalau ada yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan perkara. PPATK juga bisa menjadi sumber informasi untuk memantau rekening para hakim, apabila ada transfer dan peningkatan tabungan yang tidak jelas asal-usulnya,” demikian Wirata Dwikora. sud
Langganan:
Postingan (Atom)
