Zona Suci Besakih Ditetapkan Lima Kilometer

Setelah banyak diperdebatkan, akhirnya zona suci Pura Besakih ditetapkan lima kilometer dari berbagai arah. Dan kini penetapan zona suci Besakih sudah masuk dalam zona kawasan strategis Provinsi Bali.

AMLAPURA (Patroli Post) - Menurut Kepala Bappeda Karangasem I Wayan Arthadipa, SH MH, Minggu (27/12) kemarin,  melalui payung hukum Perda Bali nantinya, zonasi kawasan suci Besakih akan dilaksanakan oleh Pemprov Bali bersama Pemkab Karangasem untuk mengamankan kawasan suci tersebut steril dari aktivitas di luar itu. Adapun batas-batas zona kawasan suci Besakih meliputi  jangkauan lima kilometer yakni  di sebelah Barat  berbatasan  dengan Kabupaten Bangli, pada arah Selatan jaraknya  sampai di Tukad Arca hingga  Toya Sah, di arah Timur  neliputi batas di  Tukad Dalem serta  pada arah Utara meliputi jangkauan hingga Puncak Gunung Agung.

Dengan  penataan seperti itu, di tingkat lapangan  harus sinergis  dengan apa yang boleh dan tidak boleh. “Pramuwisata  juga diharapkan bisa mentaati aturan yg ada,” ujarnya. Sementara untuk masalah kebersihan, menurutnya sudah ditopang dua kelompok  tenaga kebersihan, yakni kelompok  wilayah bagian  timur  didukung dan dibiayai oleh APBD Kabupaten Karangasem., sedangkan pada wilayah bagian  barat, dari Dalem Puri sampai lokasi Wantilan, yang pembiayaannya didukung oleh  Provinsi Bali.

Sementara terhadap keberadaan kios-kios di Boulevard Margi Agung, menurut Arthadipa, masih sedang disusun zonasinya, mereka yang  sudah berdagang tidak mungkin digusur  begitu saja, namun harus diatur dengan baik, untuk menempatkan lokasi dagang, warung, dagang kain dan lainnya. ”Kepemilikan tanah–tanah itupun juga perlu diinventarisir mana duwe opura dan mana milik perseorangan, sehingga keadaan Besakih dapat dipulihkan seperti sediakala,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Rendang drs I Wayan Ardika, MSi mengatakan, penanganan masalah  keamanan dan kenyamanan  di Besakih dilakukan dengan  mengoptimalkan tim penertiban Besakih, guna  meminilalisir pelanggaran terutama dari pedagang di sekeliling Pura. Beberapa oknum yang melakukan nego-nego atau memaksa wisatawan untuk masuk kawasan suci dengan meminta imbalan uang, sudah ditindak dan dibina secara persuasif. “Melalui pembinaan yang intensif diharapkan para guide menyadari dan tumbuh rasa memilikinya terhadap  ODTW Besakih, dengan filosofi cenik lantang  bukan gede bawak,” cetusnya.

Jika ditemukan guide khusus Besakih yang kedapatan memeras wisatawan agar segera dilaporkan saat itu juga, agar tidak ketinggalan jejak untuk menjatuhkan sangsi. Jumlah guide khusus Besakih sebanyak  240 orang diantaranya yang sudah  berlisensi  dan sebanyak 180 orang  belum  berlisensi. aen

Subawa–Udiyana Figur Tepat Pemimpin Denpasar

DENPASAR (Patroli Post) – Partai Demokrat dan Golkar resmi menjalin koalisi dan mendeklarasikan paket yang akan diusungnya pada Pilkada serentak 4 Mei 2010. Khusus untuk Denpasar, koalisi partai ini mengusung calon I Wayan Subawa dan Ida Bagus Udiyana (paket Su–Di).
Diusungnya paket Subawa-Udiyana, menurut Ketua Tim Sembilan, .Made Mudarta, karena paket keduanya adalah figur tepat pemimpin Denpasar ke depan.
Kepada Patroli Post, Mudarta yang ditemui di sela-sela deklarasi koalisi dan kandidat Partai Demokrat-Golkar untuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Tabanan di Hotel Nikki, Denpasar, Sabtu (26/12) lalu.
Menurut Mudarta, keduanya (Subawa-Udiyana, red) merupakan representasi pemimpin nasional di tingkat lokal. Pembawaan Subawa mirip dengan Presiden SBY. Sedangkan Udiyana, sangat dekat dengan pembawaan Wakil Presiden, Boediono. “Keduanya merepresentasikan pemimpin nasional kita. Ini paket SBW (Subawa)-Udiyana. Maka kita pilih mereka, karena sosok seperti itu yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Mudarta.
Lebih jauh dikatakan, paket yang diusung Demokrat bersama Golkar ini merupakan paket yang paling ideal dari yang pernah ada memimpin Denpasar. Apalagi, imbuhnya, Subawa merupakan figur yang kaya akan pengalaman dalam membangun daerah.
Mudarta mencontohkan, kesuksesan Subawa dalam membangun Kabupaten Badung bersama dengan paket yang juga diusung koalisi partai ini, AA Gde Agung dan I Ketut Sudikerta.
“Kita berharap kesuksesan SBW membangun di Badung diimplementasikan juga di Denpasar. Itu (pembangunan, red) adalah agenda awal yang akan dilakukan jika paket yang kita usung ini menang,” tandasnya.
Selain itu, kata dia, SBW adalah satu-satunya sosok yang mampu membawa perubahan bagi kota Denpasar. Selain inovatif, masih kata dia, Subawa dan Udiyana juga memiliki karakter dan pembawaan yang cerdas. “Selain itu, karakter beliau berdua juga tenang, sejuk berwibawa dan kenyang pengalaman di birokrasi. Itu yang dibutuhkan di Denpasar,” imbunya.
Senada dengan Mudarta, anggota dewan Pembina Partai Demokrat, Jero Wacik, yang didaulat memberikan wejangan pada acara tersebut juga mengatakan., sosok Subawa dan Udiyana adalah pilihan tepat untuk masyarakat Denpasar.
Keduanya, kata Jero Wacik yang juga Menbudpar ini, merupakan putra daerah dengan pengalaman segudang. “Yang terpenting nanti, kita tidak boleh menghina calon lain. Tidak boleh korupsi. Dan saya yakin, Pak Subawa adalah sosok yang bersih,” ujar Wacik.
Sementara itu, Subawa dan Udiyana sendiri saat ditemui Koran ini mengatakan siap untuk mengemban tugas yang diamanahkan padanya. Apalagi, kata Subawa, amanah yang diembannya tidak hanya dari partai yang mengusungnya, tapi yang yang lebih penting adalah masyarakat Kota Denpasar.
Untuk itu, dirinya berharap agar masyarakat Denpasar juga mendukungnya untuk berjalan bersama membawa perubahan di daerah yang menjadi Ibu kota Provinsi Bali ini. “Tentunya membangun Kota Denpasar menuju keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya,” ujar Subawa yang kini masih menjabat Sekda Badung ini.
Untuk merealisasikan hal tersebut, dirinya berjanji akan mengoptimalkan kekuatannya untuk mensejahterakan masyarakat kota Denpasar. Terlebih, saat ini pemerintah memiliki dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukkan membantu masyarakat. “Dana itu kan memang dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Saya pun akan bertindak untuk melakukan hal itu,” jelasnya lagi.
Tentunya, lanjut Subawa, sebagai ‘penantang’ calon incumbent dirinya memastikan memiliki nilai lebih. Hanya saja, untuk urusan strategi menyakinkan hal tersebut, Subawa belum mau buka-bukaan.
“Strategi itu rahasia dalam perjuangan. Tapi yang pasti, kami memiliki nilai lebih dibanding dengan calon lainnya,” ujar Subawa, meyakinkan. bob

Pasang Baliho Bernada Ejekan

PDIP Tabanan Terus Bergolak

TABANAN (Patroli Post) – Pascaturunnya rekomendasi DPP PDIP yang menunjuk paket Wayan Sukaja – Putu Eka Wiryastuti sebagai duet Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, kader banteng seakan tak henti bergolak.

Di tengah penolakan sejumlah kader banteng, khususnya di Kecamatan Kediri, juga ada manuver dua petinggi PDIP yang gagal meraih rekomendasi sejak Minggu (27/12) kemarin dengan pemasangan baliho.

Kedua petinggi partai “moncong putih” itu adalah IGG Putra Wirasana dan Made Arimbawa. Mereka kompak membuat baliho dan telah terpasang di sudut kota Tabanan. Baliho kedua tokoh gaek PDIP ini seakan bernada ejekan buat pasangan Sukaja – Eka, pasalnya isi spanduk mereka bertemakan keharmonisan berlatar belakang logo banteng gemuk dalam lingkaran yang menjadi lambang PDI Perjuangan.

Dari pantauan Koran ini di lapangan, sedikitnya pasangan ini mengusung tiga tema dalam baliho tersebut. Seperti baliho yang dipasang di dekat trafic light simpang Jalan Pahlawan-Diponegoro, tepatnya di samping baliho milik Wayan Sukaja, bertuliskan “Bergerak Menuju Keharmonisan”. Baliho itu kira-kira berukuran 2 x 3 meter dengan fose Wirasana dan Arimbawa berpakaian adat Bali sambil merapatkan kedua tangannya di depan dada, tanda berucap salam.

Kesan sindiran sangat kental terasa. Pasalnya, baliho tersebut terpajang di samping baliho Wayan Sukaja dan Eka yang tampil sendiri-sendiri, padahal mereka sudah menjadi paket dengan rekomendasi DPP PDIP sudah di tangan.

Selain di simpang Jalan Pahlawan – Diponogoro, baliho Wirasana-Arimbawa juga terpasang di depan kantor PLN Tabanan, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Baliho dengan fose pakaian adat berjabat tangan tersebut bertuliskan, “Tatap Masa Depan dengan Kerukunan”.

Kesan ejekan buat Sukaja-Eka kembali terasa. Pasalnya, kedua kader yang telah memegang rekomendasi DPP PDI Perjuangan tersebut masih tampak kurang “harmonis”. Baliho yang sama juga terpasang di Pasar Senggol Tabanan, dan terdapat di Terminal Pesiapan.

Masih ada satu tema baliho lagi yang kesannya mengkritik paket Sukaja-Eka yang dari awal terlihat tidak akur. Baliho tersebut bisa dijumpai di pinggir jalan By Pass Pesiapan-Kediri. Tepatnya di perempatan Gerokgak, Desa Delod Peken, Tabanan. Baliho itu menggambarkan Wirasana dan Arimbawa berjabat tangan erat dan bertertuliskan di bawahnya, “Eratkan Rasa Menyama Braya”.

Terkait pemasangan baliho tersebut, IGG Putra Wirasana yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Tabanan selama dua periode mendampingi N Adi Wiryatama tak bisa dihubungi via telpon.

Sementara Made Arimbawa yang mantan Ketua DPRD Tabanan 1999-2004 dan anggota DPRD Bali periode 2004-2009 yang berhasil dihubungi, mengaku bahwa baliho tersebut memang dipasang atas sepengetahuannya. “Kami pasang nggak banyak. Sekitar 20 baliho lah,” kata Arimbawa.

Ketika ditanya apakah baliho itu bentuk pembelotan atas rekomendasi DPP, ia menegaskan tidak ada maksud demikian. Dia juga menampik anggapan bahwa dirinya dan Wirasana berencana maju dalam Pilkada Tabanan 2010 melalui jalur independen.

“Tidak ada maksud kami keluar dari PDIP. Apalagi maju melalui jalur independen,” jelasnya, seraya mengatakan, balihonya masih memajang lambang PDIP. Spanduk itu hanya imbauan untuk rukun, menyama braya, dan jaga keharmonisan.

Malahan Arimbawa mengimbau Sukaja dan Eka membuat baliho seperti dirinya dengan Putra Wirasana. Bukan membuat baliho sendiri-sendiri seperti nyang terjadi sekarang.

Sementara Ketua Bapilu Tabanan, IGM Suryantha Putra enggan berkomentar ketika dihubungi. Alasannya, sejumlah baliho yang terpampang itu belum tertangkap jelas maksudnya. mas

Thaksinomics dalam Pilkada 2010

LAPORAN AKHIR TAHUN (warna merah)

Oleh IGM PUJASTANA

Presiden Indonesia ketiga, BJ Habibie  seolah menghilang dari hiruk pikuk politik Indonesia. Tak banyak hal yang bisa mendorongnya untuk angkat bicara. Tetapi setiap kali menyampaikan pendapatnya, kita mau tak mau terdorong untuk menyimak dan menjadikannya bahan renungan. Politik Indonesia, kata Habibie, sudah menjadi politik biaya tinggi. Habibie tidak merujuk pada satu kasus tertentu. Tetapi kita mahfum bahwa yang dimaksud adalah banyaknya uang yang harus dikeluarkan seorang calon legislatif (caleg) untuk bisa melenggang ke parlemen. Interaksi antara kandidat dan masyarakat pemilik hak suara tereduksi menjadi semata-mata hubungan antara pembeli dan penjual sebagaimana layaknya di pasar. Pemilik hak suara mematok harga tertentu untuk suaranya dan pembelinya, para kandidat itu, kemudian menawar. Harga cocok, transaksi pun terjadi.

Pemilihan umum 2009 lalu, sebagaimana halnya pemilu 2004, adalah sebuah pasar raksasa dimana posisi politik diperoleh melalui kesepakatan harga antara ‘pembeli’ dan ‘penjual’.  Unsur-unsur lain di luar uang, seperti kredibilitas dan track record para kandidat sama sekali tak berperan. Maka tak heran jika di beberapa daerah, para caleg yang tersangkut kasus korupsi bisa menjadi peraup suara terbanyak.

Peristiwa seperti ini bisa lumrah terjadi dalam suatu kepolitikan yang bersifat patrimonialistik.

Patrimonialisme secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu kepolitikan dimana dukungan diperoleh melalui pemberian imbalan ekonomi secara langsung.

Dengan memanfaatkan perilaku  pemilih yang bersifat patrimonialistik inilah, Presiden SBY dan partai Demokrat (PD) bisa mencapai kemenangan yang  spektakuler pada pemilu 2009 lalu

Kata kuncinya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang tak lain tak bukan adalah pemberian imbalan ekonomi secara langsung dan tunai untuk ‘membeli’ dukungan pemilih.

Menurut Survei Lembaga Survai Indonesia (LSI), pada bulan Juni 2008, dukungan terhadap Partai Demokrat (PD) hanya 8,7 persen, jauh di bawah PDIP (24,2 persen) dan Golkar (19,7 persen).

Pada saat yang sama, tingkat keterpilihan SBY lebih rendah 5 persen dibandingkan dengan Megawati.

Ahli politik National University Australia, Dr Marcus Mietzner mengatakan, banyak analis politik menilai para pemilih mulai jenuh dengan kepemimpinan SBY yang disebutnya sebagai ‘unspiring leadership’.

Tetapi tanpa di duga, pada bulan Juni tahun 2008 itu pula popularitas SBY dan PD mulai merangkak naik seiring dengan mulai digelontorkannya program populis pro rakyat miskin, seperti BLT, BOS dan PNPM Mandiri. Sepanjang Juni 2008 – April 2009 jumlahnya mencapai sekitar Rp 20 triliun. BLT, BOS`dan PNPM mandiri telah merubah secara dramatis imej dan personal style SBY. Karena itu tak heran pada bulan Februari 2009 popularitas SBY meroket menjadi 50.3 persen. Sedangkan dukungan  terhadap Partai Demokrat mencapai 24,3 persen. Sementara itu popularitas Megawati dan PDPI merosot secara signifikan.

Mietzner menyebut kebijakan populis yang diterapkan SBY sebagai  ‘Thaksinomics’.

Konsep ekonomi dengan memberi bantuan tunai pada masyarakat miskin pertama kali diterapkan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra ketika memenangkan pemilu tahun 2001 lalu. Bukan hanya SBY yang tergoda menerapkan Thaksinomics ini. Partai berkuasa di India dan Philipina juga terinspirasi olehnya.

Thaksinomics dan Pilkada

Sekitar bulan Mei 2010, lima kabupaten/kota di Bali akan melangsungkan pilkada. Pada tahun 2010 itu lebih dari 250 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pilkada.

Pilkada 2010 nanti akan berlangsung dalam situasi dimana peran partai politik telah tereduksi secara signifikan. Sistem pilkada langsung dan dimungkinkannya calon independen non partai untuk ikut bersaing telah membuat peran partai politik menjadi kurang penting. Selain itu menurut Mietzner, hasil penelitian menunjukkan 75 persen responden merasa tidak memiliki ikatan emosional dengan partai politik. Ini berarti para kandidat hanya bisa mengandalkan popularitasnya sebagai individu, bukan nama besar partai politik yang mengusungnya.

Calon incumbent memang memiliki keunggulan dibandingkan dengan calon lain, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya pemerintahan dan jaringan patronase. Tetapi fakta menunjukkan bahwa 40 persen calon incumbent rontok di seluruh Indonesia  dalam pilkada 2005. Di Bali sendiri beberapa calon incumbent rontok dalam pilkada 2005 dan 2007.

Para pemilih sepertinya tak ragu-ragu mendepak calon incumben yang tidak bisa memberikan layanan public service (baca : manfaat ekonomi langsung)  dan menunjukkan performance buruk. Ketokohan dan kinerja selama lima tahun menjabat akan menjadi faktor kunci kemenangan incumbent.

Para calon incumbent yang menyelenggarakan kebijakan populis ala Thaksin akan memiliki kesempatan besar untuk memang. Kepala daerah yang bisa menjalankan kebijakan ekonomi populer berupa pengucuran dana tunai kemungkinan besar akan terpilih kembali. Sedangkan yang terlalu banyak menerapkan langkah politik kontroversial dipastikan akan terdepak.

Di Bali, kebijakan populis juga mencakup aktivitas kultur dan relijius. Sesungguhnya di tengah marjinalisasi peran partai politik, cara yang paling efektif untuk menjangkau para pemilih adalah dengan terlibat aktif dalam setiap acara adat dan agama.

Dengan demikian,  kemurahan hati untuk mengucurkan bantuan secara tunai bagi aktivitas adat dan agama juga merupakan bagian penting dalam strategi Thaksinomics dalam pilkada di Bali.

Perda RTRW Bali Sudah Final

‘Perlawanan’ Bupati/Walikota Kandas

‘Perlawanan’ walikota dan bupati se-Bali yang menolak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, kandas sudah. Pasalnya, Ranperda RTRW Bali sudah memasuki babak final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Demikian ditegaskan Direktur Fasilitasi Ruang dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Depdagri, Dr. Drs. H. Sjofyan Bakar, M.si di Denpasar, Selasa (15/12) kemarin.

DENPASAR (Patroli Post) - Penegasan itu disampaikan Sjofyan di sela-sela penyerahan Keputusan Mendagri tentang evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Bali dan konsultasi rencana tata ruang di gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Dikatakan, segala aturan hukum, tentunya harus mengacu pada hirarki perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan teknis yang akan ditelurkan oleh kabupaten/kota terkait rencana tata ruang wilayah harus mengacu pada tingkat yang lebih tinggi yaitu, Perda RTRW Provinsi Bali. ”Begitu juga halnya dengan Bali, harus mengacu pada aturan di tingkat pusat. Jadi tidak boleh ada penerjemahan di luar aturan yang ditetapkan berdasarkan hirarki perundang-undangan tersebut,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sjofyan, keberatan kabupaten/kota yang pernah disampaikan tidak bisa lagi diakomodasi. ”Sudah tidak bisa lagi dong keberatan itu disampaikan. Karena semua ini mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan,” kata Sjofyan.

Lebih jauh Sjofyan mengatakan, saat ini RTRW Bali sudah mendapat persetujuan dari Mendagri. Persetujuan itu sudah diberikan oleh Mendagri dengan mengeluarkan keputusan yang sudah diserahkan kepada Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. ”Sudah ada Kepmendagrinya. Dan itu sudah kami serahkan kepada gubernur. Karena menurut Peraturan Mendagri No 8 Tahun 2008, pengesahan Perda harus mendapat persetujuan dari Mendagri, dan itu sudah disetujui,” imbuhnya.

Seperti diberitakan Koran ini sebelumnya, sempat terjadi penolakan oleh bupati/walikota terhadap Ranperda RTRW Bali. Dalam penolakannya, bupati/walikota mempersoalkan sempadan pantai dan kawasan suci di masing-masing kabupaten/kota. Bahkan, keberatan bupati/walikota itu sudah disampaikan kepada gubernur secara tertulis.

Tampaknya, dengan hal ini (perda RTRW Bali sudah final, red), maka keberatan itu sudah tidak memiliki arti lagi. Dengan demikian, bupati/walikota harus membuat detail aturan rencana tata ruang wilayah dengan mengacu pada rencana tata ruang provinsi yang sudah akan ditetapkan. bob

Demokrasi Memerlukan Uang

Sebuah demokrasi memerlukan pemilu. Dan pemilu memerlukan operasional partai politik, komunikasi politik, polling dan pembuatan kebijakan. Ujung dari semua aktivitas tersebuat adalah uang. Maka benarlah apa yang dikatakan Marcin Walecky bahwa money provides access to the basic tools of a modern democracy. Karena uang begitu vital dalam demokrasi, maka selalu ada kemungkinan sebuah partai atau siapapun yang ingin menggapai posisi politik akan terjebak dalam skandal keuangan. Bisa jadi karena para politisi tersebut terlalu bersemangat dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan pemilu sehingga tanpa sadar melabrak aturan dalam political financial system. Dan memang sesungguhnya tidak ada demokrasi yang kebal terhadap bahaya korupsi politik. Negara-negara yang demokrasinya sudah mapan sekalipun sering diguncang skandal keuangan.
Menurut Walecky, ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi terjadi dalam sistem finansial politik. Tapi cukup kita sebut dua diantaranya. Pertama, tingkat kompetisi politik yang terlalu ketat. Kedua, karena masyarakat begitu miskin sehingga uang sangat penting untuk mempengaruhi pilihan mereka. Dalam kondisi demikian, donasi dari masyarakat sulit diharapkan.
Kedua faktor ini ada di Indonesia. Karenanya tak ada satupun ahli politik yang punya keyakinan bahwa rejim keuangan politik yang kita miliki sekarang cukup mantap untuk bisa mencegah terjadinya skandal keuangan dalam politik. Ketika muncul skandal keuangan yang melibatkan dana besar, seperti kasus Bank Century, maka yang pertama ada dipikiran para politisi adalah dugaan bahwa hal itu melibatkan kepentingan politik. Bahwa ada partai tertentu yang merancang penyelamatan Bank Century untuk kepentingan dana kampanye. Dengan demikian tak mengherankan jika kemudian penanganan skandal Bank Century lebih cenderung dilakukan secara politik. Pansus Skandal Bank Century pun muncul.
Jika kasus Bank Century sungguh-sungguh ingin diselesaikan secara hukum maka hasil audit BPK merupakan modal yang lebih dari cukup bagi institusi hukum untuk bergerak.
Resiko bagi penanganan secara politik adalah kemungkinan terjadinya kompromi politik. Bukankah politik tak lain dan tak bukan adalah soal kompromi kepentingan? Jika tak ada satupun kekuatan politik yang mampu mendorong para elit politik untuk memulai kompromi politik, kasus Bank Century akan menggelinding ke sana kemari tanpa akhir. Mungkin bisa jadi kompromi politik tak diperlukan, asalkan momentum politik yang muncul begitu kuat sehingga Presiden SBY pun tak kuasa membendung dan harus tergilas.

Diduga Bermotif Dendam

Kasus Pembunuhan Sadis Pasutri

DENPASAR (Patroli Post) – Hingga kini, jajaran Poltabes Denpasar yang menangani kasus pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri (pasutri), Sugianto Halim (30) dan Fenny Maria (27), bos toko grosir ‘Sejahtera’ di Jalan Wahidin 74B Denpasar yang terjadi Jumat (11/12) lalu, kini masih memburu pelaku dan berusaha mengungkap motifnya.

Saat ini, polisi melakukan pengejaran terhadap sebuah mobil Kijang Innova bernopol Jakarta yang diduga digunakan pelaku. Selain itu, polisi juga melakukan pendalam terhadap sejumlah fakta yang berhasil dikumpulkan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) yang menewaskan pasutri asal Jember, Jawa Timur (Jatim) tersebut.

Informasi yang diperoleh Patroli Post di lapangan, Minggu (13/12) kemarin, malam itu sebelum kejadian suasana di sekitar TKP seperti biasa dan tidak ada hal yang mencurigakan, termasuk tidak ada orang yang bertamu ke rumah korban.

“Saat kejadian, pada lantai satu di TKP tidak ada yang mencurigakan dan tampak rapi. Namun hal sebaliknya terdapat di lantai dua tempat ditemukannya korban yang telah tewas bersimbah darah dengan puluhan tusukan. Ketika itu, dilaporkan handphone (HP) milik korban telah hilang,” ujar seorang sumber.

Atas hasil olah TKP tersebut, kata sumber tadi, diduga pelakunya lebih dari satu orang dan telah mengenal korban. Hal senada juga diungkapkan seorang penekun supranatural yang kebetulan lewat di depan TKP saat peristiwa naas  itu terjadi.

Ketika dikonfirmasi, penekun supranatural yang minta namanya dirahasiakan itu mengatakan, dalam waktu dekat atau sekitar sepekan setelah kejadian, polisi akan menemukan titik terang atas peristiwa pembunuhan yang menggegerkan warga di sekitarnya.

Bahkan lebih jauh dikatakan oleh penekun supranatural itu, berdasarkan bisikan dari alam gaib yang diterimanya, arwah korban mengatakan pelakunya lima orang, namun eksekutornya tiga orang.

Disebutkan, motif pembunuhan terhadap pasutri yang baru menikah itu adalah masalah pribadi dan bisa jadi soal dendam. Mengingat, diantara pelaku ada yang telah kenal dengan korban. “Diantara pelaku, ada yang masih punya hubungan keluarga dengan korban,” sebut sumber tersebut, sembari menambahkan, jika Tuhan mengizinkan dalam waktu 40 hari polisi akan berhasil mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. “Silahkan polisi bekerja sesuai prosedur penyidikan, toh hasil olah TKP sudah bisa banyak membantu,” imbuhnya.

Sementara itu, sumber di kepolisian yang tidak bersedia ditulis namanya menyebutkan  pembunuhan sadis itu diduga bermotif bisnis. Asumsi ini dikuatkan dengan tidak adanya barang berharga milik korban yang hilang, selain satu buah HP saat kejadian berlangsung. 

Sebelumnya, ketika dilakukan olah TKP pada Jumat (11/12) sore lalu, Kapoltabes Denpasar Kombes Pol Gde Alit Widana mengatakan, pembunuhan terhadap pasutri itu diperkirakan terjadi Jumat pagi antara pukul 09.00 sampai 10:00 Wita.

Selanjutnya ketika dikonfirmasi Minggu (13/12) kemarin, Kapoltabes mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut dan akan terus memburu pelakunya. Ditambahkan pula, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. ugi/ray

Rebutan Ketua, PDIP Bali Terancam Pecah

Perebutan kursi ketua DPD PDIP Bali 2010-2015 kian memanas. Bahkan, santer diberitakan partai “Moncong Putih” Bali itu kini berada diambang perpecahan.  Pasalnya, masing-masing kubu yang dianggap kuat kini berseteru dan mengklaim sebagai kubu yang akan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP.

DENPASAR (Patroli Post) – Dua kubu PDIP yang kini tengah berseteru itu adalah kubu Ketua DPD Bali AA N Oka Ratmadi yang akrab disapa Cok Rat, dan kubu Adi Wiryatama (Ketua Bapilu Bali yang kini menjabat Bupati Tabanan).

Menghadapi kenyataan itu, kader PDIP Bali pun kini sudah mulai terkotak-kotak. Kubu Cok Rat   menggalang kekuatan dari gedung dewan Renon. Sementara kubu Adi Wiryatama mengalang kekuatan dari arus bawah (baca- kabupaten).

Asumsi itu diperkuat dengan berbagai penafsiran terhadap SK DPP nomor 435 terkait pemilihan ketua DPD Provinsi. Menurut kubu cok Rat, Adi Wiryatama secara struktural tidak bisa masuk sebagai bakal calon (balon) terkait keberadaan dirinya sebagai bupati. Sebab, di dalam SK tersebut diatur, kader yang menjadi pengurus di tingkat kabupaten atau menjabat sebagai pimpinan di tingkat kabupaten tidak bisa menjadi pengurus di tingkat lebih atas atau lebih bawah.

Dengan demikian, peluang Adi Wiryatama untuk memimpin PDIP Bali kandas dengan adanya aturan tersebut. Sementara kubu Cok Rat terus menggalang kekuatan.

Bahkan untuk mengamankan posisi politisi gaek dari Puri Satria, denpasar tersebut, kader PDIP di dewan Bali bungkam seribu bahasa.

Wayan Karyasa yang digadang-gadang sebagai salah satu ujung tombak tim sukses Cok Rat tidak meberikan komentar ketika ditanya seputar perpecahan di tubuh PDIP.

Demikian juga ketika wartawan Koran ini mencoba menemui di ruang kerjanya di DPRD Bali, Kamis (10/12) kemarin, ada jawaban dari kesekretariatan DPRD Bali, kalau yang bersangkutan sedang keluar.

Demikian juga ketika dihubungi lewat telepon selularnya, yang bersangkutan tidak memberikan komentar apa-apa. Sementara kubu Adi Wiyatama yang dikabarkan dikomandani Ketua Bapilu Denpasar Made Arjaya denga tegas mengatakan, kalau kubu Cok Rat salah penafsiran dan sengaja mencari selamat dengan penafsiran yang keliru.

Sebab, kata dia, jelas dalam aturan yang dikeuarkan DPP dititik beratkan terhadap kaderisasi. Siapapun kader PDIP yang diangap mampu bisa mencalonkan diri sebagai ketua DPD dengan catatan harus menjadi anggota PDIP minimal tiga tahun.

Masalah kader tersebut berada di tingkat level paling bawah sekalipun kalau kemampuanya bisa membawa PDIP kedepan lebih baik, tidak jadi soal, kata politisi muda berbakat asal Sanur ini. “Yang tidak terima, kalau PDIP Bali dipimpin oleh orang yang diragukan kemampuannya. Bahkan, kalau kader tersebut tidak jelas. Sejak kapan ia menjadi kader PDIP,” ujar Arjaya yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali.

Dua pandangan yang berbeda tersebut, berimbas kepada keharmonisan PDIP itu sendiri. Sementara kabupaten/kota sudah mulai menyusun kekuatan untuk menggolkan Adi Wiryatama diangap berhasil mempertahankan suara PDIP Bali pada Pemilu lalu.

Sedangkan kader yang duduk di dewan Renon berangapan kalau kesuksesan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Cok Rat. Maka jadilah bola panas tersebut terus mengelinding di daerah.

“Buleleng pecah, kader di akar rumput mendukung Adi Wiryatama,” ujar salah satu kader PDIP Buleleng yang enggan namanya dikorankan. din

Presiden : Asia Kaya Pengalaman Berdemokrasi

NUSA DUA (Patroli Post) - Presiden Susilo B Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa Asia sesungguhnya sangat kaya dengan pengalaman berdemokrasi, salah satunya pemberi kontribusi pengenalan masalah ini kepada dunia adalah melalui Institut Perdamian dan Demokrasi yang sejak didirikan satu tahun lalu telah aktif melakukan kegiatan, seminar, lokakarya, dan temu ahli.
Menurut Kepala Negara, peningkatan demokratisasi dan pembangunan suatu negara harus berjalan seiring karena kedua hal itu menjadi prasyarat utama agar tujuan demokrasi masyarakat adil dan makmur tercapai.
"Tujuan utama dari BDF II ini adalah dialog dan kerja sama regional dan internasional tentang demokrasi dan kita saling belajar tentang berdemokrasi," kata Presiden ketika  memberikan sambutan pada acara Forum Demokrasi Bali (BDF) II di Nusa Dua, Kamis (10/12) kemarin.
Dalam kesempatan itu Presiden mengutarakan pokok pikirannya terkait demokrasi dan pembangunan, dimulai dari tuntutan terhadap akuntabilitas pemimpin dan pejabat pemerintahan.
Kerja sangat keras untuk memberi yang terbaik bagi rakyat merupakan esensi tata kelola pemerintahan yang baik. "Memberi ruang partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan juga satu keharusan karena mereka memiliki aspirasi, pemimpin di pemerintahan dan parlemen memiliki tugas untuk mencari cara terbaik untuk itu," ujarnya.
Keseimbangan pembangunan ekonomi dan politik, juga hal pokok karena jika satu aspek menjadi lebih penting, maka akan timbul ketidakstabilan dan ketidakpuasan.
"Saya lihat ada hikmah dari krisis ekonomi global. Krisis itu memaksa dunia merestrukturisasi ekonomi yg lebih demokratis. G20 dan dukungan Asia menjadi faktor penting. Ini memberi kesempatan sama bagi yang lemah," katanya.
Hadir dalam kegiatan itu tiga kepala pemerintahan, yaitu Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Jepang Hatoyama Yukio dan Perdana Menteri Timor Timur Kay Rala Xanana Gusmao. Yudhoyono bersama Hatoyama bertindak sebagai Ketua Bersama BDF II kali ini. yes/ant

Pemprov-Pemkab Diminta Lakukan Pendataan Dini

Soal Rawan Pangan di Nusa Penida

DENPASAR (Patroli Post) – Merebaknya persoalan kerawanan pangan yang tiap tahunnya terjadi di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Bali, Ngakan Made Samudera, SH.
Dia mengatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung melakukan pendataan dini terkait seringnya daerah gersang itu mengalami rawan pangan.
“Pendataan dini itu harus dilakukan secara keseluruhan. Terkait di dalamnya -- tidak hanya soal kerawanan pangan terhadap manusia, tapi juga pada ternak milik petani. Sehingga kita dapat mengantisipasinya dan mencarikan solusinya secara benar,” jelasnya kepada Patroli Post, Rabu (2/12) kemarin.
Menurutnya, persoalan yang menimpa Nusa Penida sangat pelik. Tidak hanya soal pangan, tapi juga sudah menyasar pada minimnya pasokan air bersih.
Hal itu terjadi, lanjut mantan Sekretaris Dewan DPRD Bali ini, setiap kali musim kemarau tiba. rumput-rumput yang tadinya hijau untuk pakan ternak berubah kering. Dengan begitu, otomatis ternak juga kekurangan makanan. Stok air bersih juga menjadi persoalan tersendiri didaerah tandus itu.
Khusus untuk pasokan air bersih, Samudera berharap harus secara cepat dicarikan solusinya. Dia mengatakan, saat ini yang paling mudah dijangkau solusinya adalah dengan menyediakan stok air bersih yang selama ini sudah disiapkan oleh Pemprov Bali.
“Harus dipercepat distribusinya. Terutama stok air bersih yang sudah disiapkan Pemprov Bali dari daerah terdekat itu,” tandasnya, tanpa memjelaskan daerah terdekat yang dimaksud.
Lebih jauh Samudera yang juga mantan Asisten III Sekda Bali ini menegaskan, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari Pemprov dan Pemkab Klungkung. Dengan begitu, diharapkan persoalan pelik yang menimpa Nusa Penida dapat segera teratasi dengan segera. Sebab, katanya menambahkan, Bali ini daerah yang kaya akan pangan. “Ini ironi di daerah kaya pangan. Untuk itu, harus ada upaya koordinasi cepat oleh Pemkab Klungkung dengan Pemerintah Provinsi, maupun dengan daerah lainnya,” imbuhnya.
Kendati begitu, Samudera mengatakan, apa yang terjadi di Nusa Penida merupakan kebiasaan yang terus berulang. “Setiap musim panas panjang tiba, hal itu (kerawanan pangan dan kekurangan stok air bersih, red) biasa terjadi. Jadi, orang-orang di sana tidak kaget lagi. Tapi, bukan berarti kita tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu, komitmen kita dipertaruhkan,” demikian Samudera. bob

Eksekusi Bentrok, 9 Warga Ditangkap

Eksekusi Bentrok, 9 Warga Ditangkap
Seperti sudah diprediksi sebelumnya, pelaksanaan eksekusi lahan sengketa di areal Bandara Letkol Wisnu, Buleleng, Rabu (2/11) kemarin, berakhir bentrok antara warga dengan aparat.

SINGARAJA (Patroli Post) - Dalam eksekusi yang berlangsung dalam suasana tegang itu, sedikitnya sembilan warga yang diduga sebagai provokator dan menghalangi petugas diamankan.
Di lokasi, juru sita PN Singaraja dihadang ratusan massa yang simpati terhadap nasib Ketut Landra (sebagai termohon). Massa terlibat saling dorong dan adu pukul dengan pasukan pengendali masssa (Dalmas ) Polres Buleleng.
Sementara itu massa dari kubu Putu Weka Sadiarta (pemohon eksekusi), terlihat bergerombol dan sempat memprovokasi massa pendukung kubu Mangku Subadra.
Dari pantauan Patroli Post, pagi sebelum eksekusi dilakukan, massa pendukung sudah terlihat memadati objek eksekusi. Massa kedua kubu terkonsentrasi di dua titik. Di pintu masuk Bandara Letkol Wisnu, ratusan massa memasang barikade untuk menghalangi petugas.
Sedangkan di depan rumah Mangku Subadra, massa memasang barikade berupa balok kayu dan ban bekas. Akibatnya, suasana tak urung mencekam menunggu detik-detik pelaksanaan eksekusi.
Ketut Landra sebagai pihak yang kalah didukung massa yang bersimpati terhadap nasibnya. Sebaliknya pemenang sengketa, Sadiarta juga tak mau kalah dalam urusan mengerahkan massa. Maka sekelompok orang bertubuh kekar dan penuh tato pun diterjunkan ke arena ‘pertempuran’
Tak lama kemudian muncul sekelompok massa pendukung Landra yang dipimpin oleh I Gusti Bontoan. Mereka melakukan provokasi dengan melontarkan teriakan menantang kubu lawan. Bahkan, Bontoan sempat menanyakan keberadaan Rasyid, salah satu korlap pembela kubu Subadra.
Tak pelak, ulah Bontoan itu membuat sebagian massa yang terprovokasi sempat terpancing, namun berhasil dicegah oleh aparat keamanan berpakaian preman, sehingga bentrok kedua kubu dapat dihindarkan.
Sementara,petugas eksekusi dari PN Singaraja yang dipimpin oleh Ketua Panitera PN Singaraja, Gusti Ngurah Suandha, SH setiba di lokasi langsung menuju Balai Desa Sumberkima, untuk melakukan perundingan dengan para pihak yang bersengketa.
Ditempat itu, suasana juga sempat panas akibat terjadi penolakan eksekusi dari pengacara Subadra, Agus Samijaya, SH. Bahkan tim pengacara Nengah Subadra walk out dari ruang pertemuan akibat terjadi dead lock saat menentukan objek eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
Pengacara beranggapan, putusan perkara Perdata No.104/Pdt.G/1991/PN.Sgr juncto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.: 11/Pdt.G/1993/PT Dps juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.1823 K/pdt/199, serta penetapan Ketua PN Singaraja No.104/Pen.Pdt.G/Eks/1991/PN Sgr tanggal 9 Februari 2006 adalah salah objek dan pelaksanaannya cacat hukum.
Setelah perundingan buntu, tim eksekutor lantas bergerak menuju objek eksekusi, namun ratusan massa telah siap menghadang. Pasukan Dalmas Polres Buleleng kemudian membentuk formasi yang berhadap-hadapan dengan massa.
Akibatnya, terjadi saling dorong dan baku pukul saat tim eksekutor PN Singaraja merangsek maju dengan berlindung di balik tameng polisi. Massa yang sebagian besar terlihat dari keluarga Subadra, sangat gigih bertahan. Bahkan, sejumlah wanita terlihat berada di barisan depan menghalangi laju tim eksekutor. Tidak sedikit diantaranya berteriak kesakitan akibat terkena pukulan aparat dan terjepit oleh himpitan massa yang saling dorong.
Dari kejadian itu, sembilan orang diamankan oleh aparat karena dianggap menghalangi jalannya eksekusi. Mereka adalah Nyoman Sukadana (44), Kadek Astama Yasa (27), Wayan Sudharma (21), Wayan Landra (52), Putu Widada (19), Parwata (19), Gede Mudarsa (53), Wayan Selamet (35) dan Komang Mudiarthana (40), kesembilan orang ini mengaku sanak family Nengah Subadra.
Setelah berjuang selama hampir satu jam, akhirnya tim eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya mengambil alih lahan rumah tinggal yang selama ini dalam penguasaan keluarga Nengah Subadra. Tim eksekutor mengultimatum sembilan keluarga Subadra yang bertempat tinggal di lokasi itu untuk segera mengeluarkan barang-barangnya sebelum dikeluarkan paksa oleh tim eksekutor.
Melihat hal itu, teriakan histeris para wanita tidak terelakkan, bahkan dua diantaranya jatuh pingsan. Namun, eksekusi terus berlangsung tanpa menghiraukan keadaan para tereksekusi itu.
Sayang, tim eksekusi PN Singaraja hanya melaksanakan tugasnya mengeksekusi lahan dan rumah tinggal milik Jero Mangku Nengah Subadra saja. Sedangkan sisanya yang kini dipakai untuk areal Bandara Letkol Wisnu tidak disentuh sama sekali.
Padahal, dalam perkara perdata tersebut lahan bandara termasuk bagian yang seharusnya dieksekusi karena termasuk bagian dari lahan atas sertifikat nomor 588 dan sertifikat nomor 606.
Ketua Tim eksekutor, Gusti Ngurah Suandha, SH, ketika dikonfirmasi saat berada di lokasi eksekusi, mengaku lahan bandara tersebut bagian dari yang akan dieksekusi. ”Ya semua termasuk lahan bandara itu,” demikian Suandha.
Eksekusi yang berlangung kemarin, adalah yang kedua kalinya setelah eksekusi pertama gagal dilakukan. war

Kantor Pusat Patroli Post : Jl. Kamboja 4 E Denpasar-Bali

Pembangunan LED TV Bali Dihentikan

WP Bandel Akan Disita Asetnya

Dinas Pendapatan Daerah Badung menghentikan proses pembangunan LED TV Bali, yang sedang dalam tahap pengerjaan awal di By Pass Ngurah Rai, tepat di seberang barat Patung Dewa Ruci Simpang Siur. Menurut Kadispenda Badung, Anak Agung Alit Agung, Rabu (4/11) kemarin, proyek ini dihentikan karena tidak mengantongi izin.

BADUNG (Patroli Post) – “Tidak jelas juga proyek apa yang dikerjakan di By Pass Ngurah Rai itu karena mereka tidak pernah mengurus izin,” ujar Alit Agung. Yang dia ketahui, hanyalah proyek itu milik PT Infinity, selebihnya tidak diketahui. Karenanya, Kadispenda meminta agar bangunan yang sudah telanjur didirikan segera dirobohkan karena berada di kawasan bebas bangunan dan reklame.

Sementara itu, penanggungjawab proyek, Daniel yang dikonfirmasi melalu telepon kemarin mengatakan, pihaknya hanyalah kontraktor yang ditugaskan mengerjakan pembangunan LED TV Bali ini. “Kami mendapat proyek ini dari pemerintah pusat, Jakarta,” ujarnya tanpa merinci dari kantor mana yang mengadakan proyek ini. saat ini, menurut pengakuan Daniel, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pusat, apa langkah yang akan dilakukan setelah dikannya pembangunan. “Kami tidak bisa memutuskan karena kami hanya bertugas melakukan pekerjaan pembangunan,” ujar Daniel lagi.

Dari pantauan Patroli Post kemarin, tidak lagi ada kegiatan dari tukang setelah proyek ini dihentikan. Bagunan setengah jadi itu terlihat sepi di pinggir jalan yang ramai dilalui kendaraan roda empat dan roda dua. Sejumlah bahan bangunan bahkan dibiarkan begitu saja di lokasi tanpa ditunggui.

Capai Rp80 M
Sementara mengenai sikapnya terhadap wajib pajak (WP) bandel yang tidak mau membayar pajak hotel dan restoran (PHR) di daerah ini, ia mengatakan akan mengenakan sanksi tegas. Sebab, saat ini piutang PHR Badung mencapai Rp80 miliar lebih belum masuk ke kas kabupaten terkaya di Bali ini.
“Hingga saat ini sudah mencapai Rp 80 miliar piutang lama dan baru belum dibayar oleh WP,” ujar Kadispenda Badung I Gusti Agung Alit Agung, Rabu (4/11) kemarin, setelah menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan dua unsur yaitu unsur pemerintah dan penegak hukum.
Dari unsur penegak hukum yang dilibatkan adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan dari pemerintah adalah Dispenda, Bagian Perekonomian, Badawasda, dan Satpol PP.
“Dari hasil koordinasi itu, (kemarin, red) WP bandel ini akan kita proses sesuai aturan yang berlaku, kalau tetap bandel terpaksa kita berikan tindakan tegas dengan melakukan penyitaan,” katanya.
Adapun aturan yang dia maksud adalah mulai dari pemberian teguran pertama, kedua dan teguran ketiga. Bila teguran ketiga WP belum memenuhi kewajibannya, maka Dispenda akan melimpahkan kasus ini ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penyitaan.
“Daftar WP bandel ini sudah kita pegang. Nanti, sebelum Kejaksaan melakukan penyitaan kita akan ekpose dulu besar-besaran di media massa, biar mereka kapok,” ancam Alit Agung. vtr/ana

Ketut Sudiharsa Akui Kenal Anggodo

Terkait Rekaman Penyadapan KPK

DENPASAR (Patroli Post) – Teka-teki tentang nama seseorang berinisial Ketut dalam rekaman penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputar dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11) lalu, akhirnya terjawab.

Pasalnya, seseorang berinisial Ketut yang disebut-sebut oleh orang yang diduga Anggodo Widjaja (saudara Anggoro Widjaja, tersangka dugaan korupsi yang ditangani dan jadi buronan KPK) dalam rekaman tersebut, diketahui bernama Ketut Sudiharsa, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Hal tersebut diakui sendiri oleh Sudiharsa saat diwawancarai reporter teveone, Rabu (4/11) malam kemarin yang bertajuk “Mengulas Rekaman KPK”.
Dalam pengakuannya, Sudiharsa mengatakan bahwa dirinya memang mengenal Anggodo dan pernah didatangi ke kantornya untuk keperluan mengajukan permohonan perlindungan untuk kakaknya Anggoro Widjojo.
“Anggodo saat itu datang dengan membawa surat pengantar dari Bareskrim Mabes Polri, sehingga kami langsung menggelar rapat pleno, untuk selanjutnya dilakukan penelitian dengan cepat,” papar Sudiharsa yang mengaku mantan anggota Reserse itu.
Ketika ditanya, kenapa pihaknya langsung merespon permohonan Anggodo, menurut Sudiharsa, hal itu dilakukan karena yang bersangkutan membawa surat pengantar dari Bareskrim Mabes Polri. “Dengan surat pengantar dari Bareskrim itu, saya pikir kasus Anggoro itu sangat khusus. Disamping itu, namanya orang datang minta perlindungan, ya saya terima. Karena fungsi LPSK itu sendiri sebagai mitra dari aparatur penegak hukum,” kilahnya.
Pada bagian lain, Sudiharsa juga mengatakan bahwa dirinya sempat memperingati Anggodo saat dirinya menerima telepon dari yang bersangkutan bahwa pembicaraannya bisa disadap KPK.
“Saya sendiri sebetulnya tidak takut disadap. Tapi, yang namanya orang minta perlindungan ke LPSK harus kami lindungi,” terangnya, yang menyatakan Anggodo pernah datang tiga kali menemui dirinya di kantor.
Sudiharsa juga mengatakan dirinya pernah ditelpon oleh orang KPK yang meminta supaya tidak melindungi Anggoro.

Bukan Pemadam Kebakaran
Seemtara itu, anggota Tim 8 Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, Todung Mulya Lubis menegaskan, tim independen bukan merupakan pemadam kebakaran.
"Tim sering dibentuk seperti pemadam kebakaran. Tapi kita tidak mau. Tim ini harusnya tidak hanya memverifikasi Chandra dan Bibit saja, tapi lihat tujuan akhir yang lebih strategis," katanya pada pertemuan tim dengan para pemimpin media massa di Jakarta, Rabu malam.
Todung mengatakan, pemutaran rekaman yang diduga berisi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/11) membuka mata masyarakat bahwa "mafia peradilan" itu masih eksis dan berujung pada bobroknya penegakan hukum Indonesia.
"Penegakan hukum itu harusnya adalah harta yang tidak bisa ditawar. Tadi ketemu dengan Kapolri bahwa setelah mendengar isi rekaman, kita sepakat merasa terhina," lanjutnya.
Hal senada diungkapkan anggota Tim 8 lainnya Anies Baswedan, yang mengatakan tim tidak sekadar berkutat pada pelemahan KPK dengan sempat ditahannya dua pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
"Banyak problem dalam kasus ini, baik meliputi reformasi penegakan hukum, maupun skandal-skandal yang potensial untuk eksplosif," ujarnya. yes/ant

Gelontor 20 Komputer untuk Koperasi dan LPD

Diskop-UKM Karangasem

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karangasem menggelontor bantuan berupa 20 set komputer kepada koperasi dan LPD.

AMLAPURA (Patroli Post) - Kabid LPD I Nengah Warki SH, Minggu (25/10) kemarin, mengatakan, program pemberian bantuan perangkat keras tersebut bertujuan untuk mendukung manajemen koperasi maupun LPD, disamping menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif. “Untuk menciptakan iklim usaha seperti itu (kondusif-red) perlu mendapat fasilitas pengembangan usaha perkoperasian dan lembaga perkreditan,” terangnya.
Sesuai SK Bupati Karangasem Nomor 390 tahun 2009, sebanyak 20 lembaga koperasi dan LPD memperoleh bantuan komputer. Koperasi yang memperoleh bantuan 10 komputer itu masing-masing KPN Werdi Guna Amlapura, Kembangsari Pempatan, Putri Lestari Singarata, Anugrah Sari Mertha Pertima, Sari Sedana Peringsari, Dharma Arta Mumbul bebandem, Karya Sedana Waringin Rendang, Wahyu Widia Sabha Subagan Amlapura, Kopwan Tirta Harum Kecicang Bebandem dan Kopwan Dewi Sri Padangkerta.
Sementara 10 lembaga LPD yang diberikan bantuan masing-masing LPD Padangkerta, Bebayu, Tianyar, Bungaya, Gumung, Tohjiwa, Putung, Pedukuhan Rendang, Susuan dan Asak.
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem, Ir I Wayan Supandi mengatakan, sebagai wujud pelayanan terhadap pemberdayaan koperasi di Kabupaten Karangasem, Dinas Koperasi dan UKM Karangasem setiap tahun mengalokasikan bantuan bagi koperasi dan LPD yang ada di daerah itu.
Sesuai kebutuhan dan kondisi bentuk bantuan tahun ini diarahkan untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana manajemen (hard ware) komputer, yang menjadi peralatan vital dalam menunjang administrasi operasional. Tahun 2008 lalu, Dinas Koperasi dan UKM Karangasem mengalokasikan sebanyak 13 unit komputer serta 17 unit filling kabinet. Pemberian bantuan terhadap lembaga koperasi dan LPD tersebut diseleksi yang berpredikat sehat, sedangkan bagi yang kurang sehat atau bahkan sakit dilakukan terapi pembinaan lebih dahulu sehingga bisa berjalan normal.
Secara operasional Dinas Koperasi-UKM Kabupaten Karangasem berupaya terus mendorong tumbuhnya lembaga koperasi, agar mampu berperan menentukan karakter ekonomi masyarakat bercirikan koperasi sebagai lembaga yang paling cocok mewadahi aktifitas usaha rakyat.
Terlebih dengan diraihnya prestasi nasional berupa Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi yang diterima Bupati Karangasem I Wayan Geredeg SH tahun ini, memperkokoh komitmen dalam mendorong kekuatan koperasi sebagai soko guru perenomian rakyat.
Terhadap keberadaan LPD yang ada di tiap desa pakraman tidak dapat diabaikan perannya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Sesuai catatan keragaan LPD se Kabupaten Karangasem antara lain, di Kecamatan Manggis dengan 19 jumlah desa pakraman terdapat 19 LPD dengan 75 tenaga kerja dengan aset mencapai Rp24,9 miliar Sidemen dengan 19 desa pakraman memiliki 19 LPD menyerap 63 naker dengan aset Rp7,5 miliar, Rendang dengan 26 desa pakraman memiliki 24 LPD menyerap 90 naker dengan total aset Rp17,1 miliar, Selat dengan 26 desa pakraman memiliki 26 LPD menyerap 96 naker dengan aset Rp29 miliar.
Berikutnya, Karangasem dengan 22 desa pakraman memiliki 22 LPD menyerap 78 naker dengan total aset Rp16 miliar, Abang dengan 20 desa pakraman memiliki 20 LPD menyerap 57 naker dengan aset Rp220,2 juta, Kubu dengan 41 desa pakraman memiliki 35 LPD menyerap 131 naker dengan aset Rp9,2 miliar, Bebandem dengan 15 desa pakraman memiliki 15 LPD menyerap 71 naker dengan aset Rp129 miliar.
Dengan demikian, dari total 188 desa pakraman se-Kabupaten Karangasem memiliki 180 LPD dengan menyerap sebanyak 661 tenaga kerja dengan total aset berjumlah Rp129 miliar. hms

Kuningan Berdarah

SINGARAJA (Patroli Post) - Kekhusyukkan umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan, Sabtu (24/10) malam lalu, terganggu aksi bentrokan dua kelompok pemuda. Sejumlah pemuda dua dusun bertetangga, Dusun Sorga dan Dusun Carik Agung di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, terlibat konflik dengan saling serang.

Akibat kejadian itu,tiga orang mengalami luka serius.Tidak itu saja,sepanjang malam sempat terjadi ketegangan dan suasana sangat mencekam. Pasalnya, berhembus isu akan ada penyerangan dari warga Dusun Sorga ke Dusun Carik Agung. Tak pelak,sejumlah warga dari Dusun Carik Agung terlihat siaga diruas jalan dusun tersebut, sambil menghunus pedang dan menenteng berbagai senjata lainnya.
Mereka mengaku tetap siaga,karena trauma atas peristiwa beberapa waktu lalu yang menyebabkan beberapa rumah mereka dibakar.Nyaris dalam waktu bersamaan,di Dusun Pemaroan,Desa Petemon,Kecamatan Seririt, juga terjadi aksi saling pukul dilokasi pesta miras. Akibatnya, Ketut Yasa (35) mengalami luka serius pada pelipis kanannya.
Informasi yang berhasil di himpun menyebutkan,bentrokan itu berawal saat warga dari dua dusun itu sedang menikmati Hari Raya Kuningan di Pantai Lokapaksa di sore hari. Kemudian, Kadek Parsana, warga Dusun Carik Agung,yang sedang mengendarai sepeda motornya,tiba-tiba melakukan aksi standing sambil memainkan gasnya sehingga memekakan telinga.
Melihat aksi itu, Putu Suran Jaya (28) warga Dusun Sorga,lantas menegur Kadek Parsana.Tidak terima dengan teguran itu,kemudian terjadi perang mulut yang berkahir dengan saling tantang dan dilanjutkan saling baku pukul yang mengakibatkan Kadek Parsana mengalami luka memar di wajah.Sementara,Putu Suran Jaya,terluka pada bagian tangan dan sikunya.
Keributan kemudian meluas hingga ke perempatan Desa Lokapksa.Sejumlah massa terlihat terkonsentrasi ditempat itu.Sialnya, saat yang bersamaan dari arah selatan muncul Kadek Suarthana (24), dik kandung Putu Suran Jaya,mengendarai sepeda motor,bermaksud membeli bensin untuk motornya.Akibatnya, Kadek Suarthana menjadi sasaran pemukulan warga Dusun Carik Agung yang marah atas pemukulan yang di lakukan oleh Putu Suran Jaya terhadap Kadek Parsana.
Kadek Suarthana sempat menjadi bulan-bulanan sebelum akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi dari Polsektif Seririt.Tak urung,Kadek Suarthana mengalami luka pada lengan kanannya akibat terkena hantaman balok kayu.Tidak itu saja,salah seorang anggota DPRD Buleleng,Gede Witama alias Bakor,warga Desa Lokapaksa,turut menjadi korban pemukulan,karena bermaksud melerai perkelahian itu agar tidak semakin meluas.
Sementara,ditempat berbeda dalam waktu yang bersamaan,di Dusun Pemaroan,Desa Petemon,Kecamatan Seririt,juga terjadi aksi perkelahian yang mengakibatkan Ketut Yasa,warga yang beralamat di Banjar Bajera Sari,Desa Bajera,Kecamatan Selemadeg, Tabanan, mengalami luka yang cukup serius pada pelipis kanannya.Menurut,keterangan Ketut Yasa,yang asal Dusun Pemaroan itu,ia mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya.
Sumber koran ini menyebutkan,peristiwa penganiayaan terhadapa Ketut Yasa itu bermula saat ia melakukan pesta miras dengan beberapa temannya.Lantas terjadi salah paham yang belanjut terjadi saling pukul.Diduga pelaku pemukulan adalah teman minum Ketut Yasa,bernama Ketut Suastawa.Oleh Ketut Yasa kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Seririt.
Kaplosektif Seririt AKP Wayan Wetem,seizin Kaplores Buleleng AKBP Istiyono saat di konfirmasi koran ini Minggu (25/10) kemarin,membenarkan terjadinya dua peristiwa itu.Katanya,kejadian itu berawal dari kesalah pahaman biasa dan berbuntut perkelahian.”Benar,peristiwa itu memang berawal dari kesalah pahaman saja akibat ketersinggungan,sehingga terjadilah peristiwa itu,” kata Wetem.
Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk kepentingan penyidikan.”Ya,sejumlah saksi sudah kita periksa,dan beberapa orang yang luka-luka sudah kita visum.Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kedua peristiwa itu,”tandas Wetem. war

Alase Bali Kampanyekan Stop Pemiskinan Global

Alase Bali Kampanyekan Stop Pemiskinan Global

DENPASAR (Patroli Post) – Bertepatan dengan hari ketahanan pangan dan empat tahun kampanye anti pemiskinan global, Alasiansi LSM dan Elemen Masyarakat Sipil se-Bali (Alase Bali) menggelar kampanye untuk mendorong negara-negara di dunia merealiasikan kesepakatan deklarasi milineum yang butir-butirnya tertuang dalam Internasional Millenium Development Goals (MDGs).
Menurut Koorninator Alase Bali, I Nyoman Mardika, SS, kampanye ini bertujuan untuk memerangi kemiskinan dengan penguatan terhadap pangan dan merealisasikan kesetaraan gender. “Kedua hal itu yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan,” ujarnya dalam jumpa wartawan di Forrest Club, Renon. Kamis (15/10) kemarin.
Lebih jauh Mardika menambahkan, didorongnya isu ketahanan pangan tak lepas dari wacana internasional yang sedang menjadi perhatian global. Dimana, lanjut Mardika, untuk negara-negara berkembang persoalan pangan mejadi isu sentral yang harus segera mendapat perhatian.
“Problem standarisasi regulasi internasional, melemahkan posisi negara dunia ketiga. Sehingga isu ini menjadi fokus perhatian global, terutama PBB,” tambahnya lagi.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan target serta capaian dari MDGs. Selain itu, mendorong negara-negara didunia untuk memerangi kemiskinan dengan mengutamakan kelompok-kelompok rentan dan miskin. “Dengan begitu kita harapkan tepat pada waktunya, yakni 2015 berdasarkan kesepakatan tersebut, kemiskinan hanya tinggal sejarah masa lampau saja,” harapnya.
Pada kesempatan itu juga hadir Pauline Long, pegiat kemanusiaan dari Negeri Kangguru yang aktif mendorong realisasi kesepakatan itu bersama jaringan internasionalnya, termasuk Indonesia melalui Alase Bali.
Pauline mengatakan, isu ketahanan pangan dipilih karena dalam interval waktu 25 tahun terakhir, suplai pangan di seluruh dunia mengalami penurunan drastis. “Sehingga ini membutuhkan fokus perhatian dari pemerintah. Karena situasinya memang sangat kritis. Apalagi, hal tiu terakumulasi dengan persoalan urbanisasi dan perubahan iklim, semakin sulit untuk diurai,” terangnya.
Menurut Pauline, situasi kritis itu sudah merambah Bali . Dimana persoalan urbanisasi dan perubahan iklim menyebabkan kualitas air makin menurun. “Kalau tidak mendapat perhatian serius bisa jadi bom sosial di masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan yang akan berlangsung mulai 16–10 Oktober ini akan dimeriahkan dengan pameran poster, pasar murah, pengobatan gratis, seni jalanan dan konser musik. Sedangkan diakhir acara akan ada aksi pembacaan petisi anti pemiskinan dan bangkit bersama yang akan dicatat dalam Guinness World Records yang dipusatkan dilapangan Puputan, Badung.
“Untuk itu kami berharap peran serta aktif seluruh masyarakat Bali dalam menyukseskan acara ini. Silahkan datang, tidak dipungut biaya. Yang terpenting, kegiatan ini untuk perbaikan nasib kita bersama,” tutup Mardika dan Pauline dengan kompak. bob

Shooting Julia Roberts Didemo Warga

Crew Film Sempat Panik

Suasana shooting atau pengambilan gambar perdana film berjudul ”Eat, Pray, Love” yang dibintangi artis Hollywood, Julia Roberts, didemo warga Desa Pakraman Bentuyung, Ubud, Kamis (15/10) kemarin.

GIANYAR (Patroli Post) - Akibat aksi tersebut, sejumlah crew film sempat dibuat panik, dan suasana tegang menyelimuti suasana pengambilan gambar tersebut, saat ratusan warga adat mendatangi crew film.
Demo itu berawal dari kekecewaan warga terhadap nilai kompensasi parkir yang menggunakan lahan adat setempat. Meksi demikian, dalam aksinya warga tidak bertindak anarkis.
Warga hanya mempertanyakan jadwal pelaksanaan shooting yang sama sekali tidak diketahui oleh warga maupun pengurus adat setempat. Warga juga mempertanyakan nilai kompensasi parkir serta pemanfaatan lahan milik adat lainnya yang dinilai tidak proporsioanal.
Warga membandingkan dengan pemanfaatan lahan pribadi yang disewa crew film itu, dengan nilai yang berlipat. Akibatnya, tidak tanggung-tanggung pada kesempatan itu warga menuntut kompensasi sebesar Rp 300 juta, selama pelaksanaan shooting hingga awal bulan November mendatang.
”Warga kami hanya mempertanyakan perihal kompensasi parkir yang nilainya sangat rendah. Sejauh ini, permintaan kami katanya akan dipertimbangkan,” jelas Nyoman Kalpin, Bendesa Pekraman Bentuyung.
Sementara itu untuk menghindari hal–hal yang tidak diinginkan, radius 500 meter dari lokasi shooting ditutup untuk umum. Jajaran Muspida Gianyar pun turut turun tangan.
Bupati Gianyar, Tjokorda Oka AA Sukawati juga tampak di lokasi shooting dan langsung berbaur dengan warga. Orang nomor satu di jajaran eksekutif Pemkab Gianyar ini meminta warga tenang.
Bupati juga berjanji akan memfasilitasi keluhan warga itu kepada pihak crew film, dan sekaligus akan melaksanakan sosialisasi. “Saya sangat menyayangkan hal ini sampai terjadi (aksi demo-red). Secara tidak langsung, situasi ini akan mencoreng citra pariwisata Ubud khususnya dan Bali pada umumnya,” ujaranya.
Pada kesempatan itu Bupati Cok Ace yang juga Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pengertian warga agar mendukung suksesnya pelaksanaan shooting fil tersebut.
Pelaksanaan shooting film tersebut, dikatakan Cok Ace, tidak semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu saja. Namun juga sangat bermanfaat bagi kepentingan pariwisata Ubud dan Bali secara umum.
Untuk memastikan pelaksanaan shooting film tersebut tetap kondusif, jajaran kepolisian menurunkan 130 personel yang disebar di berbagai tempat. ”Untuk tataran ring satu, sudah kita tempatkan pengawalan tertutup di sekitar lokasi shooting,” terang Kapolres Gianyar AKBP Nyoman Astawa.
Sementara itu Claire Raskind, salah satu anggota Crew Film hanya memberikan keterangan pers perihal shooting perdana film tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, film yang dibintangi artis Hollywood itu mengisahkan tentang petualangan seorang wanita Amerika Serikat, Liz Gilbert yang diperankan artis Julia Roberts. Petualangan itu terkait upaya pencarian ketenangan batin sekaligus mencari jati diri pasca perceraiannya dengan sang suami. Dalam petualangannya di Pulau Dewata itulah, akhirnya Liz menemukan ketenangan hidupnya.
Film yang disutradarai Ryan Murphy ini juga dibintangi aktor peraih oscar Javier Bardem dan Billy Crudup. Rencananya film akan dirilis tahun 2011 mendatangt. asn

Legitimasi KPK Jatuh

DENPASAR (PatroliPost)- Terseretnya dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai tersangka terkait testimoni Antasari Azhar, mengundang keprihatinan berbagai pihak terutama para pemerhati dan praktisi hukum di Bali, karena hal itu akan berdampak pada jatuhnya legitimasi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Demikian disampaikan pakar hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Udayana, Ketut Rai Setyabudi kepada Patroli Post yang diminta komentarnya, Kamis (17/9) kemarin. Menurutnya, upaya mengobok-obok KPK ditengarai sebagai sebuah upaya untuk menjatuhkan legitimasi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana ini berharap pihak kepolisian tidak gegabah dalam menangani permasalahan dugaan suap di tubuh KPK. “Pihak kepolisian harus bertindah hati-hati. Jika KPK diobok-obok harus disertai bukti yang kuat,” ungkapnya.
Hal itu lanjut Setyabudi dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan legitimasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. ”Kalau pimpinannya terseret kasus hukum, legitimasi lembaganya pasti akan turun,” tambahnya.
Oleh karena itu dia berharap, meskipun dua pimpinan KPK diseret sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, kinerja KPK hendaknya jangan berhenti dalam memberantas korupsi. “Kita tetap harapkan semangat KPK dalam memerangi korupsi tidak pernah kendor, walau pimpinan lembaga tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.
Disinggung upaya ke depan yang mesti dilakukan pemerintah dalam menjaga kredibilitas dan integritas KPK, Setyabudi menegaskan, “Pemerintah harus lebih selektif memilih orang. Ketika petinggi KPK tersangkut masalah hukum, maka itu menunjukkan bahwa secara etika internal KPK belum kuat. Personel KPK harus memiliki latar belakang integritas yang baik. Bukan dipilih karena dorongan politik semata,” ujarnya.

Tim independen

Sementara itu, Ketua Transparancy International Indonesia Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis, mengusulkan pembuatan tim investigasi independen untuk menelusuri kasus dugaan tindak penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan terhadap dua Wakil Ketua KPK.
"Terhadap kasus yang menimpa dua Wakil Ketua KPK, seharusnya ada tim investigasi independen," kata Todung dalam diskusi "Bencana Kriminalisasi KPK".
Sebagaimana telah diberitakan, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan pencegahan Anggoro Widjojo (ke luar negeri) dan pencabutan pencegahan Joko Tjandra.
Menurut dia, bila tim investigasi tersebut baik dibuat oleh polisi maupun KPK, dicemaskan masih terdapat aroma rivalitas antara keduanya.
Todung juga memaparkan, dirinya siap bersedia bila ditunjuk untuk memimpin bila tim investigasi independen tersebut jadi dibentuk. "Saya mau memimpin tim investigasi itu," katanya.
Ia menegaskan, tim investigasi independen memiliki manfaat agar dapat menelusuri dan menelaah kasus yang menimpa jajaran pimpinan KPK tersebut secara lebih objektif dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, dirinya sudah menduga akan dijadikan tersangka karena terkait pula dengan adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak yang tidak senang dengan agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi antikorupsi tersebut.
"Saya sudah menduga, bila fenomena `corruptor fight back` (koruptor melawan balik) semakin membesar, saya akan dijadikan tersangka," kata Bibit.
Sementara aktivis buruh, Muchtar Pakpahan mengatakan, penyadapan dan pencegahan merupakan wewenang KPK.
Muchtar juga mengatakan, bila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut bukanlah tindak pidana.
"Mekanisme pertanggungjawaban KPK kepada publik seharusnya dilakukan oleh DPR dengan memanggil pihak KPK," katanya. sud/ant

Dewan Khawatir Terjadi Lost Generation di Denpasar

Tak Punya Perda Penanggulangan HIV/AIDS

Kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar merupakan yang tertinggi di Bali. Temuan kasus HIV/AIDS berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Bali, Kota Denpasar tertinggi dengan 1.356 kasus atau sekitar 47 persen temuan kasus di Bali. Sayangnya, hingga kini Pemerintah Kota Denpasar belum miliki Perda Penanggulangan HIV/AIDS.

DENPASAR (Patroli Post) – Menyikapi hal tersebut, salah seorang anggota dewan anyar dari Partai Demokrat, I Made Gandi, SE saat ditemui Patroli Post Rabu (9/9) kemarin menyatakan terkejut dengan hal tersebut. Dirinya memandang perlu diambil langkah nyata menyikapi permasalahan ini. “Kita mestinya sadar kasus ini sudah tahap yang mengkhawatirkan, jika tidak ditangani dengan serius kemungkinan akan ada lost generation di Denpasar,” ujarnya.
Made Gandi juga menyayangkan perda penanggulangan AIDS hingga kini belum ada. Padahal, permasalahan HIV AIDS merupakan ancaman serius kelangsungan generasi penerus bangsa. “Permasalahan HIV/AIDS adalah permasalahan serius oleh karena itu perlu dibangun sebuah pondasi kuat melalui undang-undang, salah satunya Perda,” imbuhnya.
Peraturan ini, lanjut Made Gandi, diharapkan dapat memberikan batasan kebijakan apa yang mesti diambil guna mengantisipasi merebaknya penularan HIV/AIDS di masyarakat disamping bentuk perhatian pemerintah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Daerah (raperda) penanggulangan HIV/AIDS sebenarnya sudah sempat dibahas dewan sebelumnya. Sayangnya, hingga berakhir masa jabatan mereka, raperda tersebut belum rampung.
Disinggung komitmennya ke depan, Made Gandi menyanggupi bersama rekan sesama di dewan bersama komponen yang membidangi permasalahan HIV/AIDS di Kota Denpasar akan berupaya merealisasikan perda ini. “Masukan ini sangat berharga bagi kami, yang jelas, keterlibatan stake holder yang ada sangat mendukung terwujudnya perda ini,” harapnya.
Data yang diterima koran ini, hingga kini Kota Denpasar menjadi top scorer dengan 1.356 kasus, disusul Buleleng dengan 553 kasus, Badung 490 kasus dan Tabanan 128 kasus. Dari rata-rata temuan kasus HIV/AIDS di Bali, penularannya tertinggi berasal dari kelompok heteroseksual mencapai angka 64,6 persen. sud

Tolak Campur Tangan Pusat

Ketua DPD PDIP Bali, Cokorda Ngurah Oka Ratmadi yang akrab disapa Cok Rat, dengan tegas menolak wacana tentang pemilihan gubernur yang dilakukan langsung oleh presiden.

DENPASAR (Patroli Post) - Penegasan itu disampaikan Ratmadi menjawab Patroli Post, Rabu (9/9) kemarin. Ditemui usai memimpin rapat Fraksi PDIP di DPRD Bali, ia mengatakan, tata cara Pilgub (pemilihan gubernur-red) tidak boleh melibatkan atau ada campur tangan dari Pusat.
Jika hal itu terjadi, lanjut Cok Rat, artinya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang cukup parah. “Apalagi kalau sampai ada wacana dipilih langsung oleh presiden. Begitu besarnya kewenangan presiden terhadap daerah. Kembali lagi dong kita ke zaman dulu,” ujarnya.
Menurut Cok Rat, landasan yang selama ini muncul untuk mengubah tata cara Pilgub lebih didominasi oleh alasan pemborosan anggaran. Namun menurutnya, apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa yang dituangkan dalam otonomi daerah tidak boleh dikurangi lagi.
“Selama ini kan alasannya hanya soal anggaran. Kalau Pilgub langsung, biayanya besar. Dianggap juga sebagai pemborosan anggaran daerah. Tapi itu kan kesepakatan demokrasi kita. Semua ada biayanya. Tinggal pilih mana yang terbaik,” ujar tokoh PDIP dari Puri Satria, Denpasar ini.
Lebih dikatakan, apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh Depdagri, tata cara Pilgub harus menyerap aspirasi masyarakat. Itu dikarenakan gubernur merupakan pemimpin daerah yang langsung bertanggungjawab kepada masyarakat. “Model pelaksanaannya harus menyerap aspirasi yang berkembang. Tidak boleh mengabaikan suara masyarakat,” tandasnya.
Masih menurut Cok Rat, Pilgub sejatinya harus mengedepankan model demokrasi yang sudah disepakati hasil reformasi. Keputusan apakah gubernur akan ditunjuk oleh presiden, ditetapkan DPRD atau dipilih rakyat secara langsung, menurutnya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan.
Hanya saja, lajut Cok Rat, dari usulan yang ada harus dipilih yang terbaik untuk bangsa ini. “Kalau ada desakan untuk merubahnya, seperti yang dilakukan saat ini, saya menyarankan pilih yang terbaik buat bangsa. Kalau perlu dari ketiga hal itu dikombinasikan saja,” imbuhnya.
Seperti diketahui, saat ini Depdagri sedang membahas tata cara pemilihan Gubernur. Keinginan untuk mengubah itu dikarenakan selain soal pemborosan anggaran, juga terkait legitimasi yang dimiliki oleh gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak cukup kuat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Gusti Bagus Alit Putra yang dihubungi terpisah menyatakan, apapun keputusan yang dihasilkan harus mengacu pada kebutuhan semua pihak. “Harus melihat pada asas kepentingan tentunya. Lihat juga bobot dari ketiga pilihan tata cara Pilgub. Mana yang lebih ringan, itu yang dijadikan dasar pijakan,” sarannya tanpa merinci asas kepentingan yang dimaksud.
Lebih jauh Alit menyatakan, ketiga tata cara Pilgub yang masih dalam perdebatan memiliki alasan kuat untuk dilaksanakan. Apalagi, kesemuanya dalam upaya menyamakan pembangunan Indonesia kedepan.
“Semua masuk akal dan sangat logis. Tentu perubahan tata cara itu dilakukan dalam upaya penyelarasan konsep pembangunan pemerintah selama lima tahun mendatang. Kalau bisa berjalan bersamaan, kan malah lebih baik,” tambahnya.
Namun demikian, baik Cok Rat maupun Alit Putra, sama-sama belum berani berkomentar lebih jauh tentang hal itu, apalagi mendukung atau menolak salah satu usulan yang akan ditetapkan nantinya. “Kita belum berani bicara lebih jauh. Masih butuh pengkajian untuk menyikapinya,” ujar keduanya. bob

Hamburkan Uang Negara

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang rencanannya diluncurkan tahun 2010 oleh Pemprov Bali, ternyata ditanggapi berbeda oleh Bupati Jembrana I Gede Winasa.

NEGARA (Patroli Post) - Menurut bupati yang banyak meraih penghargaan di tingkat nasional ini menilai, program JKBM menghambur-hamburkan uang negara. Hal itu disampaikan Winasa, Senin (31/8) kemarin.
Menurut Winasa, pada dasarnya pihaknya menyambut positif program JKBM, hanya saja dia masih meragukan implimentasi program tersebut terutama menyangkut sistem dan penyelenggaraan kesehatan gratis itu.
Lebih jauh dikatakan, Kabupaten Jembrana sendiri telah memiliki Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Dengan adanya rencana JKBM, pihaknya mengkhawatirkan akan terjadi tumpang tindih. “Kita di Jembrana sudah punya program tersebut (JKJ-red). Sistem yang digunakan pun sudah jelas dan telah berjalan dengan baik,” paparnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak ingin terdapat doble anggaran yang dapat merugikan negara.
“Kalau di Jembrana kan sudah ada program tersebut. Jadi ngapain menghambur-hamburkan uang negara. Saya lebih setuju kalau bantuan kesehatan itu dalam bentuk subsidi, dimana anggaran dari Provinsi itu digunakan untuk biaya berobat lintas
kabupaten,” kata Winasa.
Sebagai misal, ada pasien Jembrana rujuk ke RS Tabanan atau Badung. Itulah yang semestinya yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi, “ tandasnya.
Winasa juga mempertanyakan soal kejelasan, minimal soal badan penyelenggara, biaya serta mekanisme pelaksanaan jaminan kesehatan tersebut. “Jadi harus jelas obyek, subyek dan sasaran, serta hasil yang didapat. Kalau cuma bagi-bagi anggaran itu kan gampang. Belikan saja kalkulator lalu dibagi-bagikan,” sindirnya.
Diungkapkannya, bila benar-benar nantinya program itu diterapkan, Winasa meminta agar sistemnya diserahkan penuh kepada kabupaten, terlebih di Jembrana sendiri yang secara produk hukum telah menerapkan Perda Jaminan Kesehataan dimaksud. “Jelas program itu tidak bisa disamaratakan pada semua kabupaten. Jembrana dan Bangli misalnya, jelas penanganannya beda, ” demikian Winasa. yud

BKKBN Sasar “Lokalisasi” Padanggalak

Bagi-bagi Kondom Gratis

Pihak BKKBN Provinsi Bali, Rabu (19/8) kemarin, menyasar “lokalisasi” Jagung I Padanggalak, Denpasar Timur, sembari membagi-bagikan kondom KB secara gratis kepada warga setempat, termasuk para pekerja seks komersial (PSK).

DENPASAR (Patroli Post) - Hal itu dilakukan terkait dengan program KB yang dapat mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS. Kegiatan tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Evaluasi Program PKMR hari II bagi kepala seksi dan orientasi PMKR untuk mitra kerja wilayah III Indonesia Timur.
Mendapat kondom gratis itu, para PSK terlihat sangat antusias menerimanya. Karena selama ini mereka mendapat kondom dengan cara membeli. Kendati demikian, animo pemakaian kondom di tempat “esek-esek” ini diakui seorang pengelola bisnis haram tersebut sangat tinggi.
“Kami di sini dalam setiap kali melayani tamu harus menggunakan kondom. Tetapi jika tamunya tetap ngotot tidak mau pakai kondom, maka terpaksa kami tolak, walaupun bayarannya lebih besar,” ungkap Ika, salah seorang PSK.
Tidak hanya para PSK yang ingin memakai kondom dalam setiap kali melayani para lelaki hidung belang, tetapi para pengelola tempat esek-esek tersebut juga mengimbau agar para PSK selalu memakai pelindung dalam melayani tamunya.
Nyoman, salah seorang pengelola bisnis “daging mentah” tersebut misalnya. Warga Denpasar ini mengaku punya cara tersendiri untuk merangsang para “karyawannya” agar memakai kondom.
“Kami di sini juga mengimbau mereka untuk selalu memakai kondom. Bahkan, kami di sini melakukan lomba pemakaian kondom terbanyak setiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan siapa yang menghabiskan kondom terbanyak, berarti dia yang juara. Hadiahnya berupa uang dan kondom juga,” tuturnya.
Meski demikian, respon dari para PSK untuk menggunakan kondom KB sepertinya kurang diminati. Pasalnya, kondom KB dinilai terlalu tebal dan kurang minyak pelicin.
“Pembagian kondom gratis ini sudah bagus, tapi terlalu tebal sehingga nanti tamunya komplain bahwa tidak bisa rasa. Selain itu, minyak pelicinnya juga kurang sehingga perempuannya yang merasa kesakitan saat berhubungan. Kalau Sutra kan tipis dan halus, meski resikonya gampang pecah saat orgasme,” ungkap Dewi, PSK lainnya.
Padahal menurut Inspektur Utama BKKBN Pusat, Drs Anwar Mohammad Diah MM yang memimpin pembagian kondom gratis itu, kondom KB keluaran terbaru di ujungnya berbentuk gerigi dan pinggirannya bergelombang sehingga hal tersebut akan memberi kenikmatan tersendiri bagi perempuan. “Yang kami cari kan bukan kenikmatannya, tetapi uangnya. Jadi, harapan kami cepat orgasme. Selesai dan dapat bayaran,” sahut Dewi, tanpa malu-malu. “Oke, ini menjadi masukan buat kami supaya kondom KB keluaran terbaru nanti ditambah minyak pelicin,” jawab Anwar, seraya memuji bersihnya ‘lokalisasi’ Jagung I Padanggalak. ray

Masih ada Oknum Polisi Langgar HAM dan Korupsi

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Drs. Nanan Sukarna mengakui masih ada beberapa oknum polisi yang menyimpang dari jalur tugas yang sebenarnya, akibat kurangnya kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas.

DENPASAR (Patroli Post) - “Saya bukan ngeles (mengelak-red) menang begitu kenyataannya. Sekarang aja masih banyak oknum polisi yang melanggar HAM, korupsi dan brutal,” tegas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna pada Seminar Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Denpasar, Selasa (18/8) kemarin.
Apabila bekerja berdasarkan aturan main kepolisian, kata Kadiv Humas, anggota Polri seyogyanya melaksanakan tugas penegakan hukum dan HAM, transparansi akuntabilitas ke publik serta comunity policing dengan baik dan bertanggung jawab.
Lebih jauh dikatakan, anggota Polri yang telah menjalani sidang disiplin di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan, ada yang sudah dipecat karena terbukti terlibat berbagai persoalan.
Menurut Nanan Sukarna, pada 2007 anggota Polri yang telah menjalani tata tertib mencapai 13.481 orang. Sementara untuk sidang disiplin sebanyak 5.703 orang, dan yang sudah menjalani pidana 357 orang.
Jumlah tersebut meningkat tajam tahun 2008, yaitu mencapai 37.481 personel. Dengan rincian 7.035 personel menjalani tata tertib dan 1.164 personel dihukum sesuai prosedur tindak pidana.
Sementara tahun 2009 (hingga semester pertama), terdapat 11.995 personel anggota Polri yang terkena tata tertib dan 3.281 orang disidang disiplin dan 519 orang terkena tindak pidana. “Khusus untuk tahun 2009, sudah sebanyak 283 polisi yang dipecat. Dan yang melakukan kesalahan kinerja itu hanya oknumnya saja bukan institusinya,” kata Nanan Sukarna
Dijelaskan, dilihat dari jumlah personel yang dimiliki, Jajaran Polda Bali bisa dikategorikan yang paling ideal jika dibandingkan dengan jumlah personel yang dimiliki daerah lain.
Namun demikian, karena Bali menjadi salah satu daerah tujuan wisata paling diminati wisatawan asing, maka Bali diharapkan tetap mewaspadai masuknya teroris ke wilayah ini.
“Personel yang dimiliki Polda Bali adalah 1 banding 200, jelas ini sangat ideal. Angka ini jauh berbeda dengan daerah lain seperti Polda Jawa Barat yang hanya memiliki personel 1 berbanding 700,” papar Nanan Sukarna.
Untuk itu, ia minta Jajaran Polda Bali terus mengoptimalkan pengamanan dan mengawasi kelompok terorisme yang mencoba memasuki Bali. Ia juga berharap masyarakat setempat juga ikut membantu aparat kepolisian mencegah atau menangkal masuknya teroris ke Bali. “Jangan sampai ada bom lagi di Bali. Karena itu, setiap ada orang asing yang mencurigakan diharapkan masyarakat segera melaporkan ke polisi,” pintanya. rie

Pasca Pembongkaran Tower, Jaringan Mulai Terganggu

Pasca pembongkaran belasan tower oleh jajaran Satpol PP Kabupaten Badung, jaringan komunikasi melalui telepon seluler di sejumlah kawasan di daerah ini mulai terganggu. Gangguan sinyal terjadi sejak hari Minggu (16/8) lalu, dan yang paling parah dialami para pengguna layanan Telkomsel dan XL.

BADUNG (Patroli Post) - Sejumlah pelanggan Telkomsel dan XL kepada koran ini, Senin (17/8) kemarin berharap agar kedua operator seluler tersebut segera mencari solusi, sehingga konsumen tidak dirugikan. “Sulit pakai nelepon dan kirim SMS. Berkali-kali SMS tapi nggak mau terkirim,” kata Putri, salah seorang penggunan XL di Kecamatan Petang, siang kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Alit, salah satu pengguna Telkomsel di kawasan Desa Sading, Mengwi. Dia mengatakan, bukan hanya sulit dipakai untuk internetan, untuk telepon dan SMS juga sulit. ”Tumben seperti ini (sulit nelpon dan SMS). Apa karena towernya di bongkar ya,” katanya.

Secara terpisah PR Telkomsel Bali, Hari Purwanto, siang kemarin ketika dikonfirmasi belum bisa menjelaskan penyebab tersendatnya layanan Telkomsel yang berlangsung sejak beberapa hari belakangan ini. Namun demikian, dia mensinyalir hal tersebut kemungkinan akibat peningkatan layanan pengguna Telkomsel.

”Secara umum tidak ada gangguan, tapi mungkin saja karena peningkatan jumlah pengguna, sehingga sinyalnya agak terganggu. Dan upaya up-grading jaringan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan yang sudah ada,” terang Purwanto.
Hal senada juga diungkapkan Nessy dari Humas PT Exelcomindo Pratama (XL). ”XL nggak ada gangguan kok. Kita berusaha memberika yang terbaik,” ujarnya seraya enggan mengomentari aksi pembongkaran tower di Badung.

Sekadar diketahui, sejak Senin (10/8) lalu, Pemkab Badung melalui jajaran Satpol PP Badung kembali membongkar 16 tower tak berizin alias bodong di wilayahnya. Pembongkaran tersebut dilakukan dengan dalih untuk menertibkan bangunan-bangunan melanggar serta mencegah terjadinya “hutan tower” di Badung. ana