SBY-Boediono Gagal

Mahasiswa “Kepung” DPRD Bali dan BI

DENPASAR (Patroli Post) – Ratusan aktivis mahasiswa dan LSM se-Bali, Kamis (28/1) kemarin, membuktikan janjinya turun ke jalan untuk mengkritisi kinerja 100 hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

DENPASAR (Patroli Post) - Massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu, menggelar aksi demo di beberapa tempat. Diantaranya, Gedung DPRD Bali dan Kantor Bank Indonesia (BI) yang berlokasi di bilangan, Renon, Denpasar.

Meski terpencar di beberapa titik lokasi, namun tuntutan yang mereka suarakan sama yaitu, menuntut orang nomor satu di negeri ini turun dari tampuk kekuasaannya karena dinilai gagal mensejahterakan rakyat.

Dari pantauan Patroli Post, aksi demonstrasi pertama kali digelar oleh kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud bersama dengan GMNI Bali. Jumlah demonstran yang mencapai 200-an orang tersebut, memulai aksinya dari Kampus Unud, Jalan Sudirman menuju Kantor BI.

Dalam aksinya, mahasiswa menuntut agar SBY–Boediono segera turun dari tampuk kekuasaannya. “SBY harus diganti dengan pemerintahan yang baru atau kita menuntut diadakannya pemilu ulang,” tegas Aji, yang bertugas sebagai korlap aksi.

Menurut Aji, indikator kegagalan pendiri Partai Demokrat tersebut terletak pada pemberantasan korupsi yang setengah hati. Selain itu, dia menyebut soal pengucuran dana talangan (bailout) sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century, yang menyeret beberapa nama pejabat tinggi Negara.

“Parahnya, tidak ada evaluasi secara periodik maupun sistemik terhadap persoalan ini. SBY tidak sungguh-sungguh menyelesaikan kasus yang melukai hati rakyat itu. Malah, SBY hanya memainkan citra dirinya dan Partai Demokrat di media massa saja,” bebernya.

Setelah puas berorasi sekitar satu jam, massa yang membawa spanduk bertuliskan SBY – Boediono gagal total, SBY–Boediono antek Amerika, pejabat tidak tahu diri dan sejumlah poster lainnya itu lantas membubarkan diri dan kembali menuju kampus Unud.

Tak lama kemudian, datang lagi gelombang demonstrasi. Kali ini dari gabungan aktivis mahasiswa dan LSM yang menamakan diri Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM (ARDHAM).

ARDHAM yang terdiri dari GMS Bali, Frontier Bali, FMN Denpasar, PMKRI, IKON Bali, Walhi Bali, LBH Bali dan Yayasan Manikaya Kauci tersebut, bergerak menuju gedung DPRD Bali dengan cara long march dari kampus Unud.

Korlap aksi, Ambrosini mengatakan, keberhasilan yang diperlihatkan oleh pemerintahan SBY–Boediono hanya semu belaka. Sejatinya, kata dia, pemerintahan saat ini malah menyengsarakan rakyat. “Kami tidak percaya lagi dengan SBY–Boediono,“ teriak dia lantang.

Sesampainya di gedung DPRD Bali, massa ARHDAM sudah disambut oleh satu pleton pasukan pengaman Samapta Poltabes Denpasar. Mereka langsung menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasi yang dilakukan secara bergiliran

tersebut, salah seorang peserta aksi mengatakan, SBY ibarat sutradara sinetron dalam memimpin bangsa ini. “Lima tahun lalu kita sudah berikan kepercayaan kepada SBY. Apakah kita akan berikan lagi?” tanya Haris, pentolan Frontier Bali, yang dijawab serentak ”tidak” oleh peserta aksi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Sukarta didampingi Sugawa Korry, Nyoman Wirya (fraksi Golkar), Gede Kesuma Putra, Nyoman Gede Putra Astawa (Fraksi PDI-P) datang menemui demonstran. Dalam kesempatan itu, Sukarta berjanji akan meneruskan aspirasi demonstran ke Pusat. ”Kita setuju dengan aspirasi rekan-rekan. Kita akan teruskan hal ini ke Pusat. Kita mendukung Pansus Century yang sedang bekerja dan mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata dia.

Kendati begitu, para demonstran meminta aspirasi mereka langsung diteruskan ke Pusat melalui faximili. Setelah tuntutan mereka diteruskan ke DPR RI melalui faximili, ARDHAM yang membawa tuntutan tuntaskan skandal Bank Century, brantas mafia peradilan, tolak fasilitas mewah pejabat dan sejumlah tuntutan lainnya, akhirnya membubarkan diri secara tertib. bob

Bangli dan Gianyar Diterjang Puting Beliung

Puluhan rumah rusak

Hujan deras disertai  angin kencang, Senin (25/1) kemarin, mengakibatkan puluhan rumah warga di beberapa desa di Kabupaten Bangli dan Gianyar mengalami kerusakan karena diterjang angin puting beliung.

BANGLI (Patroli Post) - Selain merusakan rumah milik warga, angin puting beliung yang menerjang desa Tembuku Bangli, juga mengakibatkan beberapa pura (tempat ibadah umat Hindu) rusak parah. Tidak hanya itu, musibah alam tersebut juga menyebabkan beberapa ternak milik warga mati akibat tertimpa pohon.

Berdasarkan pantauan Patroli Post, di Dusun Penida Kaja, angin puting  beliung mengakibatkan puluhan batang pohon jenis albesia dan bambu tumbang. Sementara  itu di Dusun Sama Griya, terjangan angin disertai guyuran hujan yang sangat deras mengakibatkan rumah milik  Made Kolen  rusak parah. Bale dauh milik korban juga mengalami kerusakan cukup parah akibat tertimpa pohon albesia ukuran besar.  Bagian atap rumah korban hancur dan temboknya  retak–retak. Begitupula kandang ayam milik seorang warga, IB. Patra hancur rata dengan tanah.

Kejadian secara tiba-tiba itu juga mengakibatkan  Gedong Penyimepenan di Pura Melanting, Desa Adat Sama Geria  roboh.  Sementara di Banjar PenidaKaja, rumah milik Mangku Mur  (56) juga hancur akibat tertimpa puluhan bambu yang tumbuh di sisi barat rumahnya. Akibat bencana itu, korban mengalami kerugian sekitar  Rp7 juta. Sementara IB. Patra dan Kolen mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Pura Puseh Tegalasah juga  mengalami kerusakan , akibat  tertimpa kayu yang tumbang,  dan beberapa rumah milik warga Penida Kelod juga rusak  terutama pada bagian atapnya.  

Ditemui dilokasi kejadian, Mangku Mur  mengatakan, sebelum kejadian memang sempat turun hujan, namun  tidak terlalu deras. Tidak berselang lama, tanpa diduga–duga entah dari mana datangnya muncul hembusan angin yang cukup kencang dan membentuk pusaran. Kendati kejadian itu tidak begitu lama, namun sedikitnya tiga bagunan yakni bale dauh, garase mobil dan angkul-angkul milik Mangku Mur rusak parah.

Dengan kejadian ini, warga yang terkena musibah berharap agar pemerintah segera tanggap memberikan bantuan. Pasalnya, sejauh ini tidak ada petugas yang turun tangan untuk mebantu warga membersihkan lingkungan, rumah maupun tempat ibadah mereka dari hantaman pohon-pohon yang tumbang. “Rumah saya juga rawan banjir, saat musim hujan seperti sekarang saya tak nyenyak tidur. Oleh karena itu, saya berharap ada perhatian dari pemerintah,” pinta Mangku Mur.
Sementara IB. Putra mengaku masih cukup beruntung meski kandang ayamnya rata dengan tanah. Pasalnya, ketika bencana itu datang, ayam piharaannya sudah habis terjual. “ Untungnya saat musibah terjadi, semua ayam yang ada di dalam kandang sudah habis terjual. Bayangkan kalau saat kejadian itu ayam saya masih ada di kandang, tentu saya menderita kerugian cukup besar,” kata Putra, yang peternak ayam potong.

Sementara itu Kapolsek Tembuku, Bangli, AKP I Made  Sudanta yang dikonfirmasi membenarkan bahwa terjangan angin puting beliung tersebut telah merusakan beberapa rumah milik warga. Untuk itu,  pihaknya kini sedang melakukan pendataan terhadap warga yang terkena musibah “Petugas sudah ke lokasi, dan kini sedang melakukan pendataan “ jelas Sudanta  

Juga terjadi di Desa Taro

Sementara pada hari yang sama kejadian serupa juga dialami warga Dusun Pakuseba, Taro, Tegallalang, Gianyar. Hujan deras yang disertai angin puting beliung, telah memporak-porandakan hampir seluruh wilayah dusun setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun sejumlah rumah warga mengalami kerusakan, disamping puluhan pohon tumbang, dan sejumlah ternak warga tertimpa pohon.

            Dari pantauan koran ini, puluhan pohon yang tumbang dan  melintang di jalan-jalan itu, sempat menutup akses menuju Dusun Pakuseba. Namun, hari itu juga warga bergotong royong melakukan pembersihan dan memotong-motong pohon menjadi beberapa bagian.  Sementara itu, puluhan kebun cengkeh, pisang, bambu milik petani setempat juga bertumbangan.

            “Saat kejadian, kami ngumpet di kolong tempat tidur, karena takut tertimpa oleh runtuhan tembok, atap serta genteng,“ jelas seorang warga, Wayan Gideon. Menurut dia, kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Diawali hujan lebat, kemudian selanjutnya terdengar suara gemuruh. Mendengar suara gemuruh itu, warga langsung berlarian masuk ke dalam rumah untuk belindung. “Di dusun ini penduduknya memang tidak padat, sehingga tidak ada korban jiwa. Hanya saja, dari musibah itu banyak pohon yang tumbang. Kami juga bersyukur tidak ada warga yang terluka,“ jelasnya.

Lain halnya dengan I Nyoman Radi. Meksi dirinya dan keluarganya selamat dari amukan puting beliung, seekor sapi kesayangannya kini menderita luka dan patah di bagian  punggung akibat tertimpa pohon albesia.  Hal yang sama juga dialami tetangganya. “Beberapa ternak seperti babi, bebek didapati tertimpah pohon. Ada pula  kandangnya yang roboh, terus ternaknya lepas,“ imbuhnya

Sementara itu, Kabid Penanggulangan Bencana Alam, Kesbangpolinmas Gianyar, Pande Suparta, S Sos menyatakan, begitu  mendapat laporan adanya bencana, pihaknya  langsung menurunkan petugas  ke lapangan. Dari hasil pendataan sementara,  pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. “Jumlah rumah yang rusak, pohon tumbang dan kerusakan lainnya,  masih sedang kami data di lapangan,“ jelasnya. sam/asn

Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-51

Teguhkan Berkomitmen Wujudkan Karya Prestasi Jaga Tana Samawa

Peringatan ke-51 Hut Kabupaten Sumbawa dihadiri sebagian besar masyarakat Sumbawa di lapangan Pemkab Sumbawa, Jum’at (22/1) lalu. Selain itu, berbagai atraksi kesenian dihadirkan untuk memeriahkan perayaan tersebut. Seluruh pimpinan daerah di NTB ikut serta menghadiri acara itu.

/

SUMBAWA (Patroli Post) -Dalam sebuah upacara, Bupati Sumbawa Drs. H.Jamaluddin Malik mengajak elemen masyarakat agar momentum HUT Sumbawa dijadikan wahana untuk meneguhkan komitmen, bersatu padu memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi tana samawa yang sangat dibanggakan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masing-masing.

Dengan demikian, melalui renungan, pemahaman dan pembelajaran dari masa lampau, serta harapan untuk masa depan, kata JM, seluruh elemen dapat lebih arif dalam berkarya dan mengusahakan agar tercapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kabupaten Sumbawa.

Dengan tema “Menjadikan Momentum Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa yang ke-51 sebagai Waktu Bersama Menuntaskan Agenda Pembangunan Daerah Mewujudkan Samawa Mampis Rungan”. Menurut bupati, pilihan tema ini tidak terlepas dari adanya pemikiran semua untuk lebih mengoptimalkan segala sumber daya yang kita miliki secara bersama-sama. Untuk memberikan kontribusi bagi daerah ini, agar terjadi akselerasi pembangunan sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dicapai secara efektif.

Bupati menambahkan, perjalanan Kabupaten Sumbawa hingga ke-51 tahun telah menghadirkan banyak perubahan dan kemajuan. Dari sisi pemerintahan, telah terjadi evolusi sistem dan bentuk pemerintahan daerah seiring dengan perubahan kebijakan secara nasional, dari kesultanan, swatantra, era sentralisasi di jaman orde baru, hingga saat ini telah menjadi daerah yang otonom seiring dengan terjadi reformasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah.

Dari sisi struktur kewilayahan, juga telah terjadi perubahan seiring dengan dimekarkannya Kabupaten Sumbawa menjadi dua kabupaten pada tahun 2003. perubahan dari sisi struktur kewilayahan juga tercermin dari penambahan jumlah kecamatan dan desa. Perubahan-perubahan itu, bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa makna. Secara bertahap, tarif kehidupan masyarakat telah semakin meningkat kualitasnya. Berbagai program pembangunan daerah yang telah diluncurkan secara nyata telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.  di

Gubernur: Itu Hal Biasa

Soal Maraknya Kasus Pembobolan Dana Nasabah

Meski korban terus berjatuhan dengan jumlah nominal yang tidak tanggung-tanggung, namun aksi pembobolan dana nasabah sejumlah bank di Bali, dianggap biasa saja oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

DENPASAR (Patroli Post) - Menurutnya, kejadian itu merupakan kejahatan yang telah lama ada dan bukan barang istimewa. ”Kejahatan itu (pembobolan dana nasabah, red) sudah biasa. Kasus seperti ini sudah lama terjadi,” kata Pastika, saat dihubungi koran ini, Jumat (22/1) lalu di sela-sela Rapat Kerja Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Lebih jauh dikatakan mantan Kapolda Bali ini, sejak dirinya masih aktif di Polri, kejahatan pembobolan rekening nasabah sudah seringkali terjadi. Bahkan, kata dia, dirinya sempat menangani kasus tersebut. ”Tapi berhasil kita ungkap,” jawabnya, tanpa merinci lebih lanjut.

Kendati mengaku itu hal biasa, Pastika mengatakan optimis kejahatan tersebut akan terungkap tuntas. Terlebih, kejahatan tersebut pernah terjadi sebelumnya, dan terulang di beberapa daerah. ”Saya optimis itu akan terungkap,” tegas mantan Kalakar BNN ini.

Menurutnya, kejahatan ini merupakan modus yang lama dalam bingkai kejahatan dunia internet (cyber crime). Untuk itu, lajut dia, dibutuhkan keterampilan khusus untuk mengungkap modus operandi para pembobol bank tersebut.

Sebelumnya, dalam sambutannya di depan peserta Rakernas Ikadin, Mangku Pastika mengatakan, saat ini kondisi keamanan Bali sudah semakin baik. Itu terjadi, lantaran setiap perilaku jahat di Bali, tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, akan tetapi juga berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. “Setiap kejahatan yang dilakukan di Bali, pasti akan terungkap. Jadi, jangan main-main dengan Bali. Karena kita punya yang namanya Taksu dan Karmapala,“ ujar Mangku Pastika.

Untuk itu, pihaknya minta agar aparat penegak hukum bertindak cepat menangani kasus pembobolan dana nasabah tersebut. Terlebih, saat ini sorotan mata publik tertuju kepada penegak hukum. ”Untuk itu citra penegak hukum harus diperbaiki. Dan kita yakin, kejahatan tersebut pasti terungkap,” tutup Pastika.

10 orang diamankan

Sementara itu, sejak mencuatnya kasus pembobolan anjungan tunai mandiri (ATM) sejumlah bank di Bali, Tim Gabungan Reskrim Polda Bali , Poltabes Denpasar, Cyber Crime dan Mabes Polri telah terjun ke lapangan untuk menyelidiki kasus yang kini hangat menjadi perbincangan publik.

Bahkan, Mabes Polri kini dikabarkan telah menangkap sepuluh orang yang diduga sebagai pelaku pembobolan. Dari sepuluh yang diamankan itu, satu pelakunya berinisial F telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi telah mengidentifikasi 14 lokasi ATM yang diduga digunakan pelaku sebagai pembobolan ATM. Kini polisi mengawasi ATM yang berlokasi di Suwung, Denpasar Selatan tersebut.

Sementara itu, korban yang melapor ke kantor paolisi telah kebobolan ATM kini jumlahnya mencapai 34 orang (nasabah). Jumlah ini diperkirakan bisa bertambah, mengingat belum semua nasabah yang ATM-nya dibobol melapor ke polisi. bob

Pemakzulan di Amerika Latin

Pada akhirnya para elit politik tak bisa menahan godaan untuk mulai meraba-raba kecenderungan psikologi massa dengan meniupkan angin politik ke arah agenda tertinggi dari pelaksanaan suatu hak angket: pemakzulan (impeachment) Presiden.
Pemakzulan adalah cara menjatuhkan presiden dengan menggunakan instrumen UUD. Sekalipun dipermukaan tampaknya sasaran tertinggi Pansus Angket Bank
Century adalah Wapres Boediono dan Menteri Keuangan  Sri Mulyani, tetapi sesungguhnya posisi politik Presiden adalah pertaruhan terakhir.
Secara teoritik, jatuhnya seorang kepala pemerintahan dalam system presidensial yang dipilih dalam pemilu langsung hanya bisa terjadi apa bila terdapat apa yang disebut oleh Anibal S Perez-Linan sebagai an structured street
coalition. Street Coalition (koalisi jalanan) ini adalah mobilisasi massa yang melibatkan massa rakyat dan kelas menengah.

Dalam sistem politik dimana militer tidak lagi aktif berpolitik maka jatuhnya sebuah pemerintahan ditentukan oleh kombinasi antara suhu politik di DPR dan tekanan mobilisasi massa. Sampai saat ini DPR (Pansus Bank Century) belum memiliki modal politik yang
cukup untuk membuka jalan ke arah proses pemakzulan Presiden SBY.
Selama ini diyakini bahwa sistem presidensial relatif lebih stabildibandingkan dengan sistem parlementer. Tetapi belakangan muncul fenomena di Kawasan Amerika Latin yang menunjukkan bahwa dalam sistem presidensiil pun pemerintah bisa jatuh berkali-kali dalam satu periode pemilu.

Di kawasan Amerika Latin sendiri, instabilitas politik memiliki dua wajah. Pertama, rejim politik jatuh bangun sepanjang dekade 70-an dan 80-an. Otoriatarianisme militer, otoritarianisme popular, demokrasi liberal. Kedua, setelah rejim politik demokrasi mulai stabil (saat ini Amerika Latin berada dalam rejim politik demokrasi gelombang ketiga), maka giliran pemerintah yang jatuh-bangun.
Sepanjang tahun 1990 – 2001 sembilan Presiden di kawasan Amerika Latintidak sempat menyelesaikan masa jabatannya. Khusus di Argentina, dua Presiden jatuh hanya dalam waktu dua minggu pada bulan Desember 2001 mengikuti krisis ekonomi dan inflasi yang tak terkendali. Jatuhnya para presiden di kawasan Amerika latin tersebut dikelompokkan  oleh Anibal S Perez-Linan menjadi dua kasus.
Pertama, kemenangan masyarakat sipil atas Presiden yang otoriter (Guatemala,
1999). Kedua, tragedi politik (Ekuador, 2000).
Seandainya pemerintahan SBY jatuh ( ini hanya perkiraan yang lebih mirip khayalan) akibat kasus Century maka sejak pemilu pertama 1999 Indonesia telah mengalami dua kali impeachment. Berarti hanya ada satu periode sejak era reformasi seorang Presiden bisa menyelesaikan masa jabatannya tanpa dijatuhkan.
Dengan demikian sesungguhnya Indonesia berada diambang pintu sistem politik
presdiensial yang tidak stabil yang mirip dengan kondisi Amerika Latin saat ini.

Nasib 500 PTT di Ujung Tanduk

Nasib 500 pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Bangli kini berada di ujung tanduk. Pasalnya, dari isu yang santer berkembang belakangan ini, anggaran untuk masalah penggajian PTT itu dipangkas oleh Gubernur Bali.

BANGLI (Patroli Post) - Pemangkasan itu didilakuakn terkait verifikasi APBD Bangli tahun 2010. “Anggaran untuk 500 PTT dipangkas gubenur. Karenanya, dalam APBD 2010 untuk penggajian PTT tidak masuk,” ujar sumber terpecaya Patroli Post di Pemkab Bangli, Rabu (20/1) kemarin.

Dikatakan oleh sumber itu, PTT tersebut adalah pegawai yang diangkat pascakeluarnya PP 48. Dimana, dalam PP itu disebutkan tidak ada pengangkatan PTT baru, kecuali tenaga kesehatan seperti perawat, bidan dan dokter.

Sementara Bupati Bangli I Nengah Arnawa ketika dikonfirmasi, mengatakan tidak ada masalah terkait dengan verfikasi APBD Bangli dari Gubernur Bali, termasuk penganggaran gaji untuk PTT yang ada. “Kita hanya diingatkan untuk tidak menambah anggran bagi PTT,” ujar Arnawa

Di tempat terpisah anggota DPRD Bangli, IB Made Santosa juga mengatakan hal senada. Sejatinya tidak ada masalah terkait verifiasi Gubernur terkait APBD Bangli tahun 2010. “Yang saya tangkap saat itu yakni tidak diperbolehkannya menambah anggaran gaji untuk PTT. Jadi, logikanya jika ada penambahan itu, kan berati ada penambahan PTT. Yang jelas, hal tersebut dilarang sesuai PP No 48,” terang Santosa dari PNI-M ini.

Namun demikian, dewan asal Desa Demulih ini secara pribadi malah mendorong Pemkab Bangli agar berjuang ke pusat supaya PTT sebanyak 1.899 orang yang sebelumnya tidak masuk database bisa diangkat jadi PNS.

“Menurut PP 48, mereka itu dibenarkan. Kalau tidak diangkat jadi PNS, minimal kontrak mereka diperpanjang, karena mereka telah cukup lama mengabdi untuk Bangli,” ujarnya.

Bahkan dengan tegas dia tidak terima apa yang diungkapkan seorang oknum politisi Bangli, dimana jika dia kelak menjadi bupati akan memangkas PTT.

“Menjadi PTT adalah sumber penghidupan mereka, lantas bagaimana nasib mereka jika dipangkas atau diputus di tengah jalan,” demikian Santosa. sam

Nasabah BCA Panik

Ramai-ramai Tarik

Kasus kehilangan saldo yang dialami belasan nasabah Bank Central Asia (BCA), rupanya tidak saja terjadi di wilayah Kuta, Kabupaten Badung. Hal yang sama juga dialami para nasabah BCA yang ada di Ubud, Gianyar.

GIANYAR (Patroli Post) – Akibat kejadian itu, puluhan nasabah BCA di Ubud, Rabu (20/1) kemarin terlihat panik, sehingga mereka melaporkan kasus tersebut ke polisi. Selanjutnya oleh petugas kepolisian para nasabah itu langsung diarahkan ke customer service (CS) bank bersangkutan.

Dalam penjelasannya kepada para nasabah, pihak bank menyatakan telah terjadi kesalahan teknis, dan uang yang hilang tersebut dipastikan kembali dengan aman.

Dari pantauan Patroli Post, puluhan nasabah itu mengaku dananya telah menguap tanpa sepengetahuannya. Jumlahnya bervariasi, mulai dari tiga juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Nasabah yang terlihat panik saat mengecek saldo, langsung dihampiri petugas keamanan bank setempat. Para nasabah kemudian dipersilahkan mendatangi bagian pelayanan/ customer service (CS) kantor BCA setempat untuk menyampaikan keluhannya.

Mengingat nasabah yang memiliki permasalahan yang sama jumlahnya cukup banyak, maka antrean di bagian CS terlihat cukup panjang.

Satu persatu nasabah diberikan penjelasan perihal kejanggalan atas berkurangnya saldo mereka. Salah seorang nasabah yang namanya enggan ditulis, menyebutkan, pihak bank menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan teknis dalam sistem ATM-nya.

Namun demikian, dana nasabah yang menghilang itu dipastikan kembali, setelah pihak bank meneriam pengaduan itu. “Saya heran, kenapa ada pihak lain yang bisa menarik dana saya. Lalu, bagaimana jaminan keamanan di bank ini,” tanya seorang nasabah, dengan nada keheranan.

Namun dari penjelasan salah seorang staf CS BCA, Sisca, mengatakan bahwa perihal menguapnya sejumlah dana nasabah itu, sedang mendapat penanganan pihak IT bank setempat. Namun untuk mengembalikan dana nasabah yang telah hilang atau berkurang, pihak bank memberi talangan sebagai bentuk tanggungjawab mereka kepada nasabah.

Untuk itu, kepada nasabah yang memiliki permasalahan yang sama, diharapkan segera melapor ke bagian CS bank di Kantor Cabang BCA terdekat.

Sebelumnya salah seorang warga, I Gusti Ngurah Putra (59) asal Bedulu, Blahbatuh, mengaku uangnya sebesar Rp29 juta di ATM BCA telah raib. Demikian pula korban lainnya bernama Wayan Suparta asal Nyuh Kuning, Ubud yang menyatakan telah kehilangan uang Rp 11,5 juta di ATM Bank Permata, Ubud.

Ngurah Putra yang seorang pensiunan PNS tersebut mengaku, uang yang disimpannya di ATM BCA Cabang Gianyar telah lenyap saat dirinya mengecek saldo dan melakukan transaksi.

Sementara Wayan Suparta mengaku, saldonya raib sebesar Rp11,500 juta saat menarik dana melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Permata di Ubud. Padahal korban mengaku tak pernah menarik dana sebelumnya, apalagi meminjamkan kartu ATM kepada orang lain.

Maraknya kasus saldo lenyap secara misterius itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan bank mulai menurun. Hal ini terbukti dari banyaknya warga yang melakukan penarikan dana dengan alasan takut kebobolan. Bahkan, di sebuah bank swasta di Ubud, antrean nasabah untuk manarik dananya cukup panjang. “Saya takut saldonya menguap juga. Karena itu, lebih baik disimpan di rumah saja untuk sementara. Yang penting uangnya aman,“ ujar Ketut Supriawan, seorang pengusaha asal Petulu, Ubud. asn

Unit Grosir Koppas Srinadi Manjakan Pelanggan dengan Kartu Multi Guna

Perjalanan Koperasi Pasar Srinadi tidak selalu mampu mencapai target yang ditetapkan,disaat saat tertentu kadang dihadapkan dengan ancaman dari luar terutama sesama grosir dan distributor yang setiap hari parkir dimuka unit grosir Koppas Srinadi yang beralamat di Parkir Timur Pasara Galiran,sedang kita ngambil barang ditempat Distributor itu sendiri.

SEMARAPURA (Patroli Post)Untuk mengantisipasi masalah ini Manejer Koperasi Pasar Srinadi I Nyoman Suwirta yang sudah dari tahun 1984 kerja dan sejak tahun 1994 menjadi Menejer berusaha malakukan inovasi tetapi tetap mengacu pada prinsip-prinsip Koperasi. Malah semakin memantapkan peran prinsip-prinsip itu dalam menghadapipersaingan bisnis.

Salah satu prinsip koperasi yang dipergunakan dalam melakukan inovasi ini adalah prinsip yang ke 3, tentang pembagian Koperasi Proporsional. Dimana tiap-tiap pelanggan diwajibkan memiliki kartu belanja Multi Guna yang harganya hanya 10 ribu rupiah dan bermanfaat untuk selamanya. Dengan Kartu Belanja Multi Guna ini semua pelnggan bisa setiap bisa mengetahui berapa mereka sudah berbelanja. Pada akhir tahun 40% SHU bersih Koppas.Srinadi (sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi) dibagi secara proporsional kepada semua pelanggan berupa 25% kembali ke Simpanan wajib angota dan 75% dibagi berupa Voucher belanja di unit Swalayan Mini KSP. Tunas Artha Mandiri.

Dengan setrategi ini Koperasi Pasar Srinadi bisa memberikan pembelajaran secara langsung kepada masyarakat beda Koperasi dengan usaha usaha lain. Jika saja semua mengerti dan memanfaatkan prinsip bagi SHU proporsional ini yakin kedepan Koperasi akan benar-benar menjadi soko guru perekonomian bangsa kita.

UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam penjelasan pasal 33 Uud 1945 ini dikatakan bahwa ”produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Jika saja pasal 33 UUD 1945 bisa dilaksanakan secara penuh saya yakin Koperasi sebagai soko guru perekonomian Nasional bisa tercapai,usaha-usaha akan dimiliki masyarakat,keuntungan kembali kemasyarakat. Ini salah satu peran Koperasi untuk meningkatkan income perkapita dan pemerataan penghasilan sehinga kesenjangan antara yang kaya dan miskin bisa diatasi asal Koperasi tetap dikelola berdasarka 7 prinsip Koperasi. sug

Itu Sih,Rekomendasi Gila

Rekomendasi jilid II yang diterbitkan DPP PDI-P yang menganulir I Wayan Sukaja sebagai Cabup PDIP untuk Pilkada Tabanan, dinilai diluar nalar standar dan mekanisme organisasi.

DENPASAR (Patroli Post) – Demikian pendapat Srikandi PDI-P yang juga anggota DPRD Bali, Ni Made Sumiati. Menurutnya, rekomendasi jilid II DPP PDI-P yang mengusung paket Eka-Jaya sangat melanggar aturan dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku diinternal partai.

“Rekomendasi yang diterbitkan dengan mengusung Eka Wiryastuti–Komang Gede Sanjaya, sangat melanggar aturan yang ada di internal partai. Itu rekomendasi gila namanya,” jelas Sumiati kepada Patroli Post ketika diminta komentarnya, Selasa (19/1) kemarin.

Lebih jauh Sumiati mengatakan, jika DPP mau menggunakan mekanisme yang sesuai dengan aturan partai, maka seharusnya melalui proses pelibatan struktur yang ada di tubuh partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran tersebut.

Sebaliknya, jika DPP ingin menggunakan hak prerogatifnya, maka tetap harus melibatkan struktur yang ada di bawahnya. “Jadi mekanisme dan prosedurnya itu bisa bottom up dan top down. Tapi tetap dengan melibatkan struktur partai yang ada di bawahnya. Tidak seperti rekomendasi yang keluar sekarang ini,” terangnya.

Ditambahkan, sebagai organisasi berbadan hukum partai politik, PDI-P memiliki mekanisme yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebaliknya, jika ada yang membangkang dengan keputusan partai, selayaknya diberikan sanksi. “Bukan sebaliknya, malah diberi apresiasi. Apalagi pengajuan cabup dan cawabup itu seharusnya dari bawah. Kalaupun Pusat punya kebijakan lain, harus melibatkan DPD, PDC dan ranting-ranting. Tidak diluar koordinasi seperti ini,” paparnya.

Untuk itu, mantan pengacara ini meminta agar DPP tidak melakukan pengingkaran terhadap mekanisme dan prosedur yang diatur dalam AD/ART partai. “Juga jangan melakukan pengingkaran tanggungjawab,” pinta Sumiati.

Kendati dirinya berasal dari Dapil Karangasem, namun dalam konteks kisruh di Tabanan pascakeluarnya rekomendasi jilid II DPP yang mengusung paket Eka-Jaya dalam Pilkada Tabanan, 4 Mei mendatang, Sumiati sepenuhnya mendukung kader banteng Tabanan yang merasa keberatan atas rekomendasi jilid II tersebut. Dikatakannya, kader banteng Tabanan sesungguhnya memiliki hak, wewenang serta tanggungjawab untuk memilih siapa yang dikehendaki untuk didorong dalam perebutan kursi Tabanan satu.

“Demi kebesaran dan solidnya organisasi, rekomendasi tersebut perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan mekanisme dan jenjang tingkatan kepengurusan calon cabup–cawabup,” tukas Sumiati, sembari menekankan pentingnya proses tersebut dilakukan dengan benar, guna menghindari intervensi yang menimbulkan konflik internal di tubuh kader banteng Tabanan, meski putusan akhir tetap ada di DPP.

Menurut Sumiati, sudah seharusnya rekomendasi yang cacat hukum itu ditarik kembali dan menyerap sepenuhnya aspirasi dari bawah. Kalau tidak begitu, dirinya menyakini ada proses yang dilanggar dan diluar ketentuan yang diatur partai selama ini.

“Prosesnya harus melibatkan DPD dan PDC. Tidak bisa tidak. Baru partai ini (PDI-P, red) bisa solid lagi,” tutup Sumiati. bob

Denpasar Butuh Pemimpin Cerdas, Tegas dan Berani

Subawa - Udiyana Majaya-jaya

 

DENPASAR (Patroli Post) - Ketua DPD Partai Demokrat Bali, IGB Alit Putra meminta kepada seluruh relawan dan tim pemenangan paket Calon Wali Kota/Calon Wakil Wali Kota Denpasar, I Wayan Subawa, SH, MH dan IB Gede Udiyana, ST, (SBW-Udiyana), bekerja keras untuk dapat memenangkan Pemilihan Wali Kota Denpasar, 4 Mei mendatang.

Hal itu disampaikan Alit Putra di hadapan ratusan relawan dan tim pemenangan paket SBW-Udiyana di sela-sela upacara “Majaya-jaya” yang dipuput Ida Pedanda Gede Putra Bajing dari Gria Tegal Jinga Lebah, Denpasar Timur, di Pura Sakenan Serangan, Denpasar Selatan, Sabtu (16/1) malam lalu.

Hadir dalam upacara majaya-jaya tersebut Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, Wayan Mariyana Wandira beserta pengurus partai lainnya, Ketua DPD Partai Demokrat Denpasar, AA Ngurah Bima Wikrama beserta pengurus lainnya, Bendesa Adat Serangan, Wayan Mudana Wiguna, serta sejumlah tokoh masyarakat Denpasar Selatan, seperti Ketut Wirata, Made Mendra, Wayan Nata, Wayan Rastina, dan Nyoman Hena. 

Alit Putra mengatakan, tim yang dibentuk kedua partai pengusung paket SBW-Udiyana harus bekerja ekstra keras sampai ke akar rumput. Sebab, paket yang dihadapi dalam Pilwali Denpasar nanti adalah incumbent, IB Rai Mantra Dharmawijaya-IGN Jaya Negara (RaJa). "Kami minta kepada relawan maupum tim pemenangan paket SBW-Udiyana bekerja ekstra keras untuk dapat memenangkan pertarungan di Pilwali (pemilihan  walikota) nanti,'' pinta Alit Putra.

Mantan Bupati Badung periode 1990-2000 itu mengemukakan, SBW yang ditampilkan untuk memperebutkan Denpasar 1 adalah mantan anak buahnya di Pemkab Badung. “Dia (SBW) adalah seorang seniman dalang, dan orang lapangan sehingga cocok menjadi Walikota Denpasar lima tahun ke depan. Apalagi pendampingnya tokoh masyarakat Sanur dari Gria Taman, Banjar Taman Sari, IB Gede Udiyana Denpasar, tentu duet yang cocok dan pas. Mengingat, IB Udiyana sosok yang cukup mupuni dan berpengalaman di bidang poltik. Atas dasar itulah, kedua figur tersebut kita usung. Dan, masyarakat harus memberikan pilihan kepada kedua figur yang dijagokan partai biru-kuning (Demokrat-Golkar, red) ini,'' terang Alit Putra.

 “Jengah”

Pada bagian lain, mantan Wakil Gubernur Bali itu juga menyoroti Denpasar yang dicanangkan  sebagai kota berwawasan budaya, kini masih jauh dari harapan masyarakat.

Sebut saja misalnya, kata Alit Putra, budaya bersih, budaya tertib berlalu lintas, budaya pelayanan dan sebagainya, saat ini masih sangat kurang.

Contohnya, budaya kebersihan. Saat ini masih banyak warga kota Denpasar yang membuang sampah sembarangan, disamping sarana dan prasarana yang tersedia boleh dibilang jauh dari memadai.

Hal yang sama juga terjadia di bidang pelayanan. “Masih banyak oknum PNS di kota Denpasar belum memahami budaya pelayanan (sebagai abdi masyarakat). Sebaliknya, mereka justru malah minta dilayani,” ungkapnya.  

Dengan demikian, lanjut Alit Putra, ke depan Denpasar tidak saja perlu dipimpin oleh orang cerdas, cekatan, dan tegas, tetapi juga harus berani melakukan berbagai terobosan. Langkah ini penting, mengingat Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali serta pusat perdagangan, memiliki problem yang kompleks. ''Dari segi fisik, intelektual dan kemampuan Cawali SBW tidak perlu diragukan lagi untuk memimpin Kota Denpasar nanti,'' tegas Alit Putra, yang mendapat aplaus dari ratusan relawan dan tim pemenangan paket SBW-Udiyana.

Upacara Majaya-jaya yang dilakukan paket SBW-Udiyana yang diiringi ratus relawan dan tim pemenangannya, untuk memohon doa restu kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa dan Ida Bhatara yang berstana di Pura Sakenan agar kedua kandidat diberi kerahayuan dan kesehatan lahir batin.

Sementara itu, Subawa yang ditemui usai Majaya-jaya mengatakan merasa jengah selaku krama Denpasar untuk bisa berbuat terbaik bagi kota Denpasar yang menjadi tempat kelahiran dan tanah leluhurnya. “Tekad dan tujuan saya hanya satu, yakni ingin berbuat yang terbaik untuk Denpasar dan menjadikan kota ini lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan,” tandasnya.

Subawa yang kini menjabat Sekkab Badung, menegaskan, sebagai kota metropolis yang dinamis, Denpasar perlu perubahan. Perubahan yang diharapkan oleh Subawa adalah menjadikan Denpasar sebagai kota yang lebih baik dan unggul dari kota-kota lainnya di Indonesia. ''Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen, tokoh dan masyarakat yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spiritual,'' ujar Subawa. yes

Duri Dalam Daging

Di tangan Megawati, posisi Ketua Umum PDIP nyaris merupakan lembaga yang sakral. Semua proses politik internal yang terjadi di tubuh PDIP berhenti setelah Megawati mengambil keputusan. Biasanya tak banyak simpatisan maupun kader partai yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan atas keputusan yang diambil. Tapi di Tabanan keadaan itu telah berubah. Keputusan Megawati merubah rekomendasi pasangan Sukaja-Eka yang sebelumnya dijagokan dalam pilkada Tabanan 2010, membuat Megawati yang merupakan simbol utama PDIP mengalami proses desakralisasi di kalangan pendukung fanatiknya. Keputusannya digugat. Fotonya ramai-ramai dibakar.

Problem utama yang memicu kisruh ditubuh DPC PDIP Tabanan adalah faktor overpoliticized ditubuh partai tersebut. Disebut overpoliticized karena proses politik internal berlangsung tanpa mengenal batas sehingga melampaui keputusan politik sudah diambil. Padahal dalam sebuah lembaga politik yang sudah mapan, proses politik hanyalah merupakan babak pendahuluan sebelum keputusan diambil. Begitu keputusan diambil, proses politik berhenti.

Jika proses pengambilan keputusan diambil melalui voting (pemungutan suara) maka proses politik harus berhenti setelah voting menghasilkan keputusan. Dengan demikian setelah DPP PDI menerbitkan rekomendasi maka proses politik mestinya tidak dibiarkan berlarut-larut. DPP PDI harus siap menanggung resiko dari keputusan yang telah diambil. Bukankah rekomendasi diambil setelah melalaui proses dan pertimbangan yang matang?

Yang mengherankan dari proses decision making di tubuh PDIP adalah begitu gampangnya proses pemungutan suara di tingkat DPC diabaikan sama sekali dalam penentuan rekomendasi. Keputusan DPP PDI (baca: Megawati) untuk menerbitkan rekomendasi yang bertentangan dengan hasil voting dalam rakercabsus di tingkat DPC adalah blunder yang buruk. Tetapi jauh lebih buruk lagi keputusan untuk mengganti rekomendasi paket Sukaja-Eka yang telah diterbitkan sebelumnya dengan paket Eka-Jaya.

Revisi rekomendasi ini pada akhirnya hanya membuat simpatisan PDIP Tabanan gamang terhadap prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan elit-elit PDIP Pusat. Ada kesan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan ala kadarnya sehingga satu keputusan politik dengan mudah diganti.

Mudahnya sebuah rekomendasi dicabut telah membuat Ketua Umum PDIP yang notabene pemain tunggal dalam memutuskan rekomendasi paket Pilkada menjadi kehilangan wibawa di mata pendukungnya.

Yang membuat persoalan lebih ruwet karena konflik di tubuh DPC PDIP Tabanan akan memliki konsekuensi yang jauh, bukan hanya sekadar pada pilkada 2010. Konflik internal ini dipastikan akan sulit menemukan jalan keluar serta akan menjadi duri dalam daging bagi perkebangan PDIP di Tabanan.

Rekomendasi DPP Golkar Belum Final

Meski santer terdengar bahwa DPP Golkar telah merekomendasikan beberapa nama cabup-cawabup untuk Pilkada Kabupaten Tabanan, Bangli dan Karangasem, namun hal itu tidak berarti Golkar sudah memastikan bakal mengusung nama-nama dimaksud.

DENPASAR (Patroli Post) - Perubahan nama cabup-cawabup yang akan didorong dalam Pilkada 4 Mei mendatang kemungkinannya masih terbuka lebar. ”Karena belum ada rekomendasi dari pimpinan pusat partai,” demikian Sekretaris Golkar Bali, Dewa Ayu Sri Wigunawati saat dihubungi Patroli Post, Kamis (14/1) kemarin.

Sebelumnya, santer terdengar beberapa nama yang diusung Golkar untuk bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan itu adalah Wayan Gunawan (untuk Kabupaten Bangli), AA Mahendra (Tabanan) dan Wayan Geredeg (Karangasem).

Namun begitu, Sri Wigunawati menampik jika  ketiga nama tersebut sudah dipastikan bakal dijagokan Golkar dalam Pilkada nanti. ”Nama-nama itu baru identifikasi kita saja berdasarkan hasil survei beberapa waktu lalu. Finalisasinya nanti setelah keluar rekomendasi atau surat keputusan dari DPP Partai Golkar,” ujarnya.

Kapan rekomendasi itu keluar? Ditanya demikian, Sri Wigunawati mengaku belum tahu kapan rekomendasi tersebut akan turun. Hanya saja, dia menyakinkan tidak akan lama lagi.  ”Pastinya saya belum tahu. Tapi, tidak akan lama lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Bali, I Ketut Sudikerta yang sedang mengikuti rapat pleno di Jakarta tidak bisa dikonfirmasi. Sudikerta yang beberapakali coba dihubungi melalui pesawat teleponnya, tidak diangkat-angkat.  

Sebelumnya kepada koran ini, dia berjanji akan memberikan bocoran mengenai siapa saja yang akan diusung Golkar untuk bertarung di arena Pilkada Karangasem, Tabanan dan Bangli. ”Nanti saya akan hubungi dan beritahu hasilnya,” ujar Sudikerta yang juga Cawabup Badung berpasangan dengan AA Gde Agung, sebelum bertolak ke Jakarta. bob

Calon Incumbent Berpotensi Korup

Semakin dekatnya waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten/kota di Bali (4 Mei mendatang, red), menimbulkan kekhawatiran sejumlah kalangan. Kekhawatiran tersebut, terkait keleluasaan akses yang dimiliki oleh calon incumbent.
DENPASAR (Patroli Post) - Pengamat politik dari Sugeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), M. Fadjroel Rahman menilai, calon incumbent sangat potensial untuk melakukan tindak pidana korupsi. ”Makanya ini perlu diawasi dengan baik. Terutama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika Pilkada, seperti Panwaslu dan KPUD,” ujarnya di sela-sela diskusi Membedah Budaya Korupsi di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komunitas Perkusi, di kampus Unud, Minggu (10/1) kemarin.
Dalam kesempatan itu Fadjroel mengatakan, biasanya calon incumbent menggunakan dana APBD untuk membuat baliho kampanye di sejumlah instansi daerah. Selain itu, fasilitas negara yang dimiliki calon incumbent juga sangat potensial untuk dimobilisasi demi kepentingan pribadi pemenangan calon tersebut.
Untuk itu, koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi alias KOMPAK ini juga meminta kepada pihak terkait, untuk membongkar kasus ini jika terjadi dalam Pilkada Bali. “Tujuannya agar persoalan korupsi yang dilakukan incumbent ini tidak bergeser maknanya hanya sebatas pelanggaran pemilu saja. Sebab, ini ada penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi loh,” tegas mantan aktifis yang pernah dibui rezim Soeharto ini.
Lebih jauh, Fadjroel menjelaskan, dikatakan korupsi, karena calon incumbent memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Segala upaya yang dilakukan untuk memperkaya diri atau orang lain, kata dia adalah tindakan korupsi yang menyengsarakan masyarakat banyak.
”Termasuk juga dalam ranah Pilkada, korupsi itu juga terjadi. Hasil riset saya di Jakarta menunjukkan hal tersebut. Apalagi, ketika menyatakan diri maju kembali, calon incumbent sudah harus mengundurkan diri. Jadi potensi korupsi terbuka lebar,” tandasnya.
Fadjroel menyatakan, potensi korupsi calon incumbent bisa juga terlihat dari fasilitas yang digunakan untuk kepentingan kampanye. Sebut saja misalnya gedung yang digunakan serta fasilitas mobil.
Menurutnya, itu merupakan fasilitas negara, yang tidak boleh lagi digunakan. Selain itu, Fadjroel juga mencontohkan soal fasilitas istimewa yang diperlakukan bagi calon incumbent ini. Dia menilai, perlakuan demikian, merupakan titik awal terjadinya praktik perampokan uang haram tersebut.
”Banyak modusnya. Tapi yang patut diingat, calon incumbent itu punya akses yang luas terhadap APBD dan fasilitas lainnya. Untuk itu, selain KPUD dan Panwaslu, saya meminta lembaga independen juga memantau hal ini,” pinta Capres independen 2004 ini.
Senada dengan Fadroel, pengamat sosial dari Jaringan Informasi Kerja Alternatif (JIKA), I Gusti Ngurah Komang Karyadi mengatakan, perlunya mewaspadai praktik korupsi yang dilakukan oleh calon incumbent. Dia menyebutkan, calon incumbent memiliki keleluasaan akses yang luas terhadap penguasaan modal di pemerintahan yang dapat direduksi menjadi alat kampanye.
”Untuk itu, seluruh masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap hal ini. Sebab biasanya, calon incumbent berdalih bertugas sebagai kepala daerah ketika menggunakan uang negara untuk kepentingan kampanye tersebut,” tegas Karyadi, yang dikenal sebagai aktifis multi talenta ini.
Bagaimana peluang aturan hukum yang memungkinkan calon incumbent melakukan tindak korupsi? Pengamat hukum dari Universitas Udayana, AA. Gede Duwi Hadi Santosa mengemukakan, selama masa kampanye, calon incumbent memiliki akses terhadap pelaksanaan regulasi, sehingga sulit membedakan di posisi mana calon incumbent tersebut sedang sebagai calon yang bertindak untuk kepentingannya sendiri, dan sedang melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah.
Peluang ini, kata dia, membuat incumbent dapat memanfaatkan apapun untuk kemenangannya. ”Yang patut diingat, dalam kapasitasnya sebagai calon incumbent, seseorang tidak diperkenankan menggunakan dana dari APBD atau keuangan daerah lainnya untuk menggerakkan tim suksesnya dalam rangka pemenangannya sebagai kandidat,” tegasnya.
Dikatakan Santosa, peluang ini yang biasanya dimanfaatkan oleh calon incumbent. Kendati begitu, imbuhnya, biasanya kandidat incumbent akan berdalih sedang bertugas sebagai kepala daerah, ketika kedapatan menggunakan keuangan atau fasilitas negara.
”Sehingga titik persinggungan yang sulit diurai ada di titik itu. Tinggal, kita meminta kepada lembaga terkait, dalam hal ini Panwaslu yang harus berani bertindak tegas atas hal itu,” demikian Santosa. bob