Demokrasi Memerlukan Uang

Sebuah demokrasi memerlukan pemilu. Dan pemilu memerlukan operasional partai politik, komunikasi politik, polling dan pembuatan kebijakan. Ujung dari semua aktivitas tersebuat adalah uang. Maka benarlah apa yang dikatakan Marcin Walecky bahwa money provides access to the basic tools of a modern democracy. Karena uang begitu vital dalam demokrasi, maka selalu ada kemungkinan sebuah partai atau siapapun yang ingin menggapai posisi politik akan terjebak dalam skandal keuangan. Bisa jadi karena para politisi tersebut terlalu bersemangat dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan pemilu sehingga tanpa sadar melabrak aturan dalam political financial system. Dan memang sesungguhnya tidak ada demokrasi yang kebal terhadap bahaya korupsi politik. Negara-negara yang demokrasinya sudah mapan sekalipun sering diguncang skandal keuangan.
Menurut Walecky, ada beberapa hal yang menyebabkan korupsi terjadi dalam sistem finansial politik. Tapi cukup kita sebut dua diantaranya. Pertama, tingkat kompetisi politik yang terlalu ketat. Kedua, karena masyarakat begitu miskin sehingga uang sangat penting untuk mempengaruhi pilihan mereka. Dalam kondisi demikian, donasi dari masyarakat sulit diharapkan.
Kedua faktor ini ada di Indonesia. Karenanya tak ada satupun ahli politik yang punya keyakinan bahwa rejim keuangan politik yang kita miliki sekarang cukup mantap untuk bisa mencegah terjadinya skandal keuangan dalam politik. Ketika muncul skandal keuangan yang melibatkan dana besar, seperti kasus Bank Century, maka yang pertama ada dipikiran para politisi adalah dugaan bahwa hal itu melibatkan kepentingan politik. Bahwa ada partai tertentu yang merancang penyelamatan Bank Century untuk kepentingan dana kampanye. Dengan demikian tak mengherankan jika kemudian penanganan skandal Bank Century lebih cenderung dilakukan secara politik. Pansus Skandal Bank Century pun muncul.
Jika kasus Bank Century sungguh-sungguh ingin diselesaikan secara hukum maka hasil audit BPK merupakan modal yang lebih dari cukup bagi institusi hukum untuk bergerak.
Resiko bagi penanganan secara politik adalah kemungkinan terjadinya kompromi politik. Bukankah politik tak lain dan tak bukan adalah soal kompromi kepentingan? Jika tak ada satupun kekuatan politik yang mampu mendorong para elit politik untuk memulai kompromi politik, kasus Bank Century akan menggelinding ke sana kemari tanpa akhir. Mungkin bisa jadi kompromi politik tak diperlukan, asalkan momentum politik yang muncul begitu kuat sehingga Presiden SBY pun tak kuasa membendung dan harus tergilas.