Duri Dalam Daging

Di tangan Megawati, posisi Ketua Umum PDIP nyaris merupakan lembaga yang sakral. Semua proses politik internal yang terjadi di tubuh PDIP berhenti setelah Megawati mengambil keputusan. Biasanya tak banyak simpatisan maupun kader partai yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan atas keputusan yang diambil. Tapi di Tabanan keadaan itu telah berubah. Keputusan Megawati merubah rekomendasi pasangan Sukaja-Eka yang sebelumnya dijagokan dalam pilkada Tabanan 2010, membuat Megawati yang merupakan simbol utama PDIP mengalami proses desakralisasi di kalangan pendukung fanatiknya. Keputusannya digugat. Fotonya ramai-ramai dibakar.

Problem utama yang memicu kisruh ditubuh DPC PDIP Tabanan adalah faktor overpoliticized ditubuh partai tersebut. Disebut overpoliticized karena proses politik internal berlangsung tanpa mengenal batas sehingga melampaui keputusan politik sudah diambil. Padahal dalam sebuah lembaga politik yang sudah mapan, proses politik hanyalah merupakan babak pendahuluan sebelum keputusan diambil. Begitu keputusan diambil, proses politik berhenti.

Jika proses pengambilan keputusan diambil melalui voting (pemungutan suara) maka proses politik harus berhenti setelah voting menghasilkan keputusan. Dengan demikian setelah DPP PDI menerbitkan rekomendasi maka proses politik mestinya tidak dibiarkan berlarut-larut. DPP PDI harus siap menanggung resiko dari keputusan yang telah diambil. Bukankah rekomendasi diambil setelah melalaui proses dan pertimbangan yang matang?

Yang mengherankan dari proses decision making di tubuh PDIP adalah begitu gampangnya proses pemungutan suara di tingkat DPC diabaikan sama sekali dalam penentuan rekomendasi. Keputusan DPP PDI (baca: Megawati) untuk menerbitkan rekomendasi yang bertentangan dengan hasil voting dalam rakercabsus di tingkat DPC adalah blunder yang buruk. Tetapi jauh lebih buruk lagi keputusan untuk mengganti rekomendasi paket Sukaja-Eka yang telah diterbitkan sebelumnya dengan paket Eka-Jaya.

Revisi rekomendasi ini pada akhirnya hanya membuat simpatisan PDIP Tabanan gamang terhadap prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan elit-elit PDIP Pusat. Ada kesan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan ala kadarnya sehingga satu keputusan politik dengan mudah diganti.

Mudahnya sebuah rekomendasi dicabut telah membuat Ketua Umum PDIP yang notabene pemain tunggal dalam memutuskan rekomendasi paket Pilkada menjadi kehilangan wibawa di mata pendukungnya.

Yang membuat persoalan lebih ruwet karena konflik di tubuh DPC PDIP Tabanan akan memliki konsekuensi yang jauh, bukan hanya sekadar pada pilkada 2010. Konflik internal ini dipastikan akan sulit menemukan jalan keluar serta akan menjadi duri dalam daging bagi perkebangan PDIP di Tabanan.