Tolak Campur Tangan Pusat

Ketua DPD PDIP Bali, Cokorda Ngurah Oka Ratmadi yang akrab disapa Cok Rat, dengan tegas menolak wacana tentang pemilihan gubernur yang dilakukan langsung oleh presiden.

DENPASAR (Patroli Post) - Penegasan itu disampaikan Ratmadi menjawab Patroli Post, Rabu (9/9) kemarin. Ditemui usai memimpin rapat Fraksi PDIP di DPRD Bali, ia mengatakan, tata cara Pilgub (pemilihan gubernur-red) tidak boleh melibatkan atau ada campur tangan dari Pusat.
Jika hal itu terjadi, lanjut Cok Rat, artinya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang cukup parah. “Apalagi kalau sampai ada wacana dipilih langsung oleh presiden. Begitu besarnya kewenangan presiden terhadap daerah. Kembali lagi dong kita ke zaman dulu,” ujarnya.
Menurut Cok Rat, landasan yang selama ini muncul untuk mengubah tata cara Pilgub lebih didominasi oleh alasan pemborosan anggaran. Namun menurutnya, apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa yang dituangkan dalam otonomi daerah tidak boleh dikurangi lagi.
“Selama ini kan alasannya hanya soal anggaran. Kalau Pilgub langsung, biayanya besar. Dianggap juga sebagai pemborosan anggaran daerah. Tapi itu kan kesepakatan demokrasi kita. Semua ada biayanya. Tinggal pilih mana yang terbaik,” ujar tokoh PDIP dari Puri Satria, Denpasar ini.
Lebih dikatakan, apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh Depdagri, tata cara Pilgub harus menyerap aspirasi masyarakat. Itu dikarenakan gubernur merupakan pemimpin daerah yang langsung bertanggungjawab kepada masyarakat. “Model pelaksanaannya harus menyerap aspirasi yang berkembang. Tidak boleh mengabaikan suara masyarakat,” tandasnya.
Masih menurut Cok Rat, Pilgub sejatinya harus mengedepankan model demokrasi yang sudah disepakati hasil reformasi. Keputusan apakah gubernur akan ditunjuk oleh presiden, ditetapkan DPRD atau dipilih rakyat secara langsung, menurutnya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan.
Hanya saja, lajut Cok Rat, dari usulan yang ada harus dipilih yang terbaik untuk bangsa ini. “Kalau ada desakan untuk merubahnya, seperti yang dilakukan saat ini, saya menyarankan pilih yang terbaik buat bangsa. Kalau perlu dari ketiga hal itu dikombinasikan saja,” imbuhnya.
Seperti diketahui, saat ini Depdagri sedang membahas tata cara pemilihan Gubernur. Keinginan untuk mengubah itu dikarenakan selain soal pemborosan anggaran, juga terkait legitimasi yang dimiliki oleh gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak cukup kuat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Gusti Bagus Alit Putra yang dihubungi terpisah menyatakan, apapun keputusan yang dihasilkan harus mengacu pada kebutuhan semua pihak. “Harus melihat pada asas kepentingan tentunya. Lihat juga bobot dari ketiga pilihan tata cara Pilgub. Mana yang lebih ringan, itu yang dijadikan dasar pijakan,” sarannya tanpa merinci asas kepentingan yang dimaksud.
Lebih jauh Alit menyatakan, ketiga tata cara Pilgub yang masih dalam perdebatan memiliki alasan kuat untuk dilaksanakan. Apalagi, kesemuanya dalam upaya menyamakan pembangunan Indonesia kedepan.
“Semua masuk akal dan sangat logis. Tentu perubahan tata cara itu dilakukan dalam upaya penyelarasan konsep pembangunan pemerintah selama lima tahun mendatang. Kalau bisa berjalan bersamaan, kan malah lebih baik,” tambahnya.
Namun demikian, baik Cok Rat maupun Alit Putra, sama-sama belum berani berkomentar lebih jauh tentang hal itu, apalagi mendukung atau menolak salah satu usulan yang akan ditetapkan nantinya. “Kita belum berani bicara lebih jauh. Masih butuh pengkajian untuk menyikapinya,” ujar keduanya. bob