Diskop-UKM Karangasem
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karangasem menggelontor bantuan berupa 20 set komputer kepada koperasi dan LPD.
AMLAPURA (Patroli Post) - Kabid LPD I Nengah Warki SH, Minggu (25/10) kemarin, mengatakan, program pemberian bantuan perangkat keras tersebut bertujuan untuk mendukung manajemen koperasi maupun LPD, disamping menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif. “Untuk menciptakan iklim usaha seperti itu (kondusif-red) perlu mendapat fasilitas pengembangan usaha perkoperasian dan lembaga perkreditan,” terangnya.
Sesuai SK Bupati Karangasem Nomor 390 tahun 2009, sebanyak 20 lembaga koperasi dan LPD memperoleh bantuan komputer. Koperasi yang memperoleh bantuan 10 komputer itu masing-masing KPN Werdi Guna Amlapura, Kembangsari Pempatan, Putri Lestari Singarata, Anugrah Sari Mertha Pertima, Sari Sedana Peringsari, Dharma Arta Mumbul bebandem, Karya Sedana Waringin Rendang, Wahyu Widia Sabha Subagan Amlapura, Kopwan Tirta Harum Kecicang Bebandem dan Kopwan Dewi Sri Padangkerta.
Sementara 10 lembaga LPD yang diberikan bantuan masing-masing LPD Padangkerta, Bebayu, Tianyar, Bungaya, Gumung, Tohjiwa, Putung, Pedukuhan Rendang, Susuan dan Asak.
Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem, Ir I Wayan Supandi mengatakan, sebagai wujud pelayanan terhadap pemberdayaan koperasi di Kabupaten Karangasem, Dinas Koperasi dan UKM Karangasem setiap tahun mengalokasikan bantuan bagi koperasi dan LPD yang ada di daerah itu.
Sesuai kebutuhan dan kondisi bentuk bantuan tahun ini diarahkan untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana manajemen (hard ware) komputer, yang menjadi peralatan vital dalam menunjang administrasi operasional. Tahun 2008 lalu, Dinas Koperasi dan UKM Karangasem mengalokasikan sebanyak 13 unit komputer serta 17 unit filling kabinet. Pemberian bantuan terhadap lembaga koperasi dan LPD tersebut diseleksi yang berpredikat sehat, sedangkan bagi yang kurang sehat atau bahkan sakit dilakukan terapi pembinaan lebih dahulu sehingga bisa berjalan normal.
Secara operasional Dinas Koperasi-UKM Kabupaten Karangasem berupaya terus mendorong tumbuhnya lembaga koperasi, agar mampu berperan menentukan karakter ekonomi masyarakat bercirikan koperasi sebagai lembaga yang paling cocok mewadahi aktifitas usaha rakyat.
Terlebih dengan diraihnya prestasi nasional berupa Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi yang diterima Bupati Karangasem I Wayan Geredeg SH tahun ini, memperkokoh komitmen dalam mendorong kekuatan koperasi sebagai soko guru perenomian rakyat.
Terhadap keberadaan LPD yang ada di tiap desa pakraman tidak dapat diabaikan perannya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Sesuai catatan keragaan LPD se Kabupaten Karangasem antara lain, di Kecamatan Manggis dengan 19 jumlah desa pakraman terdapat 19 LPD dengan 75 tenaga kerja dengan aset mencapai Rp24,9 miliar Sidemen dengan 19 desa pakraman memiliki 19 LPD menyerap 63 naker dengan aset Rp7,5 miliar, Rendang dengan 26 desa pakraman memiliki 24 LPD menyerap 90 naker dengan total aset Rp17,1 miliar, Selat dengan 26 desa pakraman memiliki 26 LPD menyerap 96 naker dengan aset Rp29 miliar.
Berikutnya, Karangasem dengan 22 desa pakraman memiliki 22 LPD menyerap 78 naker dengan total aset Rp16 miliar, Abang dengan 20 desa pakraman memiliki 20 LPD menyerap 57 naker dengan aset Rp220,2 juta, Kubu dengan 41 desa pakraman memiliki 35 LPD menyerap 131 naker dengan aset Rp9,2 miliar, Bebandem dengan 15 desa pakraman memiliki 15 LPD menyerap 71 naker dengan aset Rp129 miliar.
Dengan demikian, dari total 188 desa pakraman se-Kabupaten Karangasem memiliki 180 LPD dengan menyerap sebanyak 661 tenaga kerja dengan total aset berjumlah Rp129 miliar. hms
Minggu, 25 Oktober 2009
Kuningan Berdarah
SINGARAJA (Patroli Post) - Kekhusyukkan umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan, Sabtu (24/10) malam lalu, terganggu aksi bentrokan dua kelompok pemuda. Sejumlah pemuda dua dusun bertetangga, Dusun Sorga dan Dusun Carik Agung di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, terlibat konflik dengan saling serang.
Akibat kejadian itu,tiga orang mengalami luka serius.Tidak itu saja,sepanjang malam sempat terjadi ketegangan dan suasana sangat mencekam. Pasalnya, berhembus isu akan ada penyerangan dari warga Dusun Sorga ke Dusun Carik Agung. Tak pelak,sejumlah warga dari Dusun Carik Agung terlihat siaga diruas jalan dusun tersebut, sambil menghunus pedang dan menenteng berbagai senjata lainnya.
Mereka mengaku tetap siaga,karena trauma atas peristiwa beberapa waktu lalu yang menyebabkan beberapa rumah mereka dibakar.Nyaris dalam waktu bersamaan,di Dusun Pemaroan,Desa Petemon,Kecamatan Seririt, juga terjadi aksi saling pukul dilokasi pesta miras. Akibatnya, Ketut Yasa (35) mengalami luka serius pada pelipis kanannya.
Informasi yang berhasil di himpun menyebutkan,bentrokan itu berawal saat warga dari dua dusun itu sedang menikmati Hari Raya Kuningan di Pantai Lokapaksa di sore hari. Kemudian, Kadek Parsana, warga Dusun Carik Agung,yang sedang mengendarai sepeda motornya,tiba-tiba melakukan aksi standing sambil memainkan gasnya sehingga memekakan telinga.
Melihat aksi itu, Putu Suran Jaya (28) warga Dusun Sorga,lantas menegur Kadek Parsana.Tidak terima dengan teguran itu,kemudian terjadi perang mulut yang berkahir dengan saling tantang dan dilanjutkan saling baku pukul yang mengakibatkan Kadek Parsana mengalami luka memar di wajah.Sementara,Putu Suran Jaya,terluka pada bagian tangan dan sikunya.
Keributan kemudian meluas hingga ke perempatan Desa Lokapksa.Sejumlah massa terlihat terkonsentrasi ditempat itu.Sialnya, saat yang bersamaan dari arah selatan muncul Kadek Suarthana (24), dik kandung Putu Suran Jaya,mengendarai sepeda motor,bermaksud membeli bensin untuk motornya.Akibatnya, Kadek Suarthana menjadi sasaran pemukulan warga Dusun Carik Agung yang marah atas pemukulan yang di lakukan oleh Putu Suran Jaya terhadap Kadek Parsana.
Kadek Suarthana sempat menjadi bulan-bulanan sebelum akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi dari Polsektif Seririt.Tak urung,Kadek Suarthana mengalami luka pada lengan kanannya akibat terkena hantaman balok kayu.Tidak itu saja,salah seorang anggota DPRD Buleleng,Gede Witama alias Bakor,warga Desa Lokapaksa,turut menjadi korban pemukulan,karena bermaksud melerai perkelahian itu agar tidak semakin meluas.
Sementara,ditempat berbeda dalam waktu yang bersamaan,di Dusun Pemaroan,Desa Petemon,Kecamatan Seririt,juga terjadi aksi perkelahian yang mengakibatkan Ketut Yasa,warga yang beralamat di Banjar Bajera Sari,Desa Bajera,Kecamatan Selemadeg, Tabanan, mengalami luka yang cukup serius pada pelipis kanannya.Menurut,keterangan Ketut Yasa,yang asal Dusun Pemaroan itu,ia mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya.
Sumber koran ini menyebutkan,peristiwa penganiayaan terhadapa Ketut Yasa itu bermula saat ia melakukan pesta miras dengan beberapa temannya.Lantas terjadi salah paham yang belanjut terjadi saling pukul.Diduga pelaku pemukulan adalah teman minum Ketut Yasa,bernama Ketut Suastawa.Oleh Ketut Yasa kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Seririt.
Kaplosektif Seririt AKP Wayan Wetem,seizin Kaplores Buleleng AKBP Istiyono saat di konfirmasi koran ini Minggu (25/10) kemarin,membenarkan terjadinya dua peristiwa itu.Katanya,kejadian itu berawal dari kesalah pahaman biasa dan berbuntut perkelahian.”Benar,peristiwa itu memang berawal dari kesalah pahaman saja akibat ketersinggungan,sehingga terjadilah peristiwa itu,” kata Wetem.
Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk kepentingan penyidikan.”Ya,sejumlah saksi sudah kita periksa,dan beberapa orang yang luka-luka sudah kita visum.Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kedua peristiwa itu,”tandas Wetem. war
Akibat kejadian itu,tiga orang mengalami luka serius.Tidak itu saja,sepanjang malam sempat terjadi ketegangan dan suasana sangat mencekam. Pasalnya, berhembus isu akan ada penyerangan dari warga Dusun Sorga ke Dusun Carik Agung. Tak pelak,sejumlah warga dari Dusun Carik Agung terlihat siaga diruas jalan dusun tersebut, sambil menghunus pedang dan menenteng berbagai senjata lainnya.
Mereka mengaku tetap siaga,karena trauma atas peristiwa beberapa waktu lalu yang menyebabkan beberapa rumah mereka dibakar.Nyaris dalam waktu bersamaan,di Dusun Pemaroan,Desa Petemon,Kecamatan Seririt, juga terjadi aksi saling pukul dilokasi pesta miras. Akibatnya, Ketut Yasa (35) mengalami luka serius pada pelipis kanannya.
Informasi yang berhasil di himpun menyebutkan,bentrokan itu berawal saat warga dari dua dusun itu sedang menikmati Hari Raya Kuningan di Pantai Lokapaksa di sore hari. Kemudian, Kadek Parsana, warga Dusun Carik Agung,yang sedang mengendarai sepeda motornya,tiba-tiba melakukan aksi standing sambil memainkan gasnya sehingga memekakan telinga.
Melihat aksi itu, Putu Suran Jaya (28) warga Dusun Sorga,lantas menegur Kadek Parsana.Tidak terima dengan teguran itu,kemudian terjadi perang mulut yang berkahir dengan saling tantang dan dilanjutkan saling baku pukul yang mengakibatkan Kadek Parsana mengalami luka memar di wajah.Sementara,Putu Suran Jaya,terluka pada bagian tangan dan sikunya.
Keributan kemudian meluas hingga ke perempatan Desa Lokapksa.Sejumlah massa terlihat terkonsentrasi ditempat itu.Sialnya, saat yang bersamaan dari arah selatan muncul Kadek Suarthana (24), dik kandung Putu Suran Jaya,mengendarai sepeda motor,bermaksud membeli bensin untuk motornya.Akibatnya, Kadek Suarthana menjadi sasaran pemukulan warga Dusun Carik Agung yang marah atas pemukulan yang di lakukan oleh Putu Suran Jaya terhadap Kadek Parsana.
Kadek Suarthana sempat menjadi bulan-bulanan sebelum akhirnya diselamatkan oleh anggota polisi dari Polsektif Seririt.Tak urung,Kadek Suarthana mengalami luka pada lengan kanannya akibat terkena hantaman balok kayu.Tidak itu saja,salah seorang anggota DPRD Buleleng,Gede Witama alias Bakor,warga Desa Lokapaksa,turut menjadi korban pemukulan,karena bermaksud melerai perkelahian itu agar tidak semakin meluas.
Sementara,ditempat berbeda dalam waktu yang bersamaan,di Dusun Pemaroan,Desa Petemon,Kecamatan Seririt,juga terjadi aksi perkelahian yang mengakibatkan Ketut Yasa,warga yang beralamat di Banjar Bajera Sari,Desa Bajera,Kecamatan Selemadeg, Tabanan, mengalami luka yang cukup serius pada pelipis kanannya.Menurut,keterangan Ketut Yasa,yang asal Dusun Pemaroan itu,ia mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya.
Sumber koran ini menyebutkan,peristiwa penganiayaan terhadapa Ketut Yasa itu bermula saat ia melakukan pesta miras dengan beberapa temannya.Lantas terjadi salah paham yang belanjut terjadi saling pukul.Diduga pelaku pemukulan adalah teman minum Ketut Yasa,bernama Ketut Suastawa.Oleh Ketut Yasa kasus ini kemudian dilaporkan ke Polsek Seririt.
Kaplosektif Seririt AKP Wayan Wetem,seizin Kaplores Buleleng AKBP Istiyono saat di konfirmasi koran ini Minggu (25/10) kemarin,membenarkan terjadinya dua peristiwa itu.Katanya,kejadian itu berawal dari kesalah pahaman biasa dan berbuntut perkelahian.”Benar,peristiwa itu memang berawal dari kesalah pahaman saja akibat ketersinggungan,sehingga terjadilah peristiwa itu,” kata Wetem.
Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk kepentingan penyidikan.”Ya,sejumlah saksi sudah kita periksa,dan beberapa orang yang luka-luka sudah kita visum.Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kedua peristiwa itu,”tandas Wetem. war
Kamis, 15 Oktober 2009
Alase Bali Kampanyekan Stop Pemiskinan Global
Alase Bali Kampanyekan Stop Pemiskinan Global
DENPASAR (Patroli Post) – Bertepatan dengan hari ketahanan pangan dan empat tahun kampanye anti pemiskinan global, Alasiansi LSM dan Elemen Masyarakat Sipil se-Bali (Alase Bali) menggelar kampanye untuk mendorong negara-negara di dunia merealiasikan kesepakatan deklarasi milineum yang butir-butirnya tertuang dalam Internasional Millenium Development Goals (MDGs).
Menurut Koorninator Alase Bali, I Nyoman Mardika, SS, kampanye ini bertujuan untuk memerangi kemiskinan dengan penguatan terhadap pangan dan merealisasikan kesetaraan gender. “Kedua hal itu yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan,” ujarnya dalam jumpa wartawan di Forrest Club, Renon. Kamis (15/10) kemarin.
Lebih jauh Mardika menambahkan, didorongnya isu ketahanan pangan tak lepas dari wacana internasional yang sedang menjadi perhatian global. Dimana, lanjut Mardika, untuk negara-negara berkembang persoalan pangan mejadi isu sentral yang harus segera mendapat perhatian.
“Problem standarisasi regulasi internasional, melemahkan posisi negara dunia ketiga. Sehingga isu ini menjadi fokus perhatian global, terutama PBB,” tambahnya lagi.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan target serta capaian dari MDGs. Selain itu, mendorong negara-negara didunia untuk memerangi kemiskinan dengan mengutamakan kelompok-kelompok rentan dan miskin. “Dengan begitu kita harapkan tepat pada waktunya, yakni 2015 berdasarkan kesepakatan tersebut, kemiskinan hanya tinggal sejarah masa lampau saja,” harapnya.
Pada kesempatan itu juga hadir Pauline Long, pegiat kemanusiaan dari Negeri Kangguru yang aktif mendorong realisasi kesepakatan itu bersama jaringan internasionalnya, termasuk Indonesia melalui Alase Bali.
Pauline mengatakan, isu ketahanan pangan dipilih karena dalam interval waktu 25 tahun terakhir, suplai pangan di seluruh dunia mengalami penurunan drastis. “Sehingga ini membutuhkan fokus perhatian dari pemerintah. Karena situasinya memang sangat kritis. Apalagi, hal tiu terakumulasi dengan persoalan urbanisasi dan perubahan iklim, semakin sulit untuk diurai,” terangnya.
Menurut Pauline, situasi kritis itu sudah merambah Bali . Dimana persoalan urbanisasi dan perubahan iklim menyebabkan kualitas air makin menurun. “Kalau tidak mendapat perhatian serius bisa jadi bom sosial di masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan yang akan berlangsung mulai 16–10 Oktober ini akan dimeriahkan dengan pameran poster, pasar murah, pengobatan gratis, seni jalanan dan konser musik. Sedangkan diakhir acara akan ada aksi pembacaan petisi anti pemiskinan dan bangkit bersama yang akan dicatat dalam Guinness World Records yang dipusatkan dilapangan Puputan, Badung.
“Untuk itu kami berharap peran serta aktif seluruh masyarakat Bali dalam menyukseskan acara ini. Silahkan datang, tidak dipungut biaya. Yang terpenting, kegiatan ini untuk perbaikan nasib kita bersama,” tutup Mardika dan Pauline dengan kompak. bob
DENPASAR (Patroli Post) – Bertepatan dengan hari ketahanan pangan dan empat tahun kampanye anti pemiskinan global, Alasiansi LSM dan Elemen Masyarakat Sipil se-Bali (Alase Bali) menggelar kampanye untuk mendorong negara-negara di dunia merealiasikan kesepakatan deklarasi milineum yang butir-butirnya tertuang dalam Internasional Millenium Development Goals (MDGs).
Menurut Koorninator Alase Bali, I Nyoman Mardika, SS, kampanye ini bertujuan untuk memerangi kemiskinan dengan penguatan terhadap pangan dan merealisasikan kesetaraan gender. “Kedua hal itu yang menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan,” ujarnya dalam jumpa wartawan di Forrest Club, Renon. Kamis (15/10) kemarin.
Lebih jauh Mardika menambahkan, didorongnya isu ketahanan pangan tak lepas dari wacana internasional yang sedang menjadi perhatian global. Dimana, lanjut Mardika, untuk negara-negara berkembang persoalan pangan mejadi isu sentral yang harus segera mendapat perhatian.
“Problem standarisasi regulasi internasional, melemahkan posisi negara dunia ketiga. Sehingga isu ini menjadi fokus perhatian global, terutama PBB,” tambahnya lagi.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan target serta capaian dari MDGs. Selain itu, mendorong negara-negara didunia untuk memerangi kemiskinan dengan mengutamakan kelompok-kelompok rentan dan miskin. “Dengan begitu kita harapkan tepat pada waktunya, yakni 2015 berdasarkan kesepakatan tersebut, kemiskinan hanya tinggal sejarah masa lampau saja,” harapnya.
Pada kesempatan itu juga hadir Pauline Long, pegiat kemanusiaan dari Negeri Kangguru yang aktif mendorong realisasi kesepakatan itu bersama jaringan internasionalnya, termasuk Indonesia melalui Alase Bali.
Pauline mengatakan, isu ketahanan pangan dipilih karena dalam interval waktu 25 tahun terakhir, suplai pangan di seluruh dunia mengalami penurunan drastis. “Sehingga ini membutuhkan fokus perhatian dari pemerintah. Karena situasinya memang sangat kritis. Apalagi, hal tiu terakumulasi dengan persoalan urbanisasi dan perubahan iklim, semakin sulit untuk diurai,” terangnya.
Menurut Pauline, situasi kritis itu sudah merambah Bali . Dimana persoalan urbanisasi dan perubahan iklim menyebabkan kualitas air makin menurun. “Kalau tidak mendapat perhatian serius bisa jadi bom sosial di masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan yang akan berlangsung mulai 16–10 Oktober ini akan dimeriahkan dengan pameran poster, pasar murah, pengobatan gratis, seni jalanan dan konser musik. Sedangkan diakhir acara akan ada aksi pembacaan petisi anti pemiskinan dan bangkit bersama yang akan dicatat dalam Guinness World Records yang dipusatkan dilapangan Puputan, Badung.
“Untuk itu kami berharap peran serta aktif seluruh masyarakat Bali dalam menyukseskan acara ini. Silahkan datang, tidak dipungut biaya. Yang terpenting, kegiatan ini untuk perbaikan nasib kita bersama,” tutup Mardika dan Pauline dengan kompak. bob
Shooting Julia Roberts Didemo Warga
Crew Film Sempat Panik
Suasana shooting atau pengambilan gambar perdana film berjudul ”Eat, Pray, Love” yang dibintangi artis Hollywood, Julia Roberts, didemo warga Desa Pakraman Bentuyung, Ubud, Kamis (15/10) kemarin.
GIANYAR (Patroli Post) - Akibat aksi tersebut, sejumlah crew film sempat dibuat panik, dan suasana tegang menyelimuti suasana pengambilan gambar tersebut, saat ratusan warga adat mendatangi crew film.
Demo itu berawal dari kekecewaan warga terhadap nilai kompensasi parkir yang menggunakan lahan adat setempat. Meksi demikian, dalam aksinya warga tidak bertindak anarkis.
Warga hanya mempertanyakan jadwal pelaksanaan shooting yang sama sekali tidak diketahui oleh warga maupun pengurus adat setempat. Warga juga mempertanyakan nilai kompensasi parkir serta pemanfaatan lahan milik adat lainnya yang dinilai tidak proporsioanal.
Warga membandingkan dengan pemanfaatan lahan pribadi yang disewa crew film itu, dengan nilai yang berlipat. Akibatnya, tidak tanggung-tanggung pada kesempatan itu warga menuntut kompensasi sebesar Rp 300 juta, selama pelaksanaan shooting hingga awal bulan November mendatang.
”Warga kami hanya mempertanyakan perihal kompensasi parkir yang nilainya sangat rendah. Sejauh ini, permintaan kami katanya akan dipertimbangkan,” jelas Nyoman Kalpin, Bendesa Pekraman Bentuyung.
Sementara itu untuk menghindari hal–hal yang tidak diinginkan, radius 500 meter dari lokasi shooting ditutup untuk umum. Jajaran Muspida Gianyar pun turut turun tangan.
Bupati Gianyar, Tjokorda Oka AA Sukawati juga tampak di lokasi shooting dan langsung berbaur dengan warga. Orang nomor satu di jajaran eksekutif Pemkab Gianyar ini meminta warga tenang.
Bupati juga berjanji akan memfasilitasi keluhan warga itu kepada pihak crew film, dan sekaligus akan melaksanakan sosialisasi. “Saya sangat menyayangkan hal ini sampai terjadi (aksi demo-red). Secara tidak langsung, situasi ini akan mencoreng citra pariwisata Ubud khususnya dan Bali pada umumnya,” ujaranya.
Pada kesempatan itu Bupati Cok Ace yang juga Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pengertian warga agar mendukung suksesnya pelaksanaan shooting fil tersebut.
Pelaksanaan shooting film tersebut, dikatakan Cok Ace, tidak semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu saja. Namun juga sangat bermanfaat bagi kepentingan pariwisata Ubud dan Bali secara umum.
Untuk memastikan pelaksanaan shooting film tersebut tetap kondusif, jajaran kepolisian menurunkan 130 personel yang disebar di berbagai tempat. ”Untuk tataran ring satu, sudah kita tempatkan pengawalan tertutup di sekitar lokasi shooting,” terang Kapolres Gianyar AKBP Nyoman Astawa.
Sementara itu Claire Raskind, salah satu anggota Crew Film hanya memberikan keterangan pers perihal shooting perdana film tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, film yang dibintangi artis Hollywood itu mengisahkan tentang petualangan seorang wanita Amerika Serikat, Liz Gilbert yang diperankan artis Julia Roberts. Petualangan itu terkait upaya pencarian ketenangan batin sekaligus mencari jati diri pasca perceraiannya dengan sang suami. Dalam petualangannya di Pulau Dewata itulah, akhirnya Liz menemukan ketenangan hidupnya.
Film yang disutradarai Ryan Murphy ini juga dibintangi aktor peraih oscar Javier Bardem dan Billy Crudup. Rencananya film akan dirilis tahun 2011 mendatangt. asn
Suasana shooting atau pengambilan gambar perdana film berjudul ”Eat, Pray, Love” yang dibintangi artis Hollywood, Julia Roberts, didemo warga Desa Pakraman Bentuyung, Ubud, Kamis (15/10) kemarin.
GIANYAR (Patroli Post) - Akibat aksi tersebut, sejumlah crew film sempat dibuat panik, dan suasana tegang menyelimuti suasana pengambilan gambar tersebut, saat ratusan warga adat mendatangi crew film.
Demo itu berawal dari kekecewaan warga terhadap nilai kompensasi parkir yang menggunakan lahan adat setempat. Meksi demikian, dalam aksinya warga tidak bertindak anarkis.
Warga hanya mempertanyakan jadwal pelaksanaan shooting yang sama sekali tidak diketahui oleh warga maupun pengurus adat setempat. Warga juga mempertanyakan nilai kompensasi parkir serta pemanfaatan lahan milik adat lainnya yang dinilai tidak proporsioanal.
Warga membandingkan dengan pemanfaatan lahan pribadi yang disewa crew film itu, dengan nilai yang berlipat. Akibatnya, tidak tanggung-tanggung pada kesempatan itu warga menuntut kompensasi sebesar Rp 300 juta, selama pelaksanaan shooting hingga awal bulan November mendatang.
”Warga kami hanya mempertanyakan perihal kompensasi parkir yang nilainya sangat rendah. Sejauh ini, permintaan kami katanya akan dipertimbangkan,” jelas Nyoman Kalpin, Bendesa Pekraman Bentuyung.
Sementara itu untuk menghindari hal–hal yang tidak diinginkan, radius 500 meter dari lokasi shooting ditutup untuk umum. Jajaran Muspida Gianyar pun turut turun tangan.
Bupati Gianyar, Tjokorda Oka AA Sukawati juga tampak di lokasi shooting dan langsung berbaur dengan warga. Orang nomor satu di jajaran eksekutif Pemkab Gianyar ini meminta warga tenang.
Bupati juga berjanji akan memfasilitasi keluhan warga itu kepada pihak crew film, dan sekaligus akan melaksanakan sosialisasi. “Saya sangat menyayangkan hal ini sampai terjadi (aksi demo-red). Secara tidak langsung, situasi ini akan mencoreng citra pariwisata Ubud khususnya dan Bali pada umumnya,” ujaranya.
Pada kesempatan itu Bupati Cok Ace yang juga Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pengertian warga agar mendukung suksesnya pelaksanaan shooting fil tersebut.
Pelaksanaan shooting film tersebut, dikatakan Cok Ace, tidak semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu saja. Namun juga sangat bermanfaat bagi kepentingan pariwisata Ubud dan Bali secara umum.
Untuk memastikan pelaksanaan shooting film tersebut tetap kondusif, jajaran kepolisian menurunkan 130 personel yang disebar di berbagai tempat. ”Untuk tataran ring satu, sudah kita tempatkan pengawalan tertutup di sekitar lokasi shooting,” terang Kapolres Gianyar AKBP Nyoman Astawa.
Sementara itu Claire Raskind, salah satu anggota Crew Film hanya memberikan keterangan pers perihal shooting perdana film tersebut.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, film yang dibintangi artis Hollywood itu mengisahkan tentang petualangan seorang wanita Amerika Serikat, Liz Gilbert yang diperankan artis Julia Roberts. Petualangan itu terkait upaya pencarian ketenangan batin sekaligus mencari jati diri pasca perceraiannya dengan sang suami. Dalam petualangannya di Pulau Dewata itulah, akhirnya Liz menemukan ketenangan hidupnya.
Film yang disutradarai Ryan Murphy ini juga dibintangi aktor peraih oscar Javier Bardem dan Billy Crudup. Rencananya film akan dirilis tahun 2011 mendatangt. asn
Kamis, 17 September 2009
Legitimasi KPK Jatuh
DENPASAR (PatroliPost)- Terseretnya dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai tersangka terkait testimoni Antasari Azhar, mengundang keprihatinan berbagai pihak terutama para pemerhati dan praktisi hukum di Bali, karena hal itu akan berdampak pada jatuhnya legitimasi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Demikian disampaikan pakar hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Udayana, Ketut Rai Setyabudi kepada Patroli Post yang diminta komentarnya, Kamis (17/9) kemarin. Menurutnya, upaya mengobok-obok KPK ditengarai sebagai sebuah upaya untuk menjatuhkan legitimasi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana ini berharap pihak kepolisian tidak gegabah dalam menangani permasalahan dugaan suap di tubuh KPK. “Pihak kepolisian harus bertindah hati-hati. Jika KPK diobok-obok harus disertai bukti yang kuat,” ungkapnya.
Hal itu lanjut Setyabudi dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan legitimasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. ”Kalau pimpinannya terseret kasus hukum, legitimasi lembaganya pasti akan turun,” tambahnya.
Oleh karena itu dia berharap, meskipun dua pimpinan KPK diseret sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, kinerja KPK hendaknya jangan berhenti dalam memberantas korupsi. “Kita tetap harapkan semangat KPK dalam memerangi korupsi tidak pernah kendor, walau pimpinan lembaga tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.
Disinggung upaya ke depan yang mesti dilakukan pemerintah dalam menjaga kredibilitas dan integritas KPK, Setyabudi menegaskan, “Pemerintah harus lebih selektif memilih orang. Ketika petinggi KPK tersangkut masalah hukum, maka itu menunjukkan bahwa secara etika internal KPK belum kuat. Personel KPK harus memiliki latar belakang integritas yang baik. Bukan dipilih karena dorongan politik semata,” ujarnya.
Tim independen
Sementara itu, Ketua Transparancy International Indonesia Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis, mengusulkan pembuatan tim investigasi independen untuk menelusuri kasus dugaan tindak penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan terhadap dua Wakil Ketua KPK.
"Terhadap kasus yang menimpa dua Wakil Ketua KPK, seharusnya ada tim investigasi independen," kata Todung dalam diskusi "Bencana Kriminalisasi KPK".
Sebagaimana telah diberitakan, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan pencegahan Anggoro Widjojo (ke luar negeri) dan pencabutan pencegahan Joko Tjandra.
Menurut dia, bila tim investigasi tersebut baik dibuat oleh polisi maupun KPK, dicemaskan masih terdapat aroma rivalitas antara keduanya.
Todung juga memaparkan, dirinya siap bersedia bila ditunjuk untuk memimpin bila tim investigasi independen tersebut jadi dibentuk. "Saya mau memimpin tim investigasi itu," katanya.
Ia menegaskan, tim investigasi independen memiliki manfaat agar dapat menelusuri dan menelaah kasus yang menimpa jajaran pimpinan KPK tersebut secara lebih objektif dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, dirinya sudah menduga akan dijadikan tersangka karena terkait pula dengan adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak yang tidak senang dengan agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi antikorupsi tersebut.
"Saya sudah menduga, bila fenomena `corruptor fight back` (koruptor melawan balik) semakin membesar, saya akan dijadikan tersangka," kata Bibit.
Sementara aktivis buruh, Muchtar Pakpahan mengatakan, penyadapan dan pencegahan merupakan wewenang KPK.
Muchtar juga mengatakan, bila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut bukanlah tindak pidana.
"Mekanisme pertanggungjawaban KPK kepada publik seharusnya dilakukan oleh DPR dengan memanggil pihak KPK," katanya. sud/ant
Demikian disampaikan pakar hukum Pidana dan Kriminologi Universitas Udayana, Ketut Rai Setyabudi kepada Patroli Post yang diminta komentarnya, Kamis (17/9) kemarin. Menurutnya, upaya mengobok-obok KPK ditengarai sebagai sebuah upaya untuk menjatuhkan legitimasi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana ini berharap pihak kepolisian tidak gegabah dalam menangani permasalahan dugaan suap di tubuh KPK. “Pihak kepolisian harus bertindah hati-hati. Jika KPK diobok-obok harus disertai bukti yang kuat,” ungkapnya.
Hal itu lanjut Setyabudi dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan legitimasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi. ”Kalau pimpinannya terseret kasus hukum, legitimasi lembaganya pasti akan turun,” tambahnya.
Oleh karena itu dia berharap, meskipun dua pimpinan KPK diseret sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, kinerja KPK hendaknya jangan berhenti dalam memberantas korupsi. “Kita tetap harapkan semangat KPK dalam memerangi korupsi tidak pernah kendor, walau pimpinan lembaga tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka,” tandasnya.
Disinggung upaya ke depan yang mesti dilakukan pemerintah dalam menjaga kredibilitas dan integritas KPK, Setyabudi menegaskan, “Pemerintah harus lebih selektif memilih orang. Ketika petinggi KPK tersangkut masalah hukum, maka itu menunjukkan bahwa secara etika internal KPK belum kuat. Personel KPK harus memiliki latar belakang integritas yang baik. Bukan dipilih karena dorongan politik semata,” ujarnya.
Tim independen
Sementara itu, Ketua Transparancy International Indonesia Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis, mengusulkan pembuatan tim investigasi independen untuk menelusuri kasus dugaan tindak penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan terhadap dua Wakil Ketua KPK.
"Terhadap kasus yang menimpa dua Wakil Ketua KPK, seharusnya ada tim investigasi independen," kata Todung dalam diskusi "Bencana Kriminalisasi KPK".
Sebagaimana telah diberitakan, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait dengan pencegahan Anggoro Widjojo (ke luar negeri) dan pencabutan pencegahan Joko Tjandra.
Menurut dia, bila tim investigasi tersebut baik dibuat oleh polisi maupun KPK, dicemaskan masih terdapat aroma rivalitas antara keduanya.
Todung juga memaparkan, dirinya siap bersedia bila ditunjuk untuk memimpin bila tim investigasi independen tersebut jadi dibentuk. "Saya mau memimpin tim investigasi itu," katanya.
Ia menegaskan, tim investigasi independen memiliki manfaat agar dapat menelusuri dan menelaah kasus yang menimpa jajaran pimpinan KPK tersebut secara lebih objektif dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengatakan, dirinya sudah menduga akan dijadikan tersangka karena terkait pula dengan adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak yang tidak senang dengan agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan komisi antikorupsi tersebut.
"Saya sudah menduga, bila fenomena `corruptor fight back` (koruptor melawan balik) semakin membesar, saya akan dijadikan tersangka," kata Bibit.
Sementara aktivis buruh, Muchtar Pakpahan mengatakan, penyadapan dan pencegahan merupakan wewenang KPK.
Muchtar juga mengatakan, bila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut bukanlah tindak pidana.
"Mekanisme pertanggungjawaban KPK kepada publik seharusnya dilakukan oleh DPR dengan memanggil pihak KPK," katanya. sud/ant
Rabu, 09 September 2009
Dewan Khawatir Terjadi Lost Generation di Denpasar
Tak Punya Perda Penanggulangan HIV/AIDS
Kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar merupakan yang tertinggi di Bali. Temuan kasus HIV/AIDS berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Bali, Kota Denpasar tertinggi dengan 1.356 kasus atau sekitar 47 persen temuan kasus di Bali. Sayangnya, hingga kini Pemerintah Kota Denpasar belum miliki Perda Penanggulangan HIV/AIDS.
DENPASAR (Patroli Post) – Menyikapi hal tersebut, salah seorang anggota dewan anyar dari Partai Demokrat, I Made Gandi, SE saat ditemui Patroli Post Rabu (9/9) kemarin menyatakan terkejut dengan hal tersebut. Dirinya memandang perlu diambil langkah nyata menyikapi permasalahan ini. “Kita mestinya sadar kasus ini sudah tahap yang mengkhawatirkan, jika tidak ditangani dengan serius kemungkinan akan ada lost generation di Denpasar,” ujarnya.
Made Gandi juga menyayangkan perda penanggulangan AIDS hingga kini belum ada. Padahal, permasalahan HIV AIDS merupakan ancaman serius kelangsungan generasi penerus bangsa. “Permasalahan HIV/AIDS adalah permasalahan serius oleh karena itu perlu dibangun sebuah pondasi kuat melalui undang-undang, salah satunya Perda,” imbuhnya.
Peraturan ini, lanjut Made Gandi, diharapkan dapat memberikan batasan kebijakan apa yang mesti diambil guna mengantisipasi merebaknya penularan HIV/AIDS di masyarakat disamping bentuk perhatian pemerintah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Daerah (raperda) penanggulangan HIV/AIDS sebenarnya sudah sempat dibahas dewan sebelumnya. Sayangnya, hingga berakhir masa jabatan mereka, raperda tersebut belum rampung.
Disinggung komitmennya ke depan, Made Gandi menyanggupi bersama rekan sesama di dewan bersama komponen yang membidangi permasalahan HIV/AIDS di Kota Denpasar akan berupaya merealisasikan perda ini. “Masukan ini sangat berharga bagi kami, yang jelas, keterlibatan stake holder yang ada sangat mendukung terwujudnya perda ini,” harapnya.
Data yang diterima koran ini, hingga kini Kota Denpasar menjadi top scorer dengan 1.356 kasus, disusul Buleleng dengan 553 kasus, Badung 490 kasus dan Tabanan 128 kasus. Dari rata-rata temuan kasus HIV/AIDS di Bali, penularannya tertinggi berasal dari kelompok heteroseksual mencapai angka 64,6 persen. sud
Kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar merupakan yang tertinggi di Bali. Temuan kasus HIV/AIDS berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Bali, Kota Denpasar tertinggi dengan 1.356 kasus atau sekitar 47 persen temuan kasus di Bali. Sayangnya, hingga kini Pemerintah Kota Denpasar belum miliki Perda Penanggulangan HIV/AIDS.
DENPASAR (Patroli Post) – Menyikapi hal tersebut, salah seorang anggota dewan anyar dari Partai Demokrat, I Made Gandi, SE saat ditemui Patroli Post Rabu (9/9) kemarin menyatakan terkejut dengan hal tersebut. Dirinya memandang perlu diambil langkah nyata menyikapi permasalahan ini. “Kita mestinya sadar kasus ini sudah tahap yang mengkhawatirkan, jika tidak ditangani dengan serius kemungkinan akan ada lost generation di Denpasar,” ujarnya.
Made Gandi juga menyayangkan perda penanggulangan AIDS hingga kini belum ada. Padahal, permasalahan HIV AIDS merupakan ancaman serius kelangsungan generasi penerus bangsa. “Permasalahan HIV/AIDS adalah permasalahan serius oleh karena itu perlu dibangun sebuah pondasi kuat melalui undang-undang, salah satunya Perda,” imbuhnya.
Peraturan ini, lanjut Made Gandi, diharapkan dapat memberikan batasan kebijakan apa yang mesti diambil guna mengantisipasi merebaknya penularan HIV/AIDS di masyarakat disamping bentuk perhatian pemerintah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Seperti diketahui, Rancangan Peraturan Daerah (raperda) penanggulangan HIV/AIDS sebenarnya sudah sempat dibahas dewan sebelumnya. Sayangnya, hingga berakhir masa jabatan mereka, raperda tersebut belum rampung.
Disinggung komitmennya ke depan, Made Gandi menyanggupi bersama rekan sesama di dewan bersama komponen yang membidangi permasalahan HIV/AIDS di Kota Denpasar akan berupaya merealisasikan perda ini. “Masukan ini sangat berharga bagi kami, yang jelas, keterlibatan stake holder yang ada sangat mendukung terwujudnya perda ini,” harapnya.
Data yang diterima koran ini, hingga kini Kota Denpasar menjadi top scorer dengan 1.356 kasus, disusul Buleleng dengan 553 kasus, Badung 490 kasus dan Tabanan 128 kasus. Dari rata-rata temuan kasus HIV/AIDS di Bali, penularannya tertinggi berasal dari kelompok heteroseksual mencapai angka 64,6 persen. sud
Tolak Campur Tangan Pusat
Ketua DPD PDIP Bali, Cokorda Ngurah Oka Ratmadi yang akrab disapa Cok Rat, dengan tegas menolak wacana tentang pemilihan gubernur yang dilakukan langsung oleh presiden.
DENPASAR (Patroli Post) - Penegasan itu disampaikan Ratmadi menjawab Patroli Post, Rabu (9/9) kemarin. Ditemui usai memimpin rapat Fraksi PDIP di DPRD Bali, ia mengatakan, tata cara Pilgub (pemilihan gubernur-red) tidak boleh melibatkan atau ada campur tangan dari Pusat.
Jika hal itu terjadi, lanjut Cok Rat, artinya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang cukup parah. “Apalagi kalau sampai ada wacana dipilih langsung oleh presiden. Begitu besarnya kewenangan presiden terhadap daerah. Kembali lagi dong kita ke zaman dulu,” ujarnya.
Menurut Cok Rat, landasan yang selama ini muncul untuk mengubah tata cara Pilgub lebih didominasi oleh alasan pemborosan anggaran. Namun menurutnya, apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa yang dituangkan dalam otonomi daerah tidak boleh dikurangi lagi.
“Selama ini kan alasannya hanya soal anggaran. Kalau Pilgub langsung, biayanya besar. Dianggap juga sebagai pemborosan anggaran daerah. Tapi itu kan kesepakatan demokrasi kita. Semua ada biayanya. Tinggal pilih mana yang terbaik,” ujar tokoh PDIP dari Puri Satria, Denpasar ini.
Lebih dikatakan, apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh Depdagri, tata cara Pilgub harus menyerap aspirasi masyarakat. Itu dikarenakan gubernur merupakan pemimpin daerah yang langsung bertanggungjawab kepada masyarakat. “Model pelaksanaannya harus menyerap aspirasi yang berkembang. Tidak boleh mengabaikan suara masyarakat,” tandasnya.
Masih menurut Cok Rat, Pilgub sejatinya harus mengedepankan model demokrasi yang sudah disepakati hasil reformasi. Keputusan apakah gubernur akan ditunjuk oleh presiden, ditetapkan DPRD atau dipilih rakyat secara langsung, menurutnya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan.
Hanya saja, lajut Cok Rat, dari usulan yang ada harus dipilih yang terbaik untuk bangsa ini. “Kalau ada desakan untuk merubahnya, seperti yang dilakukan saat ini, saya menyarankan pilih yang terbaik buat bangsa. Kalau perlu dari ketiga hal itu dikombinasikan saja,” imbuhnya.
Seperti diketahui, saat ini Depdagri sedang membahas tata cara pemilihan Gubernur. Keinginan untuk mengubah itu dikarenakan selain soal pemborosan anggaran, juga terkait legitimasi yang dimiliki oleh gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak cukup kuat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Gusti Bagus Alit Putra yang dihubungi terpisah menyatakan, apapun keputusan yang dihasilkan harus mengacu pada kebutuhan semua pihak. “Harus melihat pada asas kepentingan tentunya. Lihat juga bobot dari ketiga pilihan tata cara Pilgub. Mana yang lebih ringan, itu yang dijadikan dasar pijakan,” sarannya tanpa merinci asas kepentingan yang dimaksud.
Lebih jauh Alit menyatakan, ketiga tata cara Pilgub yang masih dalam perdebatan memiliki alasan kuat untuk dilaksanakan. Apalagi, kesemuanya dalam upaya menyamakan pembangunan Indonesia kedepan.
“Semua masuk akal dan sangat logis. Tentu perubahan tata cara itu dilakukan dalam upaya penyelarasan konsep pembangunan pemerintah selama lima tahun mendatang. Kalau bisa berjalan bersamaan, kan malah lebih baik,” tambahnya.
Namun demikian, baik Cok Rat maupun Alit Putra, sama-sama belum berani berkomentar lebih jauh tentang hal itu, apalagi mendukung atau menolak salah satu usulan yang akan ditetapkan nantinya. “Kita belum berani bicara lebih jauh. Masih butuh pengkajian untuk menyikapinya,” ujar keduanya. bob
DENPASAR (Patroli Post) - Penegasan itu disampaikan Ratmadi menjawab Patroli Post, Rabu (9/9) kemarin. Ditemui usai memimpin rapat Fraksi PDIP di DPRD Bali, ia mengatakan, tata cara Pilgub (pemilihan gubernur-red) tidak boleh melibatkan atau ada campur tangan dari Pusat.
Jika hal itu terjadi, lanjut Cok Rat, artinya demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang cukup parah. “Apalagi kalau sampai ada wacana dipilih langsung oleh presiden. Begitu besarnya kewenangan presiden terhadap daerah. Kembali lagi dong kita ke zaman dulu,” ujarnya.
Menurut Cok Rat, landasan yang selama ini muncul untuk mengubah tata cara Pilgub lebih didominasi oleh alasan pemborosan anggaran. Namun menurutnya, apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa yang dituangkan dalam otonomi daerah tidak boleh dikurangi lagi.
“Selama ini kan alasannya hanya soal anggaran. Kalau Pilgub langsung, biayanya besar. Dianggap juga sebagai pemborosan anggaran daerah. Tapi itu kan kesepakatan demokrasi kita. Semua ada biayanya. Tinggal pilih mana yang terbaik,” ujar tokoh PDIP dari Puri Satria, Denpasar ini.
Lebih dikatakan, apapun keputusan yang akan dihasilkan oleh Depdagri, tata cara Pilgub harus menyerap aspirasi masyarakat. Itu dikarenakan gubernur merupakan pemimpin daerah yang langsung bertanggungjawab kepada masyarakat. “Model pelaksanaannya harus menyerap aspirasi yang berkembang. Tidak boleh mengabaikan suara masyarakat,” tandasnya.
Masih menurut Cok Rat, Pilgub sejatinya harus mengedepankan model demokrasi yang sudah disepakati hasil reformasi. Keputusan apakah gubernur akan ditunjuk oleh presiden, ditetapkan DPRD atau dipilih rakyat secara langsung, menurutnya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan.
Hanya saja, lajut Cok Rat, dari usulan yang ada harus dipilih yang terbaik untuk bangsa ini. “Kalau ada desakan untuk merubahnya, seperti yang dilakukan saat ini, saya menyarankan pilih yang terbaik buat bangsa. Kalau perlu dari ketiga hal itu dikombinasikan saja,” imbuhnya.
Seperti diketahui, saat ini Depdagri sedang membahas tata cara pemilihan Gubernur. Keinginan untuk mengubah itu dikarenakan selain soal pemborosan anggaran, juga terkait legitimasi yang dimiliki oleh gubernur terhadap bupati/walikota yang tidak cukup kuat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Gusti Bagus Alit Putra yang dihubungi terpisah menyatakan, apapun keputusan yang dihasilkan harus mengacu pada kebutuhan semua pihak. “Harus melihat pada asas kepentingan tentunya. Lihat juga bobot dari ketiga pilihan tata cara Pilgub. Mana yang lebih ringan, itu yang dijadikan dasar pijakan,” sarannya tanpa merinci asas kepentingan yang dimaksud.
Lebih jauh Alit menyatakan, ketiga tata cara Pilgub yang masih dalam perdebatan memiliki alasan kuat untuk dilaksanakan. Apalagi, kesemuanya dalam upaya menyamakan pembangunan Indonesia kedepan.
“Semua masuk akal dan sangat logis. Tentu perubahan tata cara itu dilakukan dalam upaya penyelarasan konsep pembangunan pemerintah selama lima tahun mendatang. Kalau bisa berjalan bersamaan, kan malah lebih baik,” tambahnya.
Namun demikian, baik Cok Rat maupun Alit Putra, sama-sama belum berani berkomentar lebih jauh tentang hal itu, apalagi mendukung atau menolak salah satu usulan yang akan ditetapkan nantinya. “Kita belum berani bicara lebih jauh. Masih butuh pengkajian untuk menyikapinya,” ujar keduanya. bob
Langganan:
Postingan (Atom)
